DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2021

Nomor: 38
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa SALINAN kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
8.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan standar mutu pelayanan yang minimal yang wajib dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan diperoleh setiap warga penerima layanan.
9.Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan perorangan maupun kelompok dalam bidang pemeriksaan laboratorium hematologi, kimia klinik, serologi, mikrobiologi kesehatan masyarakat, laboratorium rujukan, pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan.

Pasal 2

(1)SPM wajib dilaksanakan oleh UPTD Balai Labkes untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan sebagai tolak ukur kinerja.
(2)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh UPTD Balai Labkes.
(3)SPM UPTD Balai Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Kepala UPTD Balai Labkes bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di UPTD Balai Labkes.
(2)Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh semua lini melalui penerapan Standar Pelayanan Laboratorium kesehatan, pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan.
(3)Penyelenggaraan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 4

(1)Kepala UPTD Balai Labkes melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian SPM.
(2)Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi secara berkelanjutan oleh Kepala UPTD Balai Labkes.
(3)Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara rutin setiap bulan.
(4)Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi secara periodik setiap tahun.
(5)Indikator dan target capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Kepala UPTD Balai Labkes menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun.
(2)Laporan berkenaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Agustus 2021 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 21 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SYAIFUDDIN Pembina Utama Madya / IV/d NIP. 19630312 198503 1 013

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…