DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berupa Alat Utama Pertahanan dan Keamanan serta Alat Pendukung Pertahanan dan Keamanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
14.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri B); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan pemungutan Pajak Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
10.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
11.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
12.Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Wapu PBBKB adalah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Penyedia BBKB yang dimaksudkan adalah Produsen dan/atau Importer BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
13.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
14.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
15.Insentif Fiskal adalah penggunaan pokok pajak.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Gubernur dapat memberikan Insentif Fiskal PBBKB kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
(2)Insentif Fiskal PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa pengurangan pokok PBBKB.

Pasal 3

(1)Insentif Fiskal PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan terhadap PBBKB, meliputi:
1. a.PBBKB kendaraan bermotor untuk mendukung operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada:
  1. 1.tank;
  2. 2.panser;
  3. 3.kendaraan angkut tank;
  4. 4.kendaraan penarik meriam;
  5. 5.kendaraan patroli khusus;
  6. 6.truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
  7. 7.kendaraan penarik radar kendaraan komando;
  8. 8.kendaraan taktis;
  9. 9.kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
  10. 10.kendaraan penarik peluru kendali;
  11. 11.pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak);
  12. 12.alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
  13. 13.kendaraan penjinak ranjau;
  14. 14.radar darat, radar laut dan radar udara;
  15. 15.radar perlengkapan bermesin; dan
  16. 16.kapal atas air dan kapal bawah air.
2. b.PBBKB kendaraan bermotor untuk mendukung operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada:
  1. 1.ambulans;
  2. 2.landing craft, vehicle, personel (LCVP);
  3. 3.landing craft machine (LCM);
  4. 4.hydrofoil; dan
  5. 5.kapal rumah sakit. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

(1)Pemberian Insentif Fiskal PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai 1 Januari 2025.
(2)Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka optimalisasi pemungutan PBBKB, Gubernur dapat membentuk Tim Optimalisasi PBBKB yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya.
(4)Tim Optimalisasi PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 19 Februari 2025 Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SUGITO Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 19 Februari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto FERY AFRIYANTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 024 NOMOR 2 SERI B Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto HARPIN, S.H Pembina Utama Muda NIP. 19690911 200212 1 007

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…