DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2020

Nomor: 40
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Penggunaan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Daerah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Penganggaran Belanja Daerah, Pencairan Belanja Daerah, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Laporan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai perlu diatur melalui peraturan gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Daerah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
16.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
17.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
18.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakuda adalah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
22.Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
23.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD/OPD terkait.
24.Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyaraka.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pengelolaan belanja daerah dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur agar penggunaan dan pemanfaatan anggaran belanja daerah dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja daerah dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari APBD meliputi penganggaran, pencairan, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta pengawasan pelaksanaan atas belanja tersebut.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam melakukan antisipasi dan penanganan Pencegahan Penyebaran dan percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau dengan menambah alokasi anggaran belanja, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
(3)Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan:
1. a.dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan kas daerah yang tersedia.
(4)Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
(5)Untuk mengantisipasi perkembangan dinamika dampak pandemi COVID-19 yang menggunakan DPA kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Wabah COVID-19 dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA.
(6)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan formulasi Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 6

(1)Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
(2)Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja PPKD.

Pasal 7

(1)Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
1. a.kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
2. b.keadaan darurat; dan
3. c.keperluan mendesak.
(2)Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(4)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Pengajuan Belanja Tidak Terduga yang berkenaan dengan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi difasilitasi oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana dan/atau perangkat daerah teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)Pengajuan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang sudah dihitung berdasarkan kebutuhan dan standar belanja yang berlaku dengan memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi.
(3)Pengajuan pencairan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh perangkat daerah wajib menyampaikan kelengkapan administrasi pencairan sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan dan/atau Keputusan Gubernur menyatakan keadaan tanggap darurat;
2. b.nota dinas permohonan pencairan SKPD dengan mencantumkan nomor rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
3. c.RKB yang telah dihitung oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan keadaan darurat dan/atau mendesak dimaksud;
4. d.pakta integritas; dan
5. e.surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.
(4)Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Tambahan uang persediaan (TUP).
(5)Pengeluaran belanja yang menggunakan DPA kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Wabah COVID-19 dilakukan dengan menerbitkan SP2D TU.
(6)Dalam hal terjadi pergeseran anggaran pada kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Wabah COVID-19, SP2D TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperbaiki dan/atau dapat diterbitkan kembali.
(7)SP2D yang diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan tanpa merubah nilai SP2D yang diterbitkan.
(8)Penerbitan SP2D-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebesar sisa dana yang disetorkan ke kas daerah.
(9)Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai dengan rencana penanggulangan COVID-19 oleh perangkat daerah terkait maka permohonan SP2D-TU dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya.
(10)Penerbitan SP2D-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan beberapa kali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya.
(11)Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan masa tanggap darurat berakhir.
(12)Pencairan untuk keperluan dana Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Wabah COVID-19 ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
(13)Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Wabah COVID-19 yang dikelolanya.
(2)DPA/DPPA SKPD dan RKB merupakan batas tertinggi penggunaan belanja daerah yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal terjadi perubahan RKB, perangkat daerah teknis memintakepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan asistensi.
(4)Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk dana Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Wabah COVID-19 dengan menggunakan uang persediaan (UP) dapat melebihi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5)Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada perangkat daerah pengusul RKB.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah penerima belanja daerah dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah.
(2)Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat dan/atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
1. a.surat pengantar pertanggungjawaban;
2. b.RKB/Perubahan RKB;
3. c.Rekapitulasi dan rincian pengeluaran;
4. d.slip setoran yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Organisasi pengusul RKB dan telah divalidasi oleh pihak bank atas sisa dana yang tidak terpakai;
5. e.kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penerima uang, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu, penanggung jawab teknis dan PA/KPA;
6. f.bukti-bukti pendukung pengeluaran lainnya yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ayat (3) disampaikan kepada PPKD.
(5)Dokumen asli pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) disimpan di perangkat daerah teknis sesuai ketentuan yang berlaku guna keperluan pemeriksaan BPK dan/ atau aparatur pengawasan fungsional lainnya;
(6)Pertanggungjawaban keuangan atas beban DPA/ DPPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…