DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 41 Tahun 2021

Nomor: 41
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pengelolaan Investasi Dan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan yaitu meliputi Ketentuan Umum, Pengelolaan Investasi, Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI DAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4.Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPTD Balai Labkes dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran UPTD selama 1(satu) Tahun Anggaran.
7.Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban/utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

BAB II

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 2

(1)BLUD UPTD Balai Labkes dapat melakukan Investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD Balai Labkes dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
(2)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 3

(1)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
(3)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.deposito pada Bank Umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
2. b.surat berharga Negara jangka pendek.
(4)Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. b.ditujukan untuk manajemen kas; dan
3. c.Instrument keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 4

(1)Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan pendapatan BLUD UPTD Balai Labkes dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.
(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pejabat Keuangan BLUD UPTD Balai Labkes menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari Investasi.
(2)Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas BLUD UPTD Balai Labkes.

Pasal 6

(1)Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atas pengelolaan Investasi.
(2)Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes mengambil langkah-langkah penyelesaian.
(3)Terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan Investasi.

BAB III

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 7

(1)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran UPTD Balai Labkes dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(2)UPTD Balai Labkes dapat menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangan posisi Likuiditas UPTD Balai Labkes.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran UPTD Balai Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus melalui mekanisme Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Provinsi.
(2)Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran UPTD Balai Labkes dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
(3)Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggaranya pada tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(4)Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes.

Pasal 9

Dalam hal anggaran BLUD UPTD Balai Labkes diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit dimaksud antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPTD Balai Labkes pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaaan pinjaman.

Pasal 10

(1)Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPTD Balai Labkes yang diperoleh dilaporkan kepada Gubernur dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
(2)Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rician rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanjanya.
(3)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD UPTD Balai Labkes meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja modal; dan
4. d.investasi jangka pendek (deposito).

Pasal 11

BLUD UPTD Balai Labkes dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…