DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 42 Tahun 2021

Nomor: 42
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan, Dan Kalibrasi Alat Kesehatan yaitu meliputi Ketentuan Umum, Rencana Bisnis Dan Anggaran, Pelaporan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang SALINAN Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10.Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam BLUD.
11.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
12.Kelebihan target pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan RBA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mempermudah mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada BLUD UPTD Balai Labkes dalam perencanaan dan penganggaran serta sebagai rujukan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

BAB II

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 4

(1)BLUD UPTD Balai Labkes menyusun RBA tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis.
(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi belanja menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
(3)Penyusunan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi anggaran BLUD ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.
(4)Penyusunan RBA untuk konsolidasi anggaran dan belanja dalam RBA disesuaikan dengan format APBD.
(5)Perhitungan akuntansi belanja sebgaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar belanja yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
(6)Perhitungan akuntansi belanja menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
(7)Dalam hal BLUD belum menyusun standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD menggunakan standar belanja yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.
(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. b.rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. c.perkiraan harga;
4. d.besaran persentase ambang batas; dan
5. e.perkiraan maju atau forward estimate.
(3)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan belanja dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 6

(1)Penyusunan RBA dilaksanakan sesuai dengan Sistematika RBA.
(2)Sistematika RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)BLUD UPTD Balai Labkes mengajukan RBA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA atau sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran BLUD.
(2)Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan proses penganggaran BLUD.

Pasal 8

(1)Proses penganggaran BLUD dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.berdasarkan surat edaran Gubernur terkait pedoman RKA;
2. b.RBA BLUD setelah mendapat saran dan masukan dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLUD menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format RKA;
3. c.RBA BLUD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan dan verifikasi sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD; dan
4. d.RBA BLUD yang telah dilakukan penelaahan dan verfikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan PPKD selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)RBA BLUD ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan disahkan oleh PPKD yang dituangkan dalam lembaran pengesahan RBA BLUD.

Pasal 9

(1)RBA BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sebagai dasar Pemimpin BLUD menyusun RBA definitif.
(3)RBA definitif disampaikan kepada PPKD untuk digunakan sebagai dasar penyusunan DPA.
(4)RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
(5)Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, RBA definitif dapat ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan diketahui oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 10

(1)Pemimpin BLUD dapat mengajukan perubahan dan pergeseran RBA dan RBA definitif dalam tahun berjalan dan dilaporkan kepada PPKD atas izin Dewan Pengawas.
(2)Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, izin diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
(3)Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting dan mendesak.
(4)Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam satu jenis belanja atau masih dalam pemanfaatan ambang batas.
(5)Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Pemimpin BLUD mengadakan perubahan dan pergeseran rincian anggaran belanja dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan; dan
2. b.perubahan dan pergeseran dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran belanja dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan.

Pasal 11

Dalam hal perubahan dan pergeseran mengakibatkan perubahan dan pergeseran nilai jenis belanja yang melampaui ambang batas, wajib mengikuti ketentuan perubahan dan pergeseran yang berlaku pada APBD.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…