DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2019

Nomor: 43
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang integritas usaha sawit-sapi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi kepulauan bangka belitung.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Usaha Sawit- Sapi pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4219);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5404);
10.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) yang Baik;
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Budidaya Sapi Potong;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kepala Sawit; MEMUTUSKAN: Menetapkan : INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KEPALA SAWIT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha Budidaya sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit.
8.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
9.Usaha Budidaya Sapi adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan penggemukan sapi potong/perah pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan.
10.Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
13.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15.Dinas adalah perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi perkebunan, serta fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
16.UPTD perbibitan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perbibitan/pengembangan ternak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan usaha sawit-sapi pada perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

Integrasi Usaha Sawit-Sapi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dengan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan sapi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Integrasi Usaha Sawit-Sapi;
b.Tata Cara Intergrasi Usaha Sawit-Sapi; dan
c.Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI

Pasal 5

(1)Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh pekebun atau perusahaan perkebunan, UPTD yang membidangi fungsi pertanian/peternakan di Prov, Kab/Kota dan peternak.
(2)Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit, dan kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas serta manfaat lainnya.
(3)Produk samping perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pelepah, bungkil inti dan lumpur sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pakan ternak sapi.

Pasal 6

(1)Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan.
(2)Upaya integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan populasi minimal 1 (satu) ekor per 10 (sepuluh) hektar dan paling banyak 2 (dua) ekor per 1 (satu) hektar
(3)Dalam hal integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi populasi sapi sesuai skala tertentu, wajib dilengkapi dengan izin usaha peternakan.

Pasal 7

(1)Integrasi usaha sawit-sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit didaftarkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai batas kewenangannya.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi perkebunan.

Pasal 8

Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana Pasal 5 dapat dilakukan dengan 4 (empat) pola, yaitu:

a.Pola Mandiri oleh pekebun dan/atau perusahaan perkebunan.
b.Pola Kemitraan antara pekebun/perusahaan perkebunan dengan peternak di sekitar lokasi pekebun perusahaan perkebunan melalui perjanjian kerjasama.
c.Pola Kerjasama dengan UPTD/Balai Benih Provinsi/Kabupaten Kota melalui perjanjian kerjasama.
d.Pola Coorporate Social Responsibility (CSR) yaitu berupa kegiatan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar/lingkungan melalui bantuan ternak kepada peternak dan/atau pemerintah melalui Balai/UPTD Perbenihan.

Pasal 9

(1)Pola pemeliharaan sebagaimana Pasal 8 huruf b dalam bentuk kemitraan sistem inti plasma, bagi hasil dan bentuk lainnya.
(2)Kemitraan sebagaimana dimksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk surat perjanjian kerjasama yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan dan berkeadilan.

Pasal 10

Analisa penghitungan usaha untuk Pola Mandiri, Pola Kemitraan, Pola Kerjasama, dan Pola Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Integrasi usaha sawit-sapi pada perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan cara:
1. a.Intensif yaitu dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan pemberian pakan, pelayanan kesehatan hewan dan pola perkawinan sesuai dengan kebutuhan ternak.
2. b.Semi Intensif yaitu dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali dari pagi hari dan pada sore hari dikandangkan kembali pada lahan perkebunan kelapa sawit.
3. c.Ekstensif yaitu dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit dan dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari.
(2)Pengembangan sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf c harus dijamin kecukupan pakan yang tidak merusak kebun kelapa sawit serta memperhatikan kesehatan ternak dan pola perkawinan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…