DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2021

Nomor: 43
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERBUP ini mengatur mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024 yang meliputi Tim Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan, Sekretariat Reformasi dan Akademisi, masyarakat dan dunia usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TAhun 2018-2022 perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021- 2024.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021- 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024.

Pasal 3

(1)Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari:
1. a.Tim Reformasi Birokrasi Instansi/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. b.Tim Reformasi Birokrasi unit/PD;
3. c.Agen Perubahan;
4. d.Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha; dan
5. e.Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Perovinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2)PD pengampu (leading sector) area perubahan yang merupakan bagian dari Kelompok Kerja Area Perubahan atau sebutan lainnya pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuti Road Map Reformasi Birokrasi dengan cara sebagai berikut:
1. a.melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada perangkat daerah pelaksana reformasi birokrasi;
2. b.melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi.
(3)Tim Reformasi Birokrasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menindaklanjuti Road Map Reformasi Birokrasi dengan cara sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi unit/perangkat daerah;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi unit/perangkat daerah dengan perangkat daerah pengampu (leading sector) dan/atau Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. c.melaksanakan komunikasi informasi, edukasi, dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi perangkat daerah secara berkala;
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi unit/perangkat daerah secara berkala; dan
5. e.melaksanakan pelaporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi.
(4)Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menindaklanjuti Road Map Reformasi Birokrasi dengan cara sebagai berikut:
1. a.menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya-upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi unit/ perangkat daerah; dan
2. b.membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dan ke luar perangkat daerah.
(5)Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan masukan kebijakan, kritik, dan saran pelaksanaan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (online) kepada Biro Organisasi.
(6)Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjalankan fungsi sebagai unit help desk yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan cara sebagai berikut:
1. a.menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. b.mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (online);
3. c.melayani kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. d.memfasilitasi publikasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
5. e.menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (online).

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 56 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Agustus 2021 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 26 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SYAIFUDDIN Pembina Utama Madya / IV/d NIP. 19630312 198503 1 013

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019