DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2019

Nomor: 45
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil berprestasi di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung; bentuk,kategori,jumlah,persyaratan pemberian penghargaan; tata cara penilaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Prestasi adalah Suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi/karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
9.Prestasi kerja adalah Hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
10.Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.
11.Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja pegawai tersebut.
12.Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta bermanfaat bagi Daerah.
13.Ibadah Keagamaan adalah Ibadah Umrah bagi Pegawai Negeri Sipil Muslim, dan perjalanan ibadah bagi Non-Muslim sesuai dengan agama masing-masing.
14.Tim penilai adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
15.Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan Pegawai berprestasi kerja.
16.Seleksi Kompetensi Bidang adalah Seleksi kemampuan dan Karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
17.Wawancara adalah merupakan tanya jawab secara lisan yang bertujuan mencari informasi dari berbagai sumber yang jelas dengan topik tertentu.
18.Karsa, Inovasi/Karya, dan Cipta adalah Hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak, kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan bermanfaat bagi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Provinsi atas Prestasi kerja dan jasa- jasa yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, inovasi/karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi serta bermanfaat bagi Daerah.
(2)Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi bertujun untuk:
1. a.memberikan pengakuan berupa penghargaan atas prestasi kerja dan jasa-jasa PNS dalam bidang cipta, karsa, dan inovasi/karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi Daerah;
2. b.memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah yang bersifat fisik materiil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
3. c.memberikan motivasi kepada PNS untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB III

BENTUK, KATEGORI, JUMLAH, DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.uang dan/atau barang berupa biaya perjalanan ibadah keagamaan;
3. c.Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada PNS Berprestasi Terbaik pada setiap kategori;
(4)Penghargaan uang dan/atau barang berupa biaya perjalanan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut:

a.Pejabat Pelaksana atau Fungsional;
b.Pejabat Struktural Eselon IV (Pengawas); dan
c.Pejabat Struktural Eselon III (Administrator).

Pasal 5

(1)Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
(2)PNS Berprestasi yang akan menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
(3)Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan secara simbolis oleh Gubernur pada peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI pada tahun penetapan.

Pasal 6

(1)Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.PNS;
2. b.belum pernah menerima penghargaan PNS berprestasi untuk masing-masing kategori;
3. c.memiliki masa kerja mengabdi di Provinsi minimal: - 8 Tahun bagi pelaksana/fungsional - 10 Tahun bagi pejabat esselon IV - 12 Tahun bagi pejabat esselon III
4. d.usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun;
5. e.sehat jasmani dan rohani;
6. f.setia dan taat pada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus- menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
7. g.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai;
8. h.tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. i.tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/ penjara;
10. j.tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala PD pengusul; dan
11. k.tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun pada Pemerintah Provinsi secara terus-menerus;
2. b.untuk kategori pejabat eselon III dan IV, minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) tahun (dapat dikumulatifkan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya);
3. c.pendidikan minimal S1 untuk eselon III dan IV, dan SLTA/Sederajat untuk non eselon (fungsional umum dan tertentu);
4. d.penilaian prestasi kerja terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.diusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
6. f.Masuk kerja (apel pagi dan sore, masuk kerja dan pulang) sekurang-kurangnya hadir 90 % dalam setahun, dengan melampirkan data kehadiran untuk selama 2 (dua) tahun;
7. g.memiliki prestasi yang diakui di tingkat Daerah maupun Nasional yang dapat dibuktikan dengan medali, sertifikat, dan/ atau piagam;
8. h.lulus seleksi Tim Penilai.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

(1)Aspek penilaian terdiri atas:
1. a.inovasi/karya cipta, yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memilki nilai Prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi Daerah sesuai dengan visi dan misi Daerah.
2. b.inisiatif/prakarsa, yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang, menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan.
3. c.prestasi, yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu, berupa Inovasi/Karya Cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik pada bidang maupun di luar tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.
4. d.orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.
5. e.kerjasama, yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja bersama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna.
6. f.integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
7. g.komitmen, yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.
8. h.kinerja, yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.

Pasal 8

Pedoman Penilaian PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi, dibentuk Tim Penilai.
(2)Mekanisme Penilaian terhadap Calon PNS Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
1. a.penilaian di tingkat Perangkat Daerah;
2. b.penilaian di tingkat Daerah.
(3)Penilaian di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
(4)Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris;
3. c.1 (satu) orang Anggota.
(5)Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian secara objektif terhadap pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan Prestasi kerja dari Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah untuk memilih paling sedikit 3 (tiga) orang calon pegawai berprestasi di lingkungannya.
(6)Terhadap calon pegawai berprestasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemilihan (voting) oleh seluruh pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah untuk memilih 1 (satu) orang PNS masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang memenuhi kriteria sebagai Pegawai Berprestasi pada Perangkat Daerah.
(7)Hasil Penilaian Tim yang telah dilakukan pemilihan (voting) tingkat Perangkat Daerah, dilakukan uji publik dengan mengumumkan di papan pengumuman Perangkat Daerah paling sedikit selama 3 (tiga) hari kerja.
(8)Apabila tidak ada keberatan, Pegawai Berprestasi pada Perangkat Daerah dapat diusulkan kepada Tim Penilai tingkat Daerah sebagai Calon Pegawai Berprestasi Daerah.
(9)Penilaian di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(10)Tim Penilai tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih PNS, serta mempertimbangkan dan mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan.
(11)Penilaian Calon PNS Berprestasi di Tingkat Daerah dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan yaitu:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.psikotes;
3. c.tes kemampuan bidang;
4. d.wawancara;
5. e.uji petik ke lingkungan kerja dan tempat tinggal PNS yang bersangkutan.
(12)Tim Penilai tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk Tenaga Ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.

Pasal 10

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengikuti semua tahapan penilaian.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…