DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2019

Nomor: 46
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang kepesertaan jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat (JKN-KIS) bagi masyarakat provinsi kepulauan bangka belitung.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116); Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264); Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1400);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL- KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) BAGI MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah atau pemerintahan daerah.
9.Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10.Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disebut Peserta JKN-KIS adalah setiap orang yang memiliki kartu tanda penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi ke BPJS Kesehatan.
11.Mutasi Peserta adalah perubahan data peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah peserta.
12.Identitas peserta adalah nomor identitas peserta BPJS Bidang Kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta.

BAB II

PESERTA

Pasal 2

Peserta JKN-KIS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.penduduk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan program JKN-KIS;
b.telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik, nomor induk kependudukan dan/atau terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi;
c.memiliki identitas peserta yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan;
d.bersedia untuk berobat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat inap kelas III pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 3

(1)Peserta JKN-KIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk iuran kepada BPJS Kesehatan.
(2)Peserta JKN-KIS merupakan kepesertaan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usulan dari kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi.
(3)Peserta JKN-KIS yang diusulkan dari Kabupaten/Kota dapat mempertimbangkan kondisi setempat.
(4)Peserta JKN-KIS yang telah diusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 4

(1)Perubahan kepesertaan dapat dilakukan bila terjadi mutasi peserta berdasarkan atas usulan kabupaten/kota secara tertulis.
(2)Mutasi masuk dapat dilakukan apabila:
1. a.kuota kepesertaan yang telah ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota belum terpenuhi; atau
2. b.kepesertaan pengganti karena adanya peserta yang meninggal dunia, pindah domisili atau pindah ke jenis kepesertaan mandiri.
(3)Mutasi keluar dapat dilakukan apabila:
1. a.peserta yang bersangkutan meninggal dunia;
2. b.peserta yang bersangkutan mendaftarkan diri sendiri dan keluarga sebagai peserta mandiri pada BPJS Kesehatan; atau
3. c.peserta yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai peserta JKN-KIS Pemerintah Provinsi.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Gubernur memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan JKN-KIS Pemerintah Provinsi berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota.
(2)Gubernur menetapkan peserta JKN-KIS atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota.
(3)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Pemerintah Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun perencanaan dan penganggaran iuran bagi peserta JKN-KIS;
2. b.menetapkan kuota JKN-KIS Pemerintah Provinsi per Kabupaten/Kota;
3. c.membuat dan menetapkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang dibutuhkan;
4. d.melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS kesehatan tentang kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi;
5. e.menerima usulan peserta JKN-KIS dari Kabupaten/Kota;
6. f.menyerahkan daftar usulan peserta dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan pembayaran iuran peserta JKN- KIS kepada BPJS kesehatan tepat waktu berdasarkan tagihan BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama dengan BPJS kesehatan; dan
8. h.melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengoordinasikan pelaksanaan JKN-KIS Pemerintah Provinsi ke BPJS Kesehatan dengan tetap melaporkan pelaksanaan tugas tersebut secara berkala kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
(2)Kabupaten/kota dapat membentuk tim koordinasi pelaksanaan JKN-KIS Pemerintah Provinsi di Kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

BAB V

BENTUK KERJASAMA

Pasal 7

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesian (JKN-KIS) Provinsi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan BPJS kesehatan.

Pasal 8

Gubernur memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mewakili Pemerintah Provinsi dalam menyusun, membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPJS kesehatan berkaitan dengan peserta JKN-KIS Pemerintah provinsi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)BPJS bidang kesehatan menanggung biaya pelayanan rawat jalan dan rawat inap peserta JKN-KIS di Kelas III.
(2)Apabila peserta pindah kelas perawatan, maka kepesertaan otomatis gugur dan peserta bertanggung jawab membayar seluruh biaya perawatan.
(3)Besaran bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Mekanisme pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas kesehatan dengan BPJS kesehatan.

Pasal 10

Pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…