DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2019

Nomor: 47
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan gubernur tentang peraturan [elaksanaan peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor 5 tahun 2017 tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi; ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; bentuk dan kriteria; pengajuan permohonan dan tim penilai; tata cara tahapan penilaian permohonan; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; tata cara pemberian sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2211);
14.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
15.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
16.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
7.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
8.Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9.Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Gubernur.
11.Tim Penilai adalah Tim yang meneliti materi permohonan yang sudah dinyatakan lengkap untuk dinyatakan layak atau tidaknya permohonan.
12.Tim Sekretariat adalah Tim yang melaksanakan kegiatan administrasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berinvestasi.
13.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri.
15.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
16.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
17.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
19.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
20.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
21.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
22.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
23.Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
24.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berinvestasi kepada Penanam Modal.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berinvestasi adalah:

a.menarik dan merangsang Penanam Modal untuk melakukan penanaman modal di daerah;
b.menciptakan iklim investasi yang lebih baik;
c.meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Bentuk dan Kriteria;
b.Pengajuan Permohonan dan Tim Penilai;
c.Tata Cara dan Tahapan Penilaian Permohonan;
d.Pelaporan;
e.Pembinaan dan Pengawasan;
f.Tata Cara Pemberian Sanksi.

BAB IV

BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 5

(1)Pemberian insentif dapat berbentuk:
1. a.Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan
2. b.Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
(2)Pemberian kemudahan berinvestasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.pemberian bantuan teknis; dan/atau
4. d.percepatan pemberian perizinan

Pasal 6

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berinvestasi diberikan kepada Penanam Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TIM PENILAI

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi, Penanam Modal mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon;
2. b.lingkup usaha dan/atau kegiatan;
3. c.tempat kegiatan/usaha;
4. d.jumlah tenaga kerja;
5. e.kinerja usaha dan/atau kegiatan; dan
6. f.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
(3)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(4)Penanam Modal mendapatkan tanda terima setelah surat permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 8

(1)Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berinvestasi dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi dan kajian oleh Tim Penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah
2. b.Sekretaris : Kepala DPMPTSP
3. c.Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi;
  1. 2.Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi sektor usaha terkait;
  2. 3.Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi;
  3. 4.Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi;
  4. 5.Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMTPSP; dan
  5. 6.Akademisi.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan administrasi tugas Tim Penilai, Sekretaris Tim Penilai dapat membentuk Tim Sekretariat.

BAB VI

TATA CARA DAN TAHAPAN PENILAIAN PERMOHONAN

Pasal 9

(1)Tim Penilai menerima surat permohonan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi serta kelengkapan dokumen dengan memberikan tanda terima sementara kepada Penanam Modal.
(2)Tim Penilai memeriksa kelengkapan dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(3)Apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif, Tim Penilai akan mengembalikan dokumen permohonan kepada Penanam Modal.
(4)Apabila dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Tim Penilai akan mengundang Penanam Modal dan apabila diperlukan untuk melakukan verifikasi ke lokasi proyek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap.
(5)Tim Penilai melakukan penilaian permohonan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang dituangkan dalam berita acara paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(6)Format penilaian dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(7)Tim Penilai menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Gubernur.

Pasal 10

(1)Gubernur menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan berinvestasi berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.
(2)Dalam hal permohonan tidak disetujui, Gubernur menerbitkan surat penolakan permohonan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi.
(3)Dalam hal permohonan disetujui, Gubernur memberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Jangka waktu pemprosesan permohonan sampai dengan keputusan Gubernur tentang persetujuan atau penolakan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan berinvestasi paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap.
(5)Format surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan berinvestasi wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui DPMPTSP setiap 6 (enam) bulan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
(3)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…