DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2020

Nomor: 48
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pedoman Umum Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 yaitu meliputi penerima Program Pengembangan Rumah, Program Pengembangan Rumah, Penganggaran dan Pelaksanaan Program Pengembangan Rumah, Pengawasan dan Pemeriksaan Pengembangan Rumah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional perlu dilakukan Refocusing kegiatan dan relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni secara swakelola guna mendorong pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat dengan pola padat karya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni adalah program pemerintah daerah Provinsi dalam rangka membantu masyarakat guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Provinsi terutama bagi masyarakat yang sangat miskin, miskin dan hampir miskin di Kabupaten/ Kota dengan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
9.Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang masuk kategori miskin, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
10.Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
11.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Petunjuk Teknis adalah Petunjuk Teknis yang merupakan acuan/pedoman bagi Dinasdalam teknis pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

Pasal 2

(1)Penerima Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni merupakan perorangan atau masyarakat yang termasuk dalam kelompok Rumah Tangga Sasaran.
(2)Perorangan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara indonesia;
2. b.memiliki atau menguasai tanah;
3. c.belum pernah mendapatkan bantuan perumahan; dan
4. d.berpenghasilan maksimal sebesar upah minimum provinsi.
(3)Penerima Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni diusulkan oleh Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Gubernur.
(4)Usulan dari Bupati/Walikota yang disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
(5)Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Gubernur dalam menetapkan Daftar Nama Penerima Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
(6)Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

(1)Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan melalui APBD Provinsi.
(2)Penyaluran bantuan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pasal 4

Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, dengan melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

Pasal 5

(1)Penganggaran dan pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
(2)Besaran Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni menyesuaikan dengan harga satuan bahan dan upah ditiap Kabupaten/Kota pertahun anggaran termasuk pajak yang mengikat.

Pasal 6

(1)Kegiatan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang berasal dari APBD Provinsi dilaksanakan/ dikerjakan secara swakelola.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyusun perencanaan, melaksanakan, melakukan monitoring, dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

Pasal 7

(1)Pelaporan pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa penyerapan anggaran dan progres/kemajuan fisik.
(2)Laporan penyerapan anggaran dan progres/ kemajuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan secara berkala oleh Dinas kepada Gubernur setiap triwulan.
(3)Selain Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menyusun laporan akhir yang disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 8

(1)Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni tahun berikutnya.

Pasal 9

Pengawasan dan pemeriksaan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 10

Pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Rakyat Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni harus selesai paling lama pada tanggal 31 Desember 2020.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…