DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2019

Nomor: 49
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan gubernur tentang perjalanan dinas dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung; prinsip perjalanan; jenis perjalanan; jangka waktu perjalanan dinas; prosedur dan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas; perjalanan dinas luar negeri; biaya perjalanan dinas; pertanggung jawaban perjalanan dinas; perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8.Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/ diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola dana APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengelola dana APBD, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
11.Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12.Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13.Petugas/Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian Pemerintah Provinsi.
14.Masyarakat non PNS adalah Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Pengurus PKK Provinsi dan Ketua/Wakil Ketua, Pengurus Dharma Wanita Provinsi, Ketua/ Wakil Ketua, Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi, pelajar/mahasiswa serta masyarakat baik perseorangan atau kelompok yang melakukan perjalanan dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja PD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Kepala PD atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan.
15.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
16.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
17.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
18.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di wilayah Provinsi yang berjarak sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kilometer dari tempat Kedudukan.
19.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan Provinsi baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja PD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan lain di luar Provinsi dan dari kedudukan Perwakilan Pemerintah Provinsi ke provinsi lain.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
22.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
23.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
24.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25.Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
26.Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.
27.Kepala Badan Penghubung adalah Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi.
28.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
29.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
30.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31.Uang Kontribusi adalah uang yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, sesuai peruntukannya.
32.Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
33.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.
34.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
35.Tempat Kedudukan Lanjutan adalah tempat tujuan pada perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas yang belum kembali ke tempat kedudukan pada hari terakhir perjalanan dinas dan pada hari yang sama atau satu hari setelahnya mendapatkan penugasan berikutnya dengan tempat tujuan yang berbeda.
36.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
37.Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah standar satuan biaya perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
c.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d.akuntabilitas pemberi perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1)Jenis Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(2)Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi:
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Daerah.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke wilayah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 2 (dua) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
(2)Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
(3)Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 4 (empat) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
(4)Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk keperluan konsultasi ke Kementerian diberikan paling lama 2 (dua) hari dan maksimal dilakukan 2 (dua) orang.
(5)Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
(6)Penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penugasan yang dilaksanakan guna mengakomodir kegiatan sesuai dengan jadwal/undangan dan guna mengatasi keadaan darurat.
(7)Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon I dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan pendamping paling banyak 2 (dua) orang.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk ST yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(3)Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
(4)Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD adalah sebagai berikut:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur ST ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
2. b.Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD untuk ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
3. c.Bagi Pejabat Eselon I di Lingkungan Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
4. d.Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur atau Wakil Gubernur serta berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir PD tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala PD masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
5. e.Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur atau Wakil Gubernur serta berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir PD tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini;
6. f.Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini;
7. g.Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah, untuk ST perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah ST ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir masing- masing unit kerja dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Gubernur ini;
8. h.Bagi Masyarakat Non PNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini;
9. i.Bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini;
10. j.Bagi Kepala Cabang Dinas, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada Cabang Dinas, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini;
11. k.Bagi Kepala Badan Penghubung, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Badan Penghubung ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mengajukan SPPD kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh pengesahan.
(2)Pejabat yang berwenang mengesahkan SPPD adalah sebagai berikut:
1. a.Untuk pengesahan SPPD Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
2. b.Untuk pengesahan SPPD Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
3. c.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon I di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
4. d.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
5. e.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini;
6. f.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini;
7. g.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum serta Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini;
8. h.Untuk pengesahan SPPD Masyarakat Non PNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini;
9. i.Untuk pengesahan SPPD Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini;
10. j.Untuk pengesahan SPPD Kepala Cabang Dinas, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Cabang Dinas ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini;
11. k.Untuk pengesahan SPPD Kepala Badan Penghubung, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Badan Penghubung ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 7

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka:

a.Pendidikan dan pelatihan (training);
b.Studi Banding;
c.Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
d.Promosi potensi daerah;
e.Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
f.Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
g.Pertemuan Internasional; dan
h.Penandatanganan perjanjian internasional.

Pasal 9

Tata cara administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai berikut:

a.Gubernur mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta PNS yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
b.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
1. 1.Nama dan Jabatan;
2. 2.NIP bagi PNS;
3. 3.Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
4. 4.Kota/negara yang dituju;
5. 5.Manfaat;
6. 6.Waktu pelaksanaan; dan
7. 7.Sumber pembiayaan.

Pasal 10

Surat permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang meliputi:

a.surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
b.paspor dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
c.exit permit;
d.visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2017