DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan gubernur tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung; kriteria pemberian dan pembayaran; penghentian pembayaran dan pemotongan tambahan penghasilan pegawai; tata cara permintaan pembayaran TPP; pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 03 Seri A);
16.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada PD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Pegawai Daerah yang ditugaskan pada intansi lain dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pendidik adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
7.Tenaga Kependidikan adalah PNS Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum pada satuan pendidikan menengah dan satuan khusus yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelola laboratorium/ bengkel, pranata laboratorium pendidikan, pengelola perpustakaan, pustakawan, serta pejabat pengawas dan pelaksana.
8.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan merupakan kebijakan Daerah.
10.Pejabat Penanggung Jawab adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja Pegawai;
b.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
c.meningkatkan kesejahteraan Pegawai; dan
d.meningkatkan disiplin Pegawai.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)TPP diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas;
2. b.Pegawai yang menduduki jabatan fungsional; dan
3. c.Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana.
(2)Selain Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), TPP juga dapat diberikan kepada:
1. a.Pegawai Daerah yang melaksanakan tugas pada PD di lingkungan Pemerintah Provinsi, termasuk Pegawai pindahan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di luar Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Daerah;
2. b.Pegawai Pusat atau pegawai daerah lain yang dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
3. c.Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran PNS dengan pegawai swasta;
4. d.Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berkenaan;
5. e.Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
6. f.Pegawai yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti Besar dalam rangka melaksanakan ibadah.
(3)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b dapat diberikan apabila telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan.
(4)Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 5

(1)Pembayaran TPP berdasarkan perhitungan hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir.
(2)Besaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP bagi PNS.
(3)Besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)TPP bagi Kepala Sekolah dan Guru dibayarkan berdasarkan kehadiran kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir.
(2)TPP dapat diberikan kepada Kepala Sekolah dan Guru yang memenuhi jam mengajar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dibuktikan dengan SK Jadwal Mengajar.
(3)Kepala Sekolah dan Guru yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan pelatihan sejenisnya diperhitungkan sebagai jam kerja dan tidak mengurangi jam mengajar.
(4)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, TPP hanya dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

TPP tidak dibayarkan kepada Pegawai apabila:

a.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
b.menjalani tugas belajar;
c.ditahan oleh pihak yang berwajib di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
d.berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
e.berstatus terpidana;
f.menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
g.tidak hadir kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau apabila diakumulasikan mencapai 6 (enam) hari kerja dalam satu bulan;
h.menjadi Pegawai titipan ke Pemerintah diluar Pemerintah Provinsi; dan
i.diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai, terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 8

(1)Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan kepada Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan.
(2)Pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan kepada Pegawai yang sedang menjalani hukuman displin tingkat sedang.
(3)Pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan kepada Pegawai yang sedang menjalani hukuman displin tingkat berat.

Pasal 9

(1)Pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) per bulan apabila realisasi penilaian SKP tahun sebelumnya dibawah atau kurang dari 76% (tujuh puluh enam persen).
(2)Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan bagi Jabatan Fungsional yang tidak mengumpulkan DUPAK selama 1 (satu) Tahun.
(3)Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan bagi calon Jabatan Fungsional yang belum diangkat sebagai Jabatan Fungsional selama 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai CPNS, dengan ketentuan:
1. a.tidak bersedia/menolak mengikuti pendidikan dasar/pendidikan pembentukan atau sebutan lainnya setelah memperoleh surat panggilan sebagai peserta pendidikan; atau
2. b.tidak bersedia/menolak pengangkatan sebagai Jabatan Fungsional setelah diajukan pengangkatan.
(4)Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan, dengan ketentuan:
1. a.belum mengikuti pendidikan dasar/pendidikan pembentukan atau sebutan lainnya;
2. b.sedang pemberkasan pengumpulan PAK pertama dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal selesai pendidikan;
3. c.PAK pertama sedang dalam proses pemeriksaan oleh instansi pembina;
4. d.sedang proses pengangkatan sebagai Jabatan Fungsional setelah PAK ditetapkan oleh instansi pembina; atau
5. e.belum dapat diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Setiap calon Jabatan Fungsional yang belum diangkat sebagai Jabatan Fungsional harus menyampaikan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia diangkat sebagai Jabatan Fungsional dengan diketahui oleh kepala PD atau unit kerja.
(6)Dalam hal calon Jabatan Fungsional tidak menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dianggap menolak untuk diangkat sebagai Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)Pemotongan TPP dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:
1. a.Pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore atau upacara atau olahraga tanpa keterangan yang sah diberikan surat teguran dan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
2. b.Pegawai yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan ketika dilaksanakan Pemeriksaan Kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari;
3. c.Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa surat izin/keterangan yang sah dipotong sebesar 8% (delapan persen) per hari.
(2)Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…