DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2019

Nomor: 50
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

dalam peraturan ini membahas tentang peraturan gubernur tentang pedoman pemberian tanda penghargaan pembaruan kebangsaan provinsi kepulauan bangka belitung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran tersebut perlu diberikan tanda penghargaan sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada pelaku pembauran kebangsaan yang telah berjasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota.
7.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
12.Pemberian bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah pemberian bantuan berupa uang kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa/Kelurahan.
13.Anggaran Pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan bertujuan untuk:

a.memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaku pembauran kebangsaan yang telah berjasa; dan
b.meningkatkan peran serta perorangan, organisasi kemasyarakatan/lembaga nira laba lainnya, dan penyelenggara pemerintah daerah dalam kegiatan pembauran kebangsaan.

Pasal 3

Sasaran penerima pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan terdiri atas:

a.perorangan;
b.organisasi kemasyarakatan/LNL; dan
c.penyelenggara pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 4

(1)Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain warga masyarakat, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota badan permusyawaratan desa yang berjasa dan menjadi teladan dalam kegiatan pembauran kebangsaan.
(2)Organisasi kemasyarakata/LNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga pendidikan lembaga pelatihan lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa pondok pesantren termasuk lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa menyelenggarakan kegiatan pembauran kebangsaan.
(3)Penyelenggara pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas kepala desa/lurah atau nama lainnya yang berjasa dalam pemberian fasilitas pelaksanaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan secara berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara penilaian;
b.tata cara pemberian penghargaan;
c.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 6

(1)Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan dalam pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan kepada perorangan organisasi masyarakat/LNL dan penyelenggara Pemerintah Provinsi.
(2)Bupati/Walikota mempunyai kewenangan dalam pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan di kabupaten/kota.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

Kriteria penilaian dalam pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan meliputi bidang:

a.Bahasa;
b.Adat istiadat;
c.Seni budaya;
d.Pendidikan; dan
e.Perekonomian.

Pasal 8

(1)Calon penerima pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan, meliputi:
1. a.untuk perorangan:
  1. 1.WNI;
  2. 2.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. 3.berdedikasi baik dimasyarakat;
  4. 4.berakhlak dan berbudi baik;
  5. 5.menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
  6. 6.tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempumyai kekuatan hukum tetap.
2. b.untuk organisasi kemasyarakatan/LNL terdiri atas:
  1. 1.memiliki akta pendirian organisasi yang telah mendapat legitimasi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.menyerahkan daftar organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  3. 3.memiliki surat keterangan terdaftar organisasi lingkungan nasional di Kementerian Dalam Negeri, lingkungan provinsi, dan lingkungan kabupaten/kota; dan
  4. 4.bukan sebagai organisasi terlarang.
3. c.untuk penyelenggara pemerintah desa/kelurahan terdiri atas:
  1. 1.WNI;
  2. 2.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. 3.berdedikasi baik di masyarakat;
  4. 4.berakhlak dan berbudi baik;
  5. 5.menjadi suri teladan;
  6. 6.menyerahkan daftar riwayat hidup;
  7. 7.tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempumyai kekuatan hukum tetap; dan
  8. 8.organisasi pemerintah daerah dan/atau PD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 5, dan huruf c angka 2 sampai dengan angka 6 dinyatakan dalam surat pernyataan dari calon penerima.

Pasal 9

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), huruf a, sampai dengan huruf c disertai dengan surat rekomendasi.
(2)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
1. a.bupati/walikota dan disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. b.camat disampaikan kepada bupati/walikota.
3. c.kepala desa/lurah atau nama lainnya disampaikan kepada camat.

Pasal 10

Mekanisme calon penerima memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui tahapan:

a.calon penerima tanda penghargaan pembauran kebangsaan mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada kepala daerah melalui PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan atau kepada kepala desa/lurah masing- masing;
b.surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)huruf a angka 1, sampai dengan angka 5, disertakan surat pernyataan yang dilegalisir oleh kepala desa/lurah;
1. c.surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a angka 6 dan huruf c angka 7 disertakan surat keterangan catatan kepolisian dari polisi resort wilayah masing masing;
1. d.kepala daerah melalui PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan atau kepala desa/lurah melakukan pemeriksaan berkas calon penerima; dan
2. e.kepala daerah melalui PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atau kepala desa/lurah menerbitkan surat rekomendasi kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…