DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 51 Tahun 2019

Nomor: 51
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang percepatan revitalisasi sekolah menengah kejuruan di provinsi kepulauan bangka belitung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa komitmen dalam mengembangkan lulusan sekolah menegah kejuruan agar lebih produktif dan aktif, maka strategi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu pengaturan dalam percepatan revitalisasi sekolah menengah kejuruan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5410);
5.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M- IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri;
6.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Seri E);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung N omor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
8.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Acara Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERCEPATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembanga diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
7.Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Percepatan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut percepatan revitalisasi SMK adalah upayamelakukan perubahan secara cepat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
10.Pendidikan Sistem Ganda (dual system) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di tempat dunia usaha dan dunia industri;
11.Pembelajaran berbasis industri (teaching factory) adalah konsep pembelajaran yang memadukan kepentingan pendidikan kejuruan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
12.Sinkronisasi kurikulum adalah upaya pengembangan kurikulum yang ada dan diintegrasikan dengan kurikulum berbasis dunia usaha dan dunia Industri ke arah terwujudnya revitalisasi SMK;
13.Sertifikasi Profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu;
14.Lembaga Sertifikasi Profesi pihak kesatu lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang selanjutnya disebut LSP P1 adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang mempunyai lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan didirikan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur meliputi langkah-langkah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK yang meliputi:

a.Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing;
b.menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
c.melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi kompetens keahlian yang dibuka dan lokasi SMK;
d.mengembangan SMK Revitalisasi sesuai dengan potensi wilayah masing-masing;
e.mendorong dan memberi fasilitas kepada SMK untuk membentuk LSP P1;
f.mendorong Perangkat Daerah untuk memberi fasilitas serta dukungan dalam rangka percepatan revitalisasi SMK; dan
g.mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi dunia usaha/dunia industri, institusi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat baik dalam proses pendidikan maupun dalam proses penyerapan lulusan.

Pasal 3

(1)Upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui:
1. a.penambahan daya tampung dan lokasi untuk pengembangan SMK.
2. b.Perlakuan khusus dalam proses pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru di SMK.
3. c.pemberian jaminan kepada peserta didik SMK untuk mengikuti sertifikasi profesi sesuai dengan kompetensinya.
(2)Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan melalui Prosedur Operasional Standar.

Pasal 4

(1)Upaya menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan cara:
1. a.melakukan pemetaan dan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
2. b.menyusun program penataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan;
4. d.kerjasama dengan Perangkat Daerah, Industri dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian peningkatan kinerja;
5. e.memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk menjadi tenaga pendidik; dan
6. f.melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
(2)Upaya menyediakan sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas, dilakukan dengan cara:
1. a.menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan SMK;
2. b.merealisasikan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. c.melakukan kreasi dan inovasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;
4. d.mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha/dunia industri dan masyarakat untuk berperan serta dalam penyediaan sarana dan prasarana;
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.

Pasal 5

(1)Upaya penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan:
1. a.Memberikan kemudahan kepada SMK untuk melaksanakan re-engineering kompetensi keahlian yang disesuaikan dengan potensi lokal, kebutuhan dunia usaha/dunia industri;
2. b.menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang re-engineering kompetensi keahlian kepada SMK;
3. c.menyusun dan melaksanakan:
  1. 1.Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pendidikan SMK;
  2. 2.Standar Pelayanan Publik penyelenggaraan pendidikan SMK;
  3. 3.Standar Prosedur Operasional penyelenggaraan pendidikan SMK.
(2)Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dan huruf c diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 6

Upaya mengembangkan SMK Revitalsasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan cara:

a.mendorong SMK untuk melakukan penyelarasan kurikulum antara SMK dengan dunia usaha/dunia industri, melalui:
1. 1.Penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan kerja, dunia usaha dan dunia industri; dan
2. 2.Pelaksanaan Sistem Ganda (dual system) dan pembelajaran berbasis industri (teaching factory).
b.Mendorong SMK untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan revitalisasi SMK, melalui:
1. 1.metode pembelajaran yang difokuskan kepada pendidikan Sistem Ganda (dual system) dan pembelajaran berbasis industri (teaching factory).
2. 2.Pemberian ruang pada SMK untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kualitas lulusan.

Pasal 7

Upaya mendorong dan memberi fasilitas kepada SMK untuk menjadi LSP P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong:

a.SMK untuk membentuk dan menyelenggarakan LSP P1;
b.SMK untuk membentuk Tempat Uji Kompetensi; dan
c.Tenaga Pendidik untuk memiliki sertifikasi kompetensi sebagai assesor kompetensi.

Pasal 8

Upaya mendorong dan memberi fasilitasi serta dukungan pada Perangkat Daerah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilakukan dengan cara mendorong Perangkat Daerah untuk:

a.memberikan pelatihan sesuai kurikulum;
b.memberikan kemudahan untuk pemagangan peserta didik; dan
c.memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian peningkatan kinerja.

Pasal 9

Upaya mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi dunia usaha/dunia industri, institusi, perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan cara:

a.memfasilitasi dan menyalurkan lulusan SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
b.mendorong dunia usaha/dunia industri untuk:
1. 1.menyerap lulusan SMK;
2. 2.mendirikan SMK di kawasan pengembangan potensi lokal.
c.memfasilitasi lulusan SMK yang akan mengembangkan usaha mandiri;
d.mendorong lembaga keuangan memberikan bimbingan, kemudahan dan memfasilitasi untuk mendapatkan modal kerja bagi lulusan SMK yang akan mengembangkan usaha mandiri.

Pasal 10

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan percepatan Revitalisasi SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan:

a.penyusunan peta jalan Revitalisasi SMK;
b.penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan;
c.penyediaan dan pengalokasikan anggaran;
d.pemberian dorongan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha/dunia industri dan masyarakat untuk berperan serta dalam penyediaan pembiayaan percepatan revitalisasi SMK;
e.pemberian dorongan kepada SMK untuk berkreasi dan berinovasi untuk melakukan penggalian dana dari sumber- sumber lain yang tidak mengikat; dan
f.penyusunan pedoman penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembiayaan penyelenggaraan SMK.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…