DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 51 Tahun 2020

Nomor: 51
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Guna Produktivitas Industri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai bahan baku berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi yang diperlukan untuk kebutuhan industri unggulan yang digunakan secara langsung sebagai bahan baku, bahan penolong, produk industri akhir, dan/atau energi bagi kepentingan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri serta guna mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan iklim investasi dan industri unggulan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019- 2039, maka dipandang perlu mengatur Jaminan Ketersediaan Bahan Baku guna Produktivitas Industri; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Guna Produktivitas Industri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5671);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5708);
9.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 89); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU GUNA PRODUKTIVITAS INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5.Industri Unggulan adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang di produksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan pengusaan Teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur dan kondisi sosial budaya setempat yang berkembang di lokasi tertentu.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
8.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9.Sumber Daya Alam adalah suatu bahan yang bersumber dari alam berasal dari hayati maupun non hayati.
10.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
11.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
13.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
14.Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi ketersediaan bahan baku guna produktivitas Industri Unggulan;
b.pedoman bagi Perusahaan Kawasan Industri dan/atau Perusahaan Industri di luar kawasan yang tidak berpotensi mencemari lingkungan, dalam rangka pemenuhan ketersediaan bahan baku industri;
c.pedoman bagi Pelaku Usaha di bidang pertambangan, perkebunan, dan/atau perikanan sesuai kewenangannya, dalam memprioritaskan jaminan kebutuhan bahan baku bagi Perusahaan Kawasan Industri dan/atau Perusahaan Industri di Provinsi melalui bentuk jual beli dan kerjasama; dan
d.jaminan keberlangsungan kegiatan Industri di Provinsi untuk mendorong masuknya investasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.sebagai payung hukum untuk menjamin prioritas ketersediaan Bahan Baku guna keberlangsungan berbagai aktivitas Perindustrian di Provinsi;
b.untuk terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan dan penyaluran Sumber Daya Alam sebagai Bahan Baku, bahan penolong, dan sumber energi untuk peningkatan nilai tambah Industri; dan
c.terwujudnya pengendalian ketersediaan Bahan Baku penunjang produksi Industri.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Provinsi menjamin ketersediaan Bahan Baku untuk kebutuhan Industri Unggulan dalam Provinsi.
(2)Jaminan ketersediaan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi.
(3)Jaminan ketersediaan Bahan Baku, dilakukan untuk:
1. a.mendukung pemberian informasi potensi Sumber Daya Alam kepada Pemerintah Pusat;
2. b.memprioritaskan kebutuhan Industri Unggulan sesuai dengan RPIP;
3. c.penelitian dan pengembangan mengenai Sumber Daya Alam di Provinsi; dan/atau
4. d.memberikan kemudahan, mengembangkan dan meningkatkan investasi para Pelaku Usaha yang membangun Industri Hilir di Provinsi.
(4)Koordinasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kepada kementerian, lembaga, daerah, instansi dan/atau Pelaku Usaha.
(5)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan akses kerjasama bagi Pelaku Usaha dalam ketersedian Bahan Baku.
(6)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Bahan Baku perikanan, perkebunan dan pertambangan di Provinsi, mendukung upaya jaminan ketersediaan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memprioritaskan kebutuhan Bahan Baku di Provinsi secara berkelanjutan serta dalam bentuk pengembangan kemitraan antara Pelaku Usaha di Provinsi.

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas ketersediaan Bahan Baku produksi Industri di Kawasan Industri, Kawasan Peruntukan Industri dan Industri diluar kawasan yang tidak berpotensi mencemari lingkungan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diseminasi, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi, terhadap Perusahaan Kawasan Industri dan/atau Perusahaan Industri serta dengan Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Bahan Baku perikanan, perkebunan dan pertambangan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan harga jual beli dan kerjasama kualitas, kuantitas dan kontinuitas Bahan Baku.
(4)Gubernur dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan di bidang perindustrian.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 8

(1)Perusahaan Kawasan Industri dan/atau Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri, menyampaikan laporan rencana kebutuhan bahan baku.
(2)Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Bahan Baku perikanan, perkebunan dan pertambangan, menyampaikan laporan ketersediaan bahan baku.
(3)Perusahaan Kawasan Industri dan/atau Perusahaan Industri yang telah melakukan kerjasama dengan Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Bahan Baku perikanan, perkebunan dan pertambangan, menyampaikan laporan atas kerjasamanya.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Juli 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 36 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 51 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2015