DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 52 Tahun 2020

Nomor: 52
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); SALINAN
5.Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022 selanjutnya disebut RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pencapaian target TPB/SDGs untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.
10.Aktor pembangunan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Filantropi, Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 2

(1)RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk:
1. a.memberi arah dan pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 di Provinsi;
2. b.acuan dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis PD terutama yang berkaitan dalam upaya pencapaian tujuan Sustainable Development Goals;
3. c.acuan dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu di lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Lintas Urusan, Antar Wilayah, dan Lintas Kabupaten/Kota; dan
4. d.pedoman menetapkan arah kebijakan umum, strategi dan program serta kegiatan dalam pencapaian target RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 selama 5 (lima) tahun ke depan agar target capaian yang diharapkan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.
(2)RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 berisikan 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi:
1. a.tanpa kemiskinan;
2. b.tanpa kelaparan;
3. c.kehidupan sehat dan sejahtera;
4. d.Pendidikan berkualitas;
5. e.kesetaraan gender;
6. f.air bersih dan sanitasi layak;
7. g.energi bersih dan terjangkau;
8. h.pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. i.industri, inovasi dan infrastruktur;
10. j.berkurangnya kesejangan;
11. k.kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
12. l.konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. m.penanganan perubahan iklim;
14. n.ekosistem lautan;
15. o.ekosistem daratan;
16. p.perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
17. q.kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pasal 3

(1)RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 memuat Dokumen yang berisi Ringkasan Eksekutif, Keselarasan Sustainable Development Goals terhadap RPJMD Provinsi Tahun 2017- 2022, Sustainable Development Goals menyempurnakan Millennium Development Goals, Komitmen Pelaksanaan Pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022, Pembiayaan Sustainable Development Goals, metodologi dan sistematika penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022, kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022, target dan arah kebijakan pencapaian RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup dan daftar pustaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Matriks RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017- 2022 terdiri atas Matriks I Program/Kegiatan Pemerintah, Matriks II Program/Kegiatan Non pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian target TPB/SDGs hingga tahun 2022.

Pasal 4

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I Pendahuluan;
b.BAB II Kondisi Pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB/ SDGs;
c.BAB III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs;
d.BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
e.BAB V Penutup; dan
f.Daftar Pustaka.

Pasal 5

RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Terhadap RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017- 2022 dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
(2)Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2017-2022.
(3)Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/ SDGs Provinsi Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Juli 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 37 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…