DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2019

Nomor: 53
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang peraturan gubernur tentang pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan tertentu; pelimpahan wewenang; tata cara pembayaran, penyetoran,tempat embayaran, angsuran, penundaan pembayaran, dan penagihan retribusi; penagihan; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif; tata cara penhapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa; tata cara pemeriksaan dan pengawasan retribusi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna efektifitas dan efisiensi serta dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur perangkat daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beliltung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
6.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada PD.
8.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Unit Kerja PD.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi daerah tertentu.
13.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
14.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
17.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
18.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor total jumlah Retribusi yang terutang perjenis Retribusi yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan ke kas daerah.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keterangan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seluruhnya tidak terutang.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23.Tanda Bukti Pembayaran adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran Retribusi yang terutang sebagai bukti Wajib Retribusi telah melunasi kewajibannya.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan tambah atas jumlah Retribusi atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
25.Insentif Pungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
26.Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKRD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk membayar kembali Retribusi yang lebih bayar atas persetujuan Sekretaris Daerah.
27.Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala PD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Kewenangan Gubernur dalam hal pungutan, pemeriksaan dan penghapusan Retribusi yang kedaluwarsa dilimpahkan kepada Pejabat Yang Berwenang.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Wajib Retribusi harus mendaftarkan diri pada PD yang berwenang untuk mendapatkan pelayanan atau jasa.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Besarnya Retribusi yang terutang ditetapkan oleh petugas penetapan.
(2)Petugas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 5

(1)Besarnya Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
(2)Besarnya Retribusi yang terutang akibat keterlambatan pembayaran ditetapkan dengan SKRDT.
(3)Besarnya Retribusi yang terutang akibat salah hitung atau salah tetap sehingga merugikan keuangan daerah dapat ditagih kembali dan ditetapkan dengan SKRDKB.
(4)SKRD, SKRDT, SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberi nomor urut permanen.
(5)Formulir SKRD, SKRDT, dan SKRDKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Retribusi yang terutang dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ketetapan SKRD.
(2)Pembayaran yang dilakukan setelah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan atas usul Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan penerimaan pembayaran dan penyetoran Retribusi.

Pasal 8

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Rekening Bendahara Penerimaan pada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Retribusi setelah menerima pembayaran.
(3)Dalam hal Bendahara Penerimaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah memberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.

Pasal 9

(1)Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan Retribusi yang telah dibayarkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(2)Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir SSRD dan/atau STS yang merupakan bukti penyetoran Retribusi.
(3)SSRD dan/atau STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila telah divalidasi dan diregistrasi dan/atau dicap oleh bank yang ditunjuk sebagai kas daerah.
(4)Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif, maka Bendahara Penerimaan wajib melampirkan daftar nama dan alamat Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terutang.
(5)Formulir SSRD dan/atau STS dan daftar nama dan alamat Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
(6)Dalam hal Bendahara Penerimaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Sekretaris Daerah memberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.

Pasal 10

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan pada PD pengelola retribusi daerah.
(2)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dan diketahui Kepala PD.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…