DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 54 Tahun 2019

Nomor: 54
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang peraturan gubernur tentang pedoman sistem akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah; ruang lingkup; perencanaan; penganggaran; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; laporan kinerja; reviu dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, maka pencapaian target akuntabilitas kinerja perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 4
10.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
14.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan perangkat daerah yang lebih tinggi kepada pimpinan perangkat daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
15.Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi, atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
16.Pengelolaan Data Kinerja adalah salah satu rangkaian dari implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja PD.
17.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18.Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
19.Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah/unit kerja.
20.Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi atau PD sesuai dengan target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan:

a.perencanaan;
b.penganggaran;
c.perjanjian kinerja;
d.pengukuran kinerja;
e.pengelolaan data kinerja;
f.pelaporan kinerja; dan
g.reviu dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)IKU Pemerintah Provinsi harus selaras IKU pada unit organisasi di PD.
(2)IKU pada unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi indikator hasil (outcome) dan/atau keluaran (output).
(3)IKU harus mempunyai karakteristik, yaitu:
1. a.spesifik;
2. b.dapat dicapai;
3. c.relevan;
4. d.menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
5. e.dapat dikuantifikasi dan diukur. 6
(4)Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan.
(5)IKU digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk:
1. a.perencanaan jangka menengah;
2. b.perencanaan tahunan;
3. c.penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
4. d.pelaporan kinerja;
5. e.evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
6. f.pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
(6)IKU Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(7)IKU PD ditetapkan dengan keputusan kepala PD.
(8)IKU PD disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai IKU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Bappeda melakukan penyusunan RPJMD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPJMD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Bappeda melakukan penyusunan RKPD.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
(3)RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.
(4)RKPD merupakan acuan Gubernur dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.prioritas pembangunan daerah; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD dan program strategis daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
(2)Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 8
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
(3)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
(4)Penyusunan RKPD menggunakan sistem aplikasi perencanaan e-Planning.

Pasal 7

(1)PD harus menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
(2)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(3)Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi.
(4)Dalam hal RPJMD diubah, maka Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perubahan RPJMD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Strategis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)PD harus menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2)Penyusunan Rencana Kerja dikoordinasikan oleh Bappeda.
(3)Dalam hal RKPD diubah, maka Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perubahan RKPD.
(4)PD menyampaikan usulan rencana kerja melalui sistem aplikasi perencanaan e-Planning.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 9

(1)Pengaturan penyusunan penganggaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang sistem dan prosedur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)Penyusunan penganggaran dikoordinir oleh Badan Keuangan Daerah dan Bappeda melalui sistem aplikasi e-Planing dan e-Budgeting.

BAB V

PERJANJIAN KINERJA

Pasal 10

(1)Gubernur menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi.
(2)Penyusunan Perjanjian Kinerja Gubernur disusun oleh Bappeda.
(3)Penyusunan Perjanjian Kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.
(4)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dalam hal:
1. a.terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. b.terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
3. c.terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Perjanjian Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 10

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…