DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2019

Nomor: 56
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang penugasan badan usaha milik daerah PT. Bumi Bangka Belitung sejahtera untuk melaksanakan percepatan pembangunan pelabuhan pengumpan regional di tanjung tuing kabupaten bangka.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepatan pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Tanjung Tuing Kabupaten Bangka perlu menugaskan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera untuk Melaksanakan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Tanjung Tuing Kabupaten Bangka; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA UNTUK MELAKSANAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL DI TANJUNG TUING KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Bupati adalah Bupati Bangka.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Perseroan Terbatas Bumi Bangka Belitung Sejahtera Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
7.Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKP adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

BAB II

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD untuk melaksanakan percepatan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Tanjung Tuing Kabupaten Bangka.
(2)Dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bertanggung Jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan.
(3)BUMD dalam melaksanakan percepetan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas:
1. a.membuat rencana induk pelabuhan;
2. b.mengajukan rencana induk pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan kepada Gubernur;
3. c.mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati untuk penetapan rencana induk pelabuhan regional oleh Gubernur;
4. d.menetapkan batas-batas DLKR dan DLKP untuk kepentingan penyelenggara pelabuhan regional;
5. e.mengusulkan penetapan DLKR dan DLKP kepada Gubernur;
6. f.mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati untuk penetapan DLKR dan DLKP oleh Gubernur.

Pasal 3

(1)BUMD dalam melaksanakan tugas diberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.
(2)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, maka dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
(3)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Tanjung Tuing Kabupaten Bangka dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b.modal perusahaan BUMD; dan/atau
c.sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

BUMD dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Tanjung Tuing Kabupaten Bangka kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGEDALIAN

Pasal 6

(1)Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Tanjung Tuing Kabupaten Bangka kepada BUMD dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.suvervisi lapangan;
2. b.konsultasi;
3. c.koordinasi;
4. d.monitoring dan evaluasi;
5. e.pengujian; dan
6. f.laporan.
(3)Selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Tim bertugas memberikan penilaian admnistrasi, teknis dan fisik terhadap pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada BUMD.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 September 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 September 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YULIZAR ADNAN BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 47 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…