DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2019

Nomor: 59
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kelas jabatan di lungkungan pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/782/ M.SM.04.00/2019 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (lebaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5.Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8.Analisis Jabatan adalah Proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
9.Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efesiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
10.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai dan kelas jabatan.
11.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan perangkat daerah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan.
12.Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.

BAB II

KELAS JABATAN

Pasal 2

(1)Kelas Jabatan disusun melalui proses Evaluasi Jabatan.
(2)Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.nilai dan kelas jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan pengawas; dan
2. b.nilai dan kelas jabatan fungsional, pelaksana dan jabatan lainnya.

Pasal 3

(1)Kelas dan nilai jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Kelas dan nilai jabatan fungsional, pelaksana dan jabatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Kelas, nilai jabatan dan nilai faktor jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Kelas, nilai jabatan dan nilai faktor jabatan fungsional, pelaksana dan jabatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 4

(1)Kelas Jabatan pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan, apabila:
1. a.perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
2. b.penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
3. c.hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
(2)Perubahan Kelas Jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh PD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan:
1. a.surat keputusan pemindahan dan penempatan pegawai;
2. b.surat perintah melaksanakan tugas;
3. c.hasil Analisis Jabatan;
4. d.hasil Analisis Beban Kerja; dan
5. e.hasil Evaluasi jabatan.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 5

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 11 Oktober 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 11 Oktober 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YULIZAR ADNAN BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 49 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…