DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Rs28
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A);
10.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A). Rs28 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen). Rs28
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Non ASN yang bertugas pada perangkat daerah, termasuk pada Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non ASN;
6. f.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; Rs28
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula;
12. l.pelaksana; dan
13. m.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Pegawai Non ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, gaji atau penghasilan ketiga belas dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Penghasilan Ketiga Belas; atau Rs28
2. b.telah ditetapkan menerima Penghasilan Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat Keputusan Pengangkatannya.
(5)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
(6)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya;
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Rs28
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.

Pasal 4

(1)Penerima, Komponen dan besaran Gaji Ketiga Belas berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari Raya. Rs28
(2)Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non ASN diberikan paling banyak sebesar Penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan, yang dibayarkan menjelang Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada minggu kedua bulan Maret Tahun 2025.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
(7)Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada minggu kedua bulan Maret Tahun 2025. Rs28
(8)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(9)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Rs28

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 17 Maret 2025 Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SUGITO Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto FERY AFRIYANTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 4 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto HARPIN, S.H Pembina Utama Muda NIP. 19690911 200212 1 007

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…