DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2019

Nomor: 65
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang peraturan internal rumah sakit umum daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno provinsi kepulauan bangka belitung; peraturan internal korporasi; peraturan internal staff medis.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penysunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pemgawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi.
8.Peraturan Korporasi Rumah Sakit adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Provinsi sebagai pemilik dengan pengelola dan Staf Medis Rumah Sakit.
9.Peraturan Staf Medis adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di Rumah Sakit.
10.Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional Rumah Sakit yang dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
11.Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam struktur organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
12.Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahlian.
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14.Direktur adalah seorang pejabat fungsional tertentu di Rumah Sakit yang diangkat oleh Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam pengelolaan UPTD Rumah Sakit sesuai bidang tugasnya.
15.Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan adalah pejabat struktural (esselon IIIb) yang mempunyai tugas mengelola kegiatan umum, keungan dan kepegawaian.
16.Kepala Bidang Pelayanan Medik adalah pejabat struktural (esselon IIIb) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelayanan medik, dan keteknisian medik yang bermutu melalui pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rumah Sakit.
17.Kepala Bidang Keperawatan adalah pejabat struktural (esselon IIIb) yang mempunyai tugas pengelolaan, pembinaan pelayanan rawat inap dan intensif serta pengelolaan rawat jalan.
18.Kepala Bidang Sarana adalah pejabat struktural (esselon IIIb) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi, aset, dan inventaris, teknik, sarana dan prasarana serta unit dan instalasi penunjang medik dalam rangka fasilitasi pengelolaan operasional pelayanan Rumah Sakit.
19.Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
20.Komite Medik adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit dengan tujuan menyelenggarakan tata kelola klinik (Clinical Governance) yang baik agar mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
21.Komite Etik dan Hukum adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit dengan tujuan membantu direktur dalam penyelesaian masalah etik kedokteran, etik pelayanan Rumah Sakit dan medikolegal.
22.Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit dengan tujuan membangun sistem manajemen mutu, risiko dan keselamatan pasien Rumah Sakit secara berkesinambungan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan Rumah Sakit yang berlaku serta membangun sistem manajemen kinerja di Rumah Sakit.
23.Komite Keperawatan adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit dengan tujuan melakukan kredensial, memelihara mutu profesi dan menjaga displin, etika dan perilaku profesi bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan, keperawatan dan kebidanan.
24.Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit dengan tujuan menyelenggarakan perencanaan, pemantauan, pencegahan dan pengendalian infeksi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit dengan penerapan kewaspadaan standar di Rumah Sakit.
25.Satuan Pemeriksaan Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal Rumah Sakit dan berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
26.Bidang/Bagian adalah perangkat struktural pendukung pengambil keputusan yang bertanggung jawab kepada direktur yang bertugas memberikan masukan dan kajian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk bahan pertimbangan/pendukung dalam pengambilan keputusan.
27.Instalasi adalah satuan kerja fungsional yang melakukan pengelolaan dan penyiapan fasilitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelayanan medik, pendidikan dan penelitian.
28.Unit adalah satuan kerja non struktural dibawah direktur.
29.Pelayanan Unggulan adalah jenis pelayanan medik unggulan yang merupakan pengembangan pelayanan medik yang dapat mengangkat citra Rumah Sakit di tingkat Daerah maupun Nasional.
30.Pegawai Rumah Sakit adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
31.Dokter Rumah Sakit adalah dokter/dokter gigi yang terdiri dari pegawai PNS dan non PNS yang memiliki Surat Izin Praktik di Rumah Sakit yang masih berlaku.
32.Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis adalah seseorang yang memiliki Ijazah Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
33.Staf Medik Rumah Sakit adalah dokter dan dokter gigi yang diberi lisensi untuk berpraktek secara mandiri (tanpa supervisi) dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan medik penunjang di Rumah Sakit.
34.Staff Keperawatan Rumah Sakit adalah perawat dan bidan yang di beri lisensi untuk praktek secara mandiri (tanpa supervisi) dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit.
35.Tenaga Fungsional Kesehatan selain tenaga fungsional medik adalah kelompok profesi yang menyelenggarakan pelayanan profesinya dalam jabatan fungsional di Instalasi Medik di Rumah Sakit yaitu tenaga kefarmasian, keperawatan gigi, tenaga penata anestesi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian-fisik, tenaga keteknisian-medik dan tenaga kesehatan lainnya.
36.Kegiatan Penelitian adalah semua kegiatan penelitian kesehatan maupun manajemen yang diselenggarakan di Rumah Sakit dan telah disetujui Direksi Rumah Sakit.
37.Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Badan Layanan Umum Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
38.Rencana Strategis Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RENSTRA Rumah Sakit adalah pedoman utama bagi jajaran manajemen puncak Rumah Sakit dalam menilai kemajuan status pencapaian visi dan target kinerja Rumah Sakit jangka menengah.
39.Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RBA Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaraan tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran yang didasarkan pada usulan dari masing-masing kepala bagian/bidang.
40.Pasien adalah tiap individu yang sedang memerlukan evaluasi diagnostik, atau konsultasi medik untuk memperoleh pengobatan dan atau tindakan medik.
41.Pelayanan Medik adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan melalui kegiatan diagnosis, konseling, dan pengobatan, dalam bidang medik ataupun bedah.
42.Mitra Bestari adalah sekelompok staf medik dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medik.
43.Kewenangan Klinik adalah hak khusus seorang Staf Medik Fungsional untuk melakukan pelayanan medik tertentu di Rumah Sakit yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinik.
44.Penugasan Klinik adalah penugasan Direktur kepada seorang staf medik fungsional untuk melakukan pelayanan medik diRumah Sakit dalam waktu tertentu berdasarkan kewenangan klinik yang telah ditetapkan.
45.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medik fungsional untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinik.
46.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap Staf Medik Fungsional yang telah memiliki kewenangan klinikuntuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinik tersebut.
47.Audit Klinik adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan klinik yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medik yang dilaksanakan oleh Komite Medik bersama dengan unsur-unsur terkait (Komite, Bidang/Bagian, Instalasi, Unit Kerja).
48.Profesional Kesehatan adalah praktisi bidang kesehatan dengan lisensi terbatas atau penuh, baik yang memiliki wewenang klinik atau yang melakukan pelayanan di bawah supervisi, yang tidak termasuk dalam staf medik.
49.Investigasi berarti proses penyelidikan khusus yang dilakukan oleh Komite Medik untuk menentukan kesahihan suatu keluhan atau kecurigaan terhadap anggota Staf Medik atau pemegang wewenang klinik lainnya.
50.Tindakan Korektif berarti tindakan yang dilakukan oleh Komite Medik sebagai hasil investigasi.
51.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
52.Peserta Magang adalah tenaga kesehatan yang diijinkan oleh Direksi untuk melakukan kegiatan klinik dibawah supervisi sesuai pendidikan profesinya.
53.Peer Review adalah kajian prospektif atau retrospektif tentang kualifikasi, kompetensi, dan perilaku profesional praktisi, untuk menentukan apakah kinerja praktisi memenuhi standar profesional seperti yang disyaratkan dalam peraturan internal staf medik.
54.Mahasiswa adalah peserta didik dari Institusi Pendidikan yang telah bekerjasama dengan Rumah Sakit.

BAB II

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 2

(1)Keberadaan Rumah Sakit tidak lepas dari sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdiri berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumah Sakit dibangun sejak tahun 2009 menggunakan dana APBD dan APBN dengan luas 225.032 m2 dan luas bangunan 30.111 m2.
(2)Gubernur Kepulauan Bangka Belitung H. Eko Maulana Ali didampingi Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, H.M Munir Saleh pada tanggal 12 Agustus 2009 melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit lima lantai. Shoft opening dilakukan pada 07 Desember 2012 dan diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi.
(3)Berkaitan dengan perubahan nama yang mengusung nama Sang Proklamator, pertimbangannya adalah menghargai jasa dan perjuangan Presiden Republik Indonesia Pertama, Ir. Soekarno yang pernah diasingkan di Pulau Bangka. Setelah mendapat izin secara tertulis dari keluarga atau ahli waris yang dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri melalui surat tertulisnya tertanggal 06 Desember 2014, maka penggunaan nama ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/895.b/RSUDP/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(4)Penggunaan logo Rumah Sakit telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/761/RSUDP 2016.
(5)Rumah Sakit telah mendapatkan ijin operasional Rumah Sakit dengan Peraturan Bupati Bangka, Nomor: 441.7/07/OP.RS/ BP2TM/IV/2015, tanggal 02 April 2015. Setelah kerja keras dan perjuangan direktur serta semua pihak yang terlibat, maka Rumah Sakit, berhasil mendapatkan sertifikat penetapan kelas C dari Kementerian Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.0203/I/ 0448/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(6)Dasar hukum dan operasional keberadaan Rumah Sakit diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(7)Pada tahun 2016 Rumah Sakit memperoleh Akreditasi Perdana Program Khusus dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
(8)Rumah Sakit ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1.a/RSUDP/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD).

Pasal 3

Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 4

(1)Nama Rumah Sakit adalah “Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
(3)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)beralamatkan di Jalan Zipur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5

(1)Visi Menjadikan Rumah Sakit sebagai pusat rujukan terbaik dan terjangkau oleh masyarakat Provinsi yang mengedepankan Pelayanan berbasis Kolaborasi Interprofesi secara Holistik.
(2)Misi
1. a.meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan produk pelayanan unggulan;
2. b.menerapkan tata kelola PPK-BLUD secara efesien dan bertanggungjawab;
3. c.memudahkan akses pelayanan dan memperluas jaringan mitra rujukan;
4. d.meningkatkan kompetensi SDM, melengkapi sarana prasarana, dan memenuhi kebutuhan SDM sesuai standar.

Pasal 6

(1)Nilai Berpihak pada kepentingan masyarakat, profesional, bertanggungjawab, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan.
(2)Motto “We Proud To Serve” (“Kami Bangga Melayani”).
(3)Logo
(4)Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki arti sebagai berikut:
1. a.Latar orange di dalam layar putih melambangkan semangat, kegembiraan, kehangatan dalam persaudaraan serta kreativitas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu;
2. b.Palang hijau melengkung terletak di dalam lingkaran latar orange yang melambangkan pelayanan kesehatan yang mendukung pembangunan nasional;
3. c.Gambar Pulau Bangka dan Pulau Belitung melambangkan letak geografis Rumah Sakit yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. d.Logo yang bertuliskan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah nama Rumah Sakit yang merupakan kebanggaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan latar belakang putih yang menunjukan kedamaian, kebersihan dan kesederhanaan;
5. e.Garis hitam melingkar melambangkan kebulatan tekad dan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2)Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemilik RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno memiliki tanggung jawab dan wewenang:
1. a.menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis Rumah Sakit;
2. b.menunjuk atau menetapkan direksi Rumah Sakit, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja tiap-tiap individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
3. c.menunjuk dan menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang serta melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala minimal setahun sekali;
4. d.menetapkan struktur organisasi Rumah Sakit;
5. e.menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit dan pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit;
6. f.memberikan arahan kebijakan Rumah Sakit;
7. g.menetapkan visi serta misi Rumah Sakit, memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi Rumah Sakit, serta mereview secara berkala misi Rumah Sakit;
8. h.menilai dan menyetujui rencana anggaran;
9. i.menyetujui rencana strategis Rumah Sakit;
10. j.mengawasi serta membina pelaksanaan rencana strategis;
11. k.menyetujui diselenggarakannya pendidikan professional kesehatan dan penelitian serta pengawasan kualitas program-program tersebut;
12. l.menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang diterima;
13. m.mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
14. n.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan Rumah Sakit;
15. o.mengawasi serta menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit dilaksanakan oleh Rumah Sakit;
16. p.mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
(2)Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
(2)Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dewan Pengawas berfungsi sebagai Representasi Pemilik Rumah Sakit yang melaksanakan peran Gubernur dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit.
(4)Dewan Pengawas berkewajiban:
1. a.memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. b.mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit;
3. c.melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja Rumah Sakit;
4. d.memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
5. e.melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Direktur Rumah Sakit; dan
6. f.memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
(5)Dewan Pengawas berwenang;
1. a.memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen;
2. b.meminta penjelasan pejabat pengelola;
3. c.meminta pejabat pengelola dan/atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
4. d.mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;
5. e.mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.
(6)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 10

(1)Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur- unsur:
1. a.Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
2. b.Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
3. c.Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur.
(3)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu:
1. a.memiliki dedikasi dan memahami masalah- masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. b.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
3. c.mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 11

(1)Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(2)Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
(3)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan perundang- undangan;
3. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
4. d.dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…