DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 56 tahun 2017 tentang pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara di lingkungan provinsi kepulauan bangka belitung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana SALINAN telah diubah terakhir kalinya dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 44 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pembina LHKPN yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. b.Koordinator LHKPN yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. c.Wakil Koordinator LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
4. d.Administrator LHKPN sebagai Admin Instansi.
(3)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Pembina melaksanakan pembinaan atas pengelolaan LHKPN;
2. b.Koordinator melaksanakan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.; dan
3. c.Admin Instansi bertugas untuk:
  1. 1.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
  2. 2.melakukan pemutakhiran data kedalam Aplikasi e-LHKPN;
  3. 3.mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
  4. 4.membuat akun admin unit kerja, verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
  5. 2.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Admin Unit Kerja sebagai pengelola aplikasi e-LHKPN.
(2)Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
2. b.membuat/update daftar wajib lapor;
3. c.melakukan pendampingan pengisian/e- filling; dan
4. d.memonitor pelaporan LHKPN di masing- masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
(3)Dihapus.

3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pembentukan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 13 Februari 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 13 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YAN MEGAWANDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Tingkat I/IV.b NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…