DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Rencana Induk dan Rencana Aksi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pendekatan Dan Konsep Pengembangan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya, Tujuan, Sasaran, Dan Target Pengembangan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya, Rencana Induk Pengembangan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya, Rencana Aksi Pengembangan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Rencana Aksi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
12.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, Wisma Timah I, Museum Timah, Rumah Residen, Menara Air Minum, Tamansari (Wilhelmina Park), Gereja GPIB Maranatha Pangkalpinang, Masjid Jamik, Gereja Kathedral Santo Yoseph, Eks Kantor Pusat PN Timah, Wisma Ranggam, Pesanggrahan Menumbing, Klenteng Kong Fuk Nio, Rumah Mayor China, dan Masjid Jami yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
13.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
14.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4700);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK DAN RENCANA AKSI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI PANGKALPINANG – MENDO BARAT – BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Rencana Induk dan Rencana Aksi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi merupakan rencana khusus yang menjabarkan kawasan strategis pariwisata provinsi yang termuat di dalam Ripparprov untuk mewujudkan fungsi kestrategisan kawasan dalam skala provinsi.
7.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
16.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23.Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi.
24.Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
25.Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya adalah kawasan strategis pariwisata provinsi yang memiliki fungsi utama pariwisata dan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam aspek sejarah, budaya, dan agro yang mencakup wilayah Kota Pangkalpinang, Kecamatan Mendo Barat (Kabupaten Bangka), dan Kabupaten Bangka Tengah.
26.Daya tarik wisata primer KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya yang selanjutnya disebut daya tarik wisata primer meliputi Civic Center, Museum Timah, Pantai Pasir Padi, Pantai Tanjung Bunga, Pusat Kreatif Tenun Cual, Kampung Melayu Indah, Kerkhof, Hutan Kota Tuatunu, Situs Kota Kapur, Batu Belubang, Pantai Gebang Kemilau Arung Dalam, Pulau Ketawai, Bunker Jepang di Bandara Depati Amir.
27.Daya tarik wisata sekunder KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya yang selanjutnya disebut daya tarik wisata sekunder meliputi Perumahan Eropa, Agrowisata Desa Namang, Desa Nelayan Kurau, Jalan Salib Bukit Golgota, Holland Chinese School, Kwan Ti Miau, Katedral Santo Yosef, BBG, Klenteng Dewi Kwan Im Sampur, Pemakaman Sentosa, Kawasan Desa Wisata Tua Tunu, Pantai Gebang Kemilau, Sumur Tujuh, Desa Perlang, Bangkanesia, Pantai Batu Beriga, Pantai Tanjung Berikat, dan kawasan perkebunan lada.
28.Kawasan Pusaka Civic Centre adalah kawasan bersejarah atau ruang cagar budaya yang di dalamnya banyak dijumpai aset pusaka berupa benda dan bangunan cagar budaya yang bernilai sejarah tinggi sebagai pusat kegiatan masyarakat pada masa lalu hingga sekarang, yang dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan dan tempat bagi masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial budaya.
29.Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
30.Agrowisata Pesisir adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi produk pertanian dalam arti luas, yang berada di wilayah pesisir dan sekitarnya, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
31.Pariwisata Tematik adalah sebuah kegiatan wisata yang memanfaatkan aset alam, budaya, dan sejarah kedalam suatu tema tertentu (misalnya sejarah perjuangan kemerdekaan, sejarah pertambangan, permukiman etnis tertentu, kuliner tradisional, petualangan alam, dan lain sebagainya) untuk memaksimalkan peluang dalam menarik kunjungan wisatawan ke suatu destinasi pariwisata sehingga wisatawan dapat melakukan kegiatan wisata sesuai dengan motivasi dan ketertarikan terhadap tema tersebut.
32.Jalur Wisata Tematik adalah jalur yang menghubungkan antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik wisata lain berdasarkan suatu tema tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengendalian kepariwisataan KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya dalam rangka menjalankan fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

a.Lingkup wilayah Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya adalah wilayah Kota Pangkalpinang, Kecamatan Mendo Barat (Kabupaten Bangka), dan Kabupaten Bangka Tengah.
b.Lingkup materi Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya mencakup:
a.pendekatan dan konsep pengembangan;
b.tujuan, sasaran, dan target pengembangan;
c.rencana induk pengembangan; dan
d.rencana aksi pengembangan.

BAB III

PENDEKATAN DAN KONSEP PENGEMBANGAN KSPP PANGKALPINANG – MENDO BARAT – BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA

Pasal 5

Pendekatan pengembangan KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya mencakup:

a.pendekatan pariwisata berbasis sejarah dan warisan budaya Bangka Belitung, yaitu pembangunan kepariwisatan dengan memanfaatkan potensi sejarah dan warisan budaya yang unik sebagai keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain, untuk menjaga kelestarian nilai sejarah dan warisan budaya yang ada;
b.pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism), yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor/pemain kunci dalam pembangunan kepariwisataan, sejak tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan.
c.pendekatan pariwisata berkelanjutan, yaitu pendekatan pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
d.pendekatan arkeologi maritim, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menangani peninggalan arkeologi yang berhubungan dengan kebudayaan maritim baik peninggalan arkeologi di darat maupun peninggalan arkeologi di bawah air.
e.pendekatan agrowisata terpadu, yaitu pendekatan pembangunan kepariwisataan yang memanfaatkan usaha agro di hulu dan hilir, sebagai daya tarik wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
f.pendekatan pariwisata terintegrasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan, yaitu pendekatan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara terintegrasi antarsektor yang terkait, antarwilayah destinasi yang berdekatan atau destinasi setema, dan koordinasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait

Pasal 6

Konsep pengembangan KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya adalah pembangunan dan pengembangan pariwisata sejarah, budaya, dan agrowisata pesisir berbasis masyarakat dan berkelanjutan dalam bentuk:

a.Pariwisata kreatif, yaitu pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan;
b.Pariwisata berkualitas, yaitu pariwisata yang menawarkan pengalaman dan pembelajaran bagi wisatawan dan masyarakat dengan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas, termasuk kualitas lingkungan destinasi pariwisata; dan
c.Pariwisata tematik, yaitu pariwisata yang mengembangkan tema pengembangan produk pariwisata sesuai kekhasan dan keunikan sumber daya alam dan/atau budaya lokal yang dimiliki.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET PENGEMBANGAN KSPP PANGKALPINANG – MENDO BARAT – BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA

Pasal 7

(1)Meningkatkan arti penting warisan budaya dan sejarah Bangka Belitung.
(2)Meningkatkan nilai tambah produk agrowisata pesisir.

Pasal 8

Sasaran pengembangan untuk tujuan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:

a.meningkatnya kualitas daya tarik wisata warisan budaya dan sejarah Bangka Belitung;
b.terdokumentasikannya warisan budaya dan sejarah Bangka Belitung;
c.tetap berlangsungnya kegiatan tradisi dan budaya masyarakat Bangka secara rutin;
d.terinfokannya warisan budaya dan sejarah Bangka Belitung ke masyarakat.

Pasal 9

Sasaran pengembangan untuk tujuan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:

a.mengemas produk agro sebagai daya tarik wisata;
b.meningkatnya pengetahuan dan pemahaman wisatawan terhadap produk agro;
c.meningkatnya promosi produk agro dan pendapatan petani melalui kegiatan wisata;

Pasal 10

(1)Target pengembangan kepariwisataan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan sekitarnya adalah peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan besar pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
(2)Indikator target pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KSSP PANGKALPINANG – MENDO BARAT – BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA

Pasal 11

Rencana Induk Pengembangan KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan Sekitarnya mencakup:

a.Rencana Struktur Ruang Kawasan;
b.Rencana Pusat Pelayanan Pariwisata;
c.Rencana Sistem Jaringan Pergerakan;
d.Rencana Pembangunan Fasilitas Pariwisata;
e.Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata;
f.Rencana Pembangunan Prasarana Umum Penunjang Pariwisata;
g.Rencana Pengembangan Produk Wisata;
h.Rencana Pemasaran Pariwisata;
i.Rencana Pelibatan Masyarakat; dan
j.Rencana Pengelolaan Dampak.

Pasal 12

Rencana Struktur Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mencakup:

a.penetapan area pusat pelayanan pariwisata primer di Kawasan Pusaka Civic Center, Kota Pangkalpinang dan area pusat pelayanan pariwisata pendukung di Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah; dan
b.penetapan pintu masuk primer melalui Bandara Depati Amir dan pintu masuk sekunder dari arah Muntok, Sungailiat, dan Toboali, serta Pelabuhan Pangkalbalam.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…