DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2019

Nomor: 70
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor II dan seterusnya beserta snksi administrasi untuk kendaraan bermotor di provinsi kepulauan bangka belitung dan asal luar provinsi kepulauan bangka belitung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor dalam pelunasan pajak kendaraan bermotor, guna mendorong dan melaksanakan serta menstimulus kegiatan pendaftaran fuelcard bagi kendaraan bermotor sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar, maka dipandang perlu memberikan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan Seterusnya Beserta Untuk Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Asal Luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan Seterusnya Beserta Sanksi Administrasi untuk Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Asal Luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1623);
11.Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor );
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
15.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 seri B) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 8 Seri B);
16.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri B). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bakuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Bakuda adalah Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota.
6.Kepala Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT Bakuda adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
7.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
8.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamannya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9.Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
14.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
15.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
16.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya yang selanjutnya disingkat BBN-KB II adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
19.Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan bayar atau tidak dibayar atas pajak yang terutang.
20.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

(1)Objek pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya adalah pembebasan pokok BBN-KB dan seterusnya terhadap penyerahan Kendaraan Bermotor di Provinsi dan berasak dari luar provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2)Subjek pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya terhadap Kendaraan Bermotor di provinsi dan dari luar provinsi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor di Provinsi dan berasal dari luar provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(3)Subjek pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah pemilik kendaraan bermotor di provinsi dan luar provinsi yang tercantum dalam kuintansi atau Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.

Pasal 3

(1)Pembebasan pokok BBN-KB II sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini adalah pembebasan terhadap pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta sanksi administrasi terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi dan berasal dari Luar Provinsi.
(2)Terhadap kendaraan bermotor di Provinsi dan berasal dari Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama masa Pembebasan BBN-KB II dan seterusnya beserta sanksi administrasi hanya dikenakan/ dipungut pokok PKB.

BAB III

TATA CARA

Pasal 4

(1)Untuk mendapatkan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat (1), Wajib Pajak harus mendaftarkan ulang kendaraannya di Kantor UPT Bakuda dengan membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.
(2)Pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) baru dapat dilayani setelah menyelesaikan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

BATAS WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta sanksi administrasi dilaksanakan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal ………………….
(2)Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan kesempatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan kewajiban membayar pokok BBN-KB II beserta sanksi administrasi atas tunggakan BBN-KB II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB II beserta sanksi administrasi terhadap kendaraan di Provinsi dan Luar Provinsi dilaksanakan serentak di seluruh UPT Bakuda.

BAB V

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bakuda c.q. Kepala UPT Bakuda untuk melaksanakan pembebasan pokok BBN-KB II beserta sanksi adminisytasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Kepala Bakuda menyampaikan laporan pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB II dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
(3)Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan kepada Kepala Bakuda.

Pasal 7

Bagi kendaraan bermotor di wilayah Provinsi dan berasal dari Luar Provinsi yang telah ditetapkan BBN-KB sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum dibayar maka besarnya BBN-KB II yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentua Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 30 Desember 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 30 Desember 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YULIZAR ADNAN BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI B Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…