DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 71 Tahun 2019

Nomor: 71
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang program pemberian bantuan pendidikan bagi peserta program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis di provinsi kepulauan bangka belitung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya pengadaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis- subspesialis dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan bagi dokter spesialis- subspesialis dan dokter gigi spesialis- subspesialis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis- Subspesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis dan Subspesialis;
16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS- SUBSPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS- SUBSPESIALIS DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membiayai pendidikan para Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang dinilai memiliki potensi atau kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Dokter adalah Individu yang telah lulus dan memperoleh ijazah/sertifikat profesi pendidikan/ pelatihan kedokteran baik itu dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
10.Peserta Program Bantuan Pendidikan Spesialis- Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis- Subspesialis yang selanjutnya disebut Peserta adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
11.Fellowship adalah program pendidikan dan/atau pelatihan profesi tambahan bagi dokter spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagai dari subspesialis terkait paling singkat 6 (enam) bulan.
12.Standar Pendidikan Fellowship adalah standar pendidikan dan standar kompetensi yang merupakan bagian dari standar pendidikan Subspesialis yang disusun oleh koligium terkait untuk pencapaian kompetensi dalam program fellowship dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
13.Bantuan Operasional Pendidikan adalah biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasaran, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
14.Sumbangan Penyelenggara Pendidikan adalah biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
15.Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
16.Sertifikat kompetensi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi masing- masing bidang spesialis sebagai tanda bahwa peserta PPDS/PPDGS telah menyelesaikan tahapan pendidikan tertentu dan memiliki kompetensi dalam pemahaman ataupun pelaksanaan tindakan medik spesialistik tertentu.
17.“N” adalah lama masa pendidikan untuk mendapatkan ijazah/sertifikat sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi peserta, penyelenggara, kelompok kerja, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis– Subspesialis.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi akademik dan seleksi administrasi, penetapan peserta, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan lulusan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis- Subspesialis.
(2)Dalam rangka penyelenggaraan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis- Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis- Subspesialis Dinas Kesehatan.
(3)Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis- Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi.
(2)Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan kebutuhan Rumah Sakit Provinsi.

Pasal 5

(1)Perencanaan kebutuhan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis- Subspesialis paling sedikit memuat:
1. a.jenis spesialis-subspesialis dan jumlah dokter dan dokter gigi spesialis-subspesialis sesuai dengan kebutuhan;
2. b.jenis pelayanan dan kelas rumah sakit;
3. c.rencana pendayagunaan Peserta.
(2)Perencanaan jenis spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemenuhan kebutuhan 4 (empat) pelayanan medik dasar dan 5 (lima) pelayanan medik penunjang, serta perencanaan subspesialis.
(3)Dalam hal dibutuhkan, selain pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuka jenis spesialis lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 6

(1)Dalam mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit pengusul harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis spesialis-subspesialis yang diusulkan.
(2)Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Rumah Sakit harus menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian Peserta.

Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian pendidikan program pemberian bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 8

Peserta sampai dengan jangka waktu penyelesaian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang disebabkan bukan karena kelalaian yang bersangkutan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.mendapatkan surat dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan persetujuan instansi pemberi bantuan pendidikan;
b.permohonan jangka waktu tugas belajar diajukan kepada Dinas Kesehatan sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa program pemberian bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis- Subspesialis berakhir;
c.perpanjangan diberikan paling lama 1 (satu) tahun untuk seluruh program pendidikan;
d.peserta yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar yang ditetapkan oleh Gubernur;
e.perpanjangan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
f.dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf d, Peserta tetap dapat meninggalkan tugasnya;
g.seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waku tugas belajar sebagaimana pada huruf c dan huruf d menjadi tanggungjawab Peserta.

Pasal 9

(1)Calon Peserta terdiri atas:
1. a.dokter dan dokter gigi yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
2. b.dokter dan dokter gigi yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
3. c.dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang akan mengikuti pendidikan dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis.
(2)Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berstatus Pegawai dan Non Pegawai.
(3)Dalam hal calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status Pegawai tidak dapat terpenuhi, Peserta dapat berasal dari Pegawai Kabupaten/Kota.
(4)Peserta dengan status Non Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokter/ dokter gigi kontrak di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Provinsi dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1)Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotocopi ijazah terakhir;
2. b.fotocopi transkip nilai terakhir;
3. c.fotocopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
4. d.fotocopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
5. e.fotocopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu;
6. f.fotocopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja badan layanan umum dari pejabat yang berwenang;
7. g.fotocopi STR yang telah dilegalisir;
8. h.surat rekomendasi dari direktur rumah sakit;
9. i.surat rekomendasi dari organisasi profesi;
10. j.surat persetujuan suami/istri;
11. k.surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah dengan melampirkan hasil laboratorium;
12. l.surat pernyataan dibubuhi materai untuk mengabdi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 10 (sepuluh) tahun;
13. m.surat pernyataan bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
  1. 1.tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  2. 2.tidak pernah menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai;
  3. 3.tidak pernah melanggar kode etik pegawai tingkat sedang atau berat;
  4. 4.tidak pernah menjalani proses hukum pidana maupun perdata.
(2)Calon Peserta pendidikan dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki pengalaman praktik sebagai dokter spesialis/dokter gigi spesialis paling sedikit 5 (lima) tahun di rumah sakit pemerintah;
2. b.memiliki STR dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang masih berlaku;
3. c.mendapatkan rekomendasi dari kolegium pengampu cabang ilmu terkait dan rumah sakit pengusul.
(3)Calon Peserta pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada saat mendaftar berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sedangkan bagi Peserta pendidikan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis pada saat mendaftar berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…