DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2019

Nomor: 72
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang pembentukan forum anak daerah provinsi kepulauam bangka belitung

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10.Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
11.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Kedudukan

Pasal 2

FAD merupakan lembaga sosial sebagai wadah partisipasi yang dibina oleh Pemerintah Provinsi. Tugas

Pasal 3

(1)FAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan rapat-rapat berkala, dan yang bersifat insidentil;
2. b.memberikan sumbangan pemikiran/ pendapat kepada pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) berkenaan dengan pembangunan berspektif anak;
3. c.memfasilitasi seleksi anak di kabupaten/kota untuk persiapan mengikuti pembekalan di Provinsi;
4. d.memfasilitasi pembekalan di Provinsi untuk dipersiapkan mengikuti Forum Anak Nasional (FAN); dan
5. e.melakukan sosialisasi berkenaan dengan ha- hak anak.
(2)FAD difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Fungsi

Pasal 4

FAD mempunyai fungsi:

a.Menghimpun informasi dari FAD kabupaten/ kota, berkenaan dengan pemenuhan hak anak;
b.Memfasilitasi kasus-kasus anak untuk dikoordinasikan dengan Dinas, lembaga/institusi terkait; dan
c.Mengakomodir isu-isu strategis sebagai bahan koordinasi dengan Dinas, Lembaga/Institusi terkait.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi FAD terdiri dari :

a.Penasehat;
b.Pembina;
c.Penanggungjawab;
d.Fasilitator;
e.Ketua;
f.Wakil Ketua;
g.Sekretaris;
h.Bendahara;
i.Bidang Hubungan Masyarakat;
j.Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
k.Bidang Seni dan Budaya; dan
l.Bidang Pengembangan dan Potensi Anak.

Pasal 6

(1)Anggota FAD dipilih dari pengurus FAD kabupaten/kota.
(2)Keanggotaan FAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak mencakup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
(3)Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh seluruh anggota FAD.
(4)Anggota FAD diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
(5)Pembentukan FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pengangkatan

Pasal 7

(1)Syarat-syarat calon yang dapat diangkat menjadi anggota FAD:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Bertempat tinggal di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. c.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. d.Berasal dari pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten/Kota;
5. e.Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
6. f.Sehat rohani dan jasmani;
7. g.Memiliki kepedulian terhadap hak-hak anak; dan
8. h.Bersedia dan sanggup bekerjasama.
(2)Penerimaan calon anggota FAD dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
(3)Penerimaan calon anggota FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari FAD daerah masing-masing melalui usulan Kabupaten/Kota.
(4)Kabupaten/Kota wajib melampiri Surat Keputusan Pengangkatan FAD yang masih berlaku yang di rekomendasikan oleh Bupati/ Walikota masing-masing pada saat pengusulan calon.
(5)Gubernur melalui Dinas mengundang calon anggota FAD bersangkutan untuk menentukan kepengurusan.
(6)Dinas mengusulkan kepengurusan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pemberhentian

Pasal 8

(1)Anggota FAD berhenti atau diberhentikan karena:
1. a.Meninggal dunia
2. b.Usianya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun dan/atau lebih;
3. c.Masa jabatannya telah habis;
4. d.Mengundurkan diri; dan
5. e.Kesehatannya terganggu, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
(2)Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pengganti Antar Waktu

Pasal 9

(1)Pengganti Antar Waktu FAD dilakukan oleh Dinas setelah berkonsultasi dengan FAD Kabupaten/Kota dan sebagai penggantinya dipilih dari FAD Kabupaten/Kota.
(2)Masa Jabatan anggota FAD Pengganti Antar Waktu adalah sisa masa jabatan anggota FAD yang digantikan.
(3)Penggantian anggota FAD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota FAD yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
(4)Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MEKANISME KERJA

Pasal 10

FAD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menerapkan prinsip independen, non diskriminasi, koordinasi, sinkronisasi baik internal maupun eksternal.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 11

Sekretariat FAD serta perangkat pendukungnya bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…