DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2021

Nomor: 74
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Satuan Pendidikan SMA, UPTD Satuan Pendidikan SMK, UPTD Satuan Pendidikan SLB, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian dan Jabatan, Pembiayaan, Ketentan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Dinas Daerah adalah Dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs dan jenis pendidikan khusus.
11.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
12.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada jenjang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

a.UPTD Satuan Pendidikan SMA yang terdiri dari:
1. 1.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pangkalpinang;
2. 2.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Pangkalpinang;
3. 3.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Pangkalpinang;
4. 4.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Pangkalpinang;
5. 5.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bakam;
6. 6.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belinyu;
7. 7.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pemali;
8. 8.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Mendo Barat;
9. 9.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Mendo Barat;
10. 10.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Merawang;
11. 11.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Puding Besar;
12. 12.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Puding Besar;
13. 13.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Riau Silip;
14. 14.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungailiat;
15. 15.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Koba;
16. 16.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lubuk Besar;
17. 17.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Namang;
18. 18.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pangkalan Baru;
19. 19.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Selan;
20. 20.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sungai Selan;
21. 21.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jebus;
22. 22.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelapa;
23. 23.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Muntok;
24. 24.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Teritip;
25. 25.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempilang;
26. 26.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Parit Tiga;
27. 27.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Air Gegas;
28. 28.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lepar Pongok;
29. 29.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok;
30. 30.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Payung;
31. 31.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Rimba;
32. 32.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Toboali;
33. 33.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Toboali;
34. 34.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pulau Besar;
35. 35.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungpandan;
36. 36.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjungpandan;
37. 37.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sijuk;
38. 38.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Membalong;
39. 39.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Gantung;
40. 40.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelapa Kampit;
41. 41.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Manggar;
42. 42.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Pesak;
43. 43.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Damar.
44. 44.UPTD Satuan Pendidikan SMA Muhamman Noer
45. 45.UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Toboali;
b.Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SMK yang terdiri dari:
1. 1.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pangkalpinang;
2. 2.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Pangkalpinang;
3. 3.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Pangkalpinang;
4. 4.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Pangkalpinang;
5. 5.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 5 Pangkalpinang;
6. 6.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungailiat;
7. 7.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Sungailiat;
8. 8.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Belinyu;
9. 9.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Bakam;
10. 10.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mendo Barat;
11. 11.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Koba;
12. 12.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Koba;
13. 13.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pangkalan Baru;
14. 14.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Katis;
15. 15.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Selan;
16. 16.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Muntok;
17. 17.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kelapa;
18. 18.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempilang;
19. 19.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Parit Tiga;
20. 20.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Toboali;
21. 21.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Payung;
22. 22.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tukak Sadai;
23. 23.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Air gegas;
24. 24.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pulau Besar;
25. 25.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Rimba;
26. 26.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungpandan;
27. 27.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Tanjungpandan;
28. 28.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Tanjungpandan;
29. 29.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Badau;
30. 30.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Selat Nasik;
31. 31.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Manggar;
32. 32.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit;
33. 33.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Dendang;
34. 34.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Renggiang.
35. 35.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Teritip.
36. 36.UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sijuk.
c.Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SLB yang terdiri dari:
1. 1.UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Pangkalpinang;
2. 2.UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Sungailiat;
3. 3.UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Koba;
4. 4.UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Muntok;
5. 5.UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Toboali;
6. 6.UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Tanjungpandan;
7. 7.UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Manggar.

BAB III

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMA

Pasal 3

UPTD Satuan Pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMA terdiri atas:
1. a.Kepala; dan
2. b.Sub Koordinator Tat a Usaha.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)UPTD Satuan Pendidikan SMA memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
(2)UPTD Satuan Pendidikan SMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
2. b.meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
3. c.mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
5. e.menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
6. f.meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 6

(1)Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan menengah umum.
(2)Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program Sekolah;
2. b.pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah;
3. c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sekolah;
4. d.pelaksanaan kepemimpinan sekolah;
5. e.pelaksanaan pengembangan sistem informasi sekolah;
6. f.pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Sub Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian umum, penyiapan bahan penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi serta penatausahaan keuangan di lingkungan SMA.
(2)Sub Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan administrasi umum dan persuratan di lingkungan SMA;
2. b.pelaksanaan pengarsipan dokumen di lingkungan SMA;
3. c.pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan SMA;
4. d.pelaksanaan penyusunan dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan SMA;
5. e.pelaksanaan penyusunan bahan dokumen perencanaan di lingkungan SMA;
6. f.pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya;
7. g.pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan aset dilingkungan SMA; dan
8. h.pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.
(3)Sub Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepadal Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMA.

BAB IV

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMK

Pasal 8

UPTD Satuan Pendidikan SMK dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMK terdiri atas:
1. a.Kepala; dan
2. b.Sub Koordinator Tata Usaha
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)UPTD Satuan Pendidikan SMK memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
(2)UPTD Satuan Pendidikan SMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
2. b.meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
3. c.mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
5. e.menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
6. f.meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2021