DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Permintaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung Nomor 57); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 30 Seri E), diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 8 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Permintaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa untuk selanjutnya disebut Belanja PPKD.
(2)Permintaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut
1. a.Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan mengajukan permohonan pembayaran/pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui/c.q kepala BAKUDA Provinsi dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Provinsi Teknis terkait.
2. b.Berkas permintaan pembayaran/pencairan bantuan keuangan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) rangkap dokumen asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy yaitu:
  1. 1.surat permohonan pencairan atas bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan;
  2. 2.fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
  3. 3.kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama Bupati/Walikota;
  4. 4.surat pernyataan tanggungjawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
  5. 5.fotocopy Keputusan Bupati/Walikota tentang daftar penerima/pengalokasian dana bantuan keuangan dari Provinsi untuk untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan swakelola;
  6. 6.resume kontrak/ringkasan kontrak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia;
  7. 7.laporan realisasi tahapan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis pada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait;
  8. 8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  9. 9.nomor rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2a)nPemerintah Provinsi dapat melakukan pembayaran/pencairan bantuan keuangan untuk program/kegiatan yang bersifat fisik kepada Pemerintah
1. a.tahap kesatu:
2. b.tahap kedua; dan
3. c.tahap ketiga.
(2b)Pembayaran/pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a, dapat dilaksanakan dengan ketentuan dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan permohonan pembayaran/pencairan wajib diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama pada Bulan Agustus Tahun Anggaran berkenaan.
(2c)Pembayaran/pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b, dapat dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan ketentuan permohonan pembayaran/pencairan hanya dapat diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota apabila realisasi tahapan pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) yang dibuktikan dengan laporan realisasi tahapan pekerjaan.
(2d)Pembayaran/pencairan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf c, dapat dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan ketentuan permohonan pembayaran/pencairan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama pada tanggal 30 November Tahun Anggaran berkenaan dan realisasi tahapan pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) yang dibuktikan dengan laporan realisasi tahapan pekerjaan.
(2e)nDalam hal permohonan pembayaran/pencairan diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), maka pembayaran/pencairan tidak dapat dilaksanakan dan akan di bebankan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
(3)Pelaksanaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diatur sebagai berikut:
1. a.Pembayaran/pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh PPKD kepada Pemerintah Desa;
2. b.Berkas permintaan pembayaran/pencairan bantuan keuangan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) dokumen asli 2 (dua) rangkap fotocopy, yaitu:
  1. 1.surat permohonan pencairan bantuan dari Pemerintah Desa kepada Gubernur dan dievaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Provinsi selaku coordinator;
  2. 2.surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah Teknis Provinsi yang ditujukan kepada Gubernur c.q Kepala BAKUDA Provinsi dan disertai dengan proposal yang telah dievaluasi;
  3. 3.fotocopy APBDesa yang mencantum Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
  4. 4.fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
  5. 5.kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Desa serta dicantumkan Kepala Desa;
  6. 6.surat pernyataan tanggungjawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan gubernur ini;
  7. 7.nomor rekening kas desa.
(4)Berdasarkan berkas permintaan pembayaran/Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
(5)PPK-SKPKD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS PPKD yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap PPK-SKPKD mengembalikan SPP-LS PPKD beserta dokumen pencairan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
(6)Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD.
(7)Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana setelah SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan.
(8)Kelengkapan Lampiran dokumen SPP-LS belanja pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 Februari 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 Februari 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YAN MEGAWANDI YULIZAR ADNAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…