DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi yang meliputi 6 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) kelas ekonomi, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan sehingga Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi; Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH PROVINSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam trayek.
5.Tarif adalah jumlah uang yang dibayarkan penumpang kepada penyedia angkutan atas jasa angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

(1)Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi ditetapkan sebesar Rp.340 (Tiga ratus empat puluh rupiah)/penumpang/km.
(2)Tarif Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pelayanan angkutan jalan dengan mobil bus umum.
(3)Tarif angkutan penumpang pada tiap trayek berlaku tarif tetap.

Pasal 3

Tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang umum.

Pasal 4

Apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok, Dinas dapat melakukan evaluasi untuk penyesuaian tarif.

Pasal 5

(1)Perusahaan angkutan umum wajib menetapkan tarif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administrasi dapat berupa:
1. a.pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
2. b.pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan dikenai melalui tahapan peringatan tertulis I, II, dan III dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 5 Mei 2023 P.J. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 5 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 6 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto HARPIN Pembina Tingkat I/IV/b NIP. 19690911 200212 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…