DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yaitu meliputi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
7.Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
9.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
10.Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
11.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.
13.Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
14.Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
15.Admin I n s t a n s i adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan instansinya.
16.Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.Pejabat Tinggi Madya;
3. c.Pejabat Tinggi Pratama;
4. d.Pejabat Administrator/Koordintor;
5. e.Pejabat Pengawas/Subkoordinator;
6. f.Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah Provinsi;
7. g.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
8. h.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan total anggaran kumulatif > Rp1 Milyar/PPTK;
9. i.Bendahara pendapatan;
10. j.Bendahara pengeluaran;
11. k.Pengelola Unit Layanan Pengadaan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa;
12. l.Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Ajudan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
13. m.Staf Khusus/Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi.
(3)Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
4. d.masih menjabat.
(2)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(3)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
(4)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat akhir Februari tahun berikutnya.

Pasal 4

Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kewajiban melaporkan harta kekayaan juga diberlakukan kepada calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi, yaitu www.elhkpn.kpk.go.id.
(2)Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama;
2. b.jabatan;
3. c.instansi;
4. d.tempat dan tanggal lahir;
5. e.alamat;
6. f.identitas istri/suami dan anak, baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
7. g.jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;
8. h.besaran penerimaan dan pengeluaran;
9. i.surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
10. j.surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
(3)LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Pembina LHKPN yaitu Sekretaris Daerah Provinsi;
2. b.Penanggung Jawab LHKPN yaitu Inspektur Daerah Provinsi;
3. c.Koordinator yaitu Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi;
4. d.Administrator Instansi; dan
5. e.Administrator Unit Kerja.
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Pembina melaksanakan pembinaan atas pengelolaan LHKPN;
2. b.Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan LHKPN;
3. c.Koordinator melaksanakan dan mengelola LHKPN, berkoordinasi dengan Komisi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN, melakukan sosialisasi dan pendampingan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara melalui e-registration, dan e- filling LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.; dan
4. d.Administrator Instansi bertugas untuk: 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2) melakukan pemutakhiran data; 3) mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 4) membuat akun admin unit kerja, verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
5. e.Administrator Unit Kerja mempunyai tugas untuk: 1) membuat akun penyelenggara negara/ wajib LHKPN; 2) membuat/update daftar wajib lapor; 3) melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan memonitor pelaporan LHKPN di masing- masing perangkat daerah/unit kerja selanjutnya disampaikan kepada Administrator Instansi. 4) Pembentuk Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 5) Pemutakhiran data Penyelenggara Negara diperoleh dari perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi dan diolah kembali oleh Administrator Instansi.

Pasal 7

(1)Komisi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
(2)Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

Pasal 8

(1)Komisi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
(2)Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka Komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
(3)Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(5)Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.
(7)Bagi Penyelenggara Negara yang masih harus memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Administrator Instansi.

Pasal 9

(1)Pengumuman dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayaT (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media pengumuman resmi Komisi dan/atau instansi.

Pasal 10

(1)Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf k, tidak menyampaikan LHKPN, Tim Pengelola LHKPN dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
(2)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)dikenakan sanksi Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan.
(3)Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar dan lengkap mengenai harta kekayaannya berdasarkan hasil verifikasi Komisi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…