DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum, 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Sumber Dana Penganggaran; 5.Rician Penggunaan Anggaran; 6. Mekanisme Pencairan; 7. Pelaksanaan; 8. Pengawasan; 9. Pelaporan; 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
6.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 8);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN SE-PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
7.Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan atau panduan dalam pemberian bantuan keuangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua TKSK Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016. Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua TKSK Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup bantuan keuangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah bantuan keuangan untuk pembelian kendaraan roda dua sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) unit sebagai kendaraan operasional bagi TKSK di Provinsi Banten sesuai dengan jumlah kecamatan/TKSK pada masing-masing kabupaten/kota.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

Bantuan Keuangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua TKSK Se- Provinsi Banten bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Penganggaran pemberian bantuan keuangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua TKSK Se-Provinsi Banten bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
(2)Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah Kabupaten/Kota.
(2)Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(3)Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

Pasal 8

(1)Bantuan keuangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua TKSK Se-Provinsi Banten berjumlah Rp2.635.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Kabupaten Lebak sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
2. b.Kabupaten Serang sebesar Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
3. c.Kabupaten Pandeglang sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
4. d.Kabupaten Tangerang sebesar Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
5. e.Kota Cilegon sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
6. f.Kota Serang sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
7. g.Kota Tangerang Selatan sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
8. h.Kota Tangerang sebesar Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah).

BAB V

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 9

Bantuan keuangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua TKSK Se- Provinsi Banten digunakan untuk :

1.Belanja kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing Kabupaten/Kota, dengan spesifikasi 125 cc;
2.Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
3.Biaya penunjang lainnya.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 10

(1)Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui DPPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan:
1. a.Rincian pengunaan dana bantuan keuangan Kabupaten/Kota, ditandatangani dan distempel;
2. b.Referensi Bank atas rekening kas daerah Kabupaten/Kota, dan dilegalisir pihak bank;
3. c.Kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangai penerima dan distempel, dan;
4. d.Fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten.

Pasal 11

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing- masing Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…