DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Fungsi, Dan Tugas; 3. Susunan Organisasi LPKP Banten; 4. Mekanisme Penilaian Kelayakan Usaha Dan Pengusulan Bantuan Permodalan; 5. Mekanisme kerja; 6. Monitoring Dan Evaluasi; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Lain-Lian; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentangLembagaPermodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 40Tahun 2009tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0613 Tahun2014 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
7.Peraturan Menteri Pemuda dan OlahragaNomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
8.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 58). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

(1)LPKP Banten merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
(2)LPKP Banten berkedudukan di Ibukota Provinsi Banten.

Pasal 3

LPKP Banten berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

Pasal 4

(1)Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKP Banten mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan;
2. b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
3. c.melakukan pendataan sumber dana permodalan;
4. d.memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
5. e.melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
6. f.menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
7. g.mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
8. h.melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2)LPKP Banten memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI LPKP BANTEN

Pasal 5

Susunan organisasi LPKP Banten terdiri atas:

a.pengarah; dan
b.pelaksana.

Pasal 6

Susunan organisasi pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.Pembina : Gubernur Banten;
b.Ketua : Wakil Gubernur Banten;
c.Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Banten; merangkap anggota
d.Anggota : 1. Asisten Daerah Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
1. 2.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten;
2. 3.Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
3. 4.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
4. 5.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten;
5. 6.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
6. 7.Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
7. 8.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
8. 9.Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
9. 10.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
10. 11.Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;
11. 12.Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten;
12. 13.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
13. 14.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. 15.Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten; dan
15. 16.Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana.

Pasal 8

Susunan organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris; dan
c.Kelompok Kerja.

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 10

(1)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan tugas LPKP Banten dengan memperhatikan arahan pengarah.
(2)Fungsi dan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif, pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.
(3)Tiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang anggota.
(4)Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah dan profesional.
(5)Fungsi dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh ketua pelaksana.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…