DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Kriteria Dan Lokasi Sasaran Bantuan Keuangan; 4. Sumber dana Dan Penganggaran; 5. Mekanisme Pencairan; 6. Peruntukan; 7. Pelaksanaan; Pengendalian Bantuan Keuangan; 8. Pengawasan; 10. Pelaporan; 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Untuk Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada Kantong Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMBANGUNAN DESA/LINGKUNGAN TERPADU PADA KANTONG KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
8.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat BPPMD adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
9.Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat Kepala BPPMD adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
10.Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
11.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Kantong Kemiskinan adalah desa/lingkungan yang memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak dengan ciri tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana dan prasarana (infrastruktur) rendah.
13.Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada Kantong Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. Tujuan

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu.

BAB III

KRITERIA DAN LOKASI SASARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Kriteria sasaran Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada kantong kemiskinan dengan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan terbanyak sesuai hasil pendataan Program Pendataan Perlindungan Sosial Tahun 2011.
(2)Lokasi sasaran Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Penganggaran Pemberian Bantuan Keuangan untuk pembangunan Desa/Lingkungan terpadu dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
(2)Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah Kabupaten/Kota.
(2)Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(3)Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

(1)Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan :
1. a.fotocopy DPA masing- masing kegiatan yang dilegalisir dan di cap basah oleh Pejabat yang berwenang;
2. b.rincian penggunaan dana bantuan keuangan Kabupaten/Kota, ditandatangani dan distempel;
3. c.referensi bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan dilegalisir pihak Bank;
4. d.kwitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
5. e.fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala BPPMD.

Pasal 9

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada Kantong Kemiskinan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota.

BAB VI

PERUNTUKAN

Pasal 10

(1)Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu meliputi:
1. a.biaya utama;
2. b.biaya penunjang.
(2)Biaya Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Pemberdayaan masyarakat .
2. b.Percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) diarahkan untuk : 1) Perbaikan sanitasi : a) pembangunan/rehabilitasi MCK; dan b) pembangunan/rehabilitasi saluran lingkungan. 2) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. c.Pembangunan Jalan Poros Desa.
(3)Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari dana total Bantuan Keuangan Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu diperuntukan:
1. a.biaya sosialisasi;
2. b.biaya rapat koordinasi;
3. c.biaya monitoring dan evaluasi; dan
4. d.pelaporan.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Pelaksanaan Belanja sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
(2)Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Apabila dipandang lebih efektif dan efesien, penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dikerjakan bersama dengan masyarakat.
(4)Pemungutan dan Penyetoran Pajak serta pengenaan Bea Materai dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…