DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penganggaran Dan Pelaksanaan; 3. Persyaratan Calon TPHD; 4. Tugas Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten; 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI TIM PEMANDU HAJI DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6.Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten adalah fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil /TNI/POLRI/tokoh agama/tokoh masyarakat/Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan dan atau/ pegawai tetap di rumah sakit/ klinik swasta berupa pembiayaan pemberangkatan sebagai Petugas Haji Daerah Pemerintah Provinsi Banten.
7.Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas Haji Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil /TNI/POLRI/tokoh agama/tokoh masyarakat/Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan dan atau/ pegawai tetap di rumah sakit/ klinik swasta
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil /TNI/POLRI/tokoh agama/tokoh masyarakat/Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan dan atau/ pegawai tetap di rumah sakit/ klinik swasta.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN Penganggaran

Pasal 3

Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil /TNI/POLRI/tokoh agama/tokoh masyarakat/Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan dan atau/ pegawai tetap di rumah sakit/ klinik swasta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan Fasilitas Tim Pemandu Haji Daerah , dibentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak beranggotakan 10 (sepuluh) orang dan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.mengumpulkan dan menyeleksi kelengkapan berkas calon TPHD;
2. b.memverifikasi administrasi berkas calon TPHD;
3. c.melakukan seleksi secara tertulis dan interview calon TPHD;
4. d.menetapkan dan melaporkan hasil calon TPHD;
5. e.merekomendasikan hasil seleksi calon TPHD kepada Gubernur.
(4)Calon TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERSYARATAN CALON TPHD

Pasal 5

Persyaratan umum calon Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

a.Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Banten (dibuktikan dengan KTP);
b.Laki-laki/Perempuan;
c.Beragama Islam;
d.Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
e.Memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
f.Berintegrasi dan bersedia menandatangani pakta integritas;
g.Pegawai Negeri Sipil /TNI/POLRI/tokoh agama/tokoh masyarakat/Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan dan atau/ pegawai tetap di rumah sakit/ klinik swasta;
h.Memiliki kondite baik; dan
i.Tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung dan/atau dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian.

Pasal 6

Persyaratan khusus Calon Tim Pemandu Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

a.Bidang Pelayanan Umum:
1. 1.Laki-laki;
2. 2.Umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
3. 3.Pendidikan minimal S1 atau sederajat
4. 4.Memiliki kemampuan manajerial;
5. 5.Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
6. 6.Memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji;
7. 7.Dapat membaca Al-Qur’an; dan
8. 8.Diutamakan mampun berbahsa Arab dan/atau Inggris.
b.Bidang Pelayanan Bimbingan Ibadah :
1. 1.Laki-laki/Perempuan;
2. 2.Umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
3. 3.Sudah menunaikan ibadah haji;
4. 4.Dapat membaca Al-Qur’an dengan baik;
5. 5.Wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
6. 6.Memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji;
7. 7.Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris;
c.Bidang Pelayanan Kesehatan :
1. 1.Laki-laki/Perempuan;
2. 2.Umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 ( lima puluh lima ) tahun pada saat mendaftar;
3. 3.Memiliki sertifikat/ijasah bidang kesehatan;
4. 4.Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
5. 5.Memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan jama’ah haji;
6. 6.Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

BAB IV

TUGAS TIM PEMANDU HAJI DAERAH PROVINSI BANTEN

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatannya, Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten bertugas sebagai berikut :

a.wajib mendampingi jemaah haji asal Daerah di tiap-tiap kloter;
b.membantu pelaksanaan Ibadah Haji;
c.menjaga kondusifitas jemaah haji asal Daerah;
d.menjelaskan jadwal kegiatan Haji;
e.membantu jemaah haji asal Daerah yang mengalami musibah;
f.mematuhi prosedur dan aturan pelaksanaan Ibadah Haji;
g.memandu jemaah Haji dan membawa nama baik Daerah;
h.menjaga persatuan dan kesatuan Jemaah Haji Provinsi Banten; dan
i.menjaga nama baik pribadi dan Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hadiah Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 Mei 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 12 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…