DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penganggaran Dan Pelaksanaan; 3. Persyaratan Dan Kewajiban Calon Peserta Umroh; 4. Ketentuan P[enutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Umroh Dalam Peningkatan Keteladanan Masyarakat Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10.Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 20); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI UMROH DALAM PENINGKATAN KETELADANAN MASYARAKAT PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6.Fasilitasi Umroh adalah fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah berupa pembiayaan pemberangkatan Umroh kepada masyarakat.
7.Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI dan atau Masyarakat yang memiliki pengabdian di berbagai bidang yang direkomendasikan oleh Kepala Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ SKPD/ instansi vertikal/ Organisasi/ lembaga keagamaan/ kemasyarakatan/ profesi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Banten.
8.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9.Jasa Fasilitasi Umroh adalah pengadaan fasilitasi umroh dari sejak pemberangkatan sampai dengan kepulangan di tanah air.
10.Lembaga Keagamaan adalah lembaga keagamaan penerima hibah jasa.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Fasilitasi Umroh kepada masyarakat.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan Fasilitasi Umroh kepada masyarakat.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Fasilitasi Umroh kepada masyarakat dalam Peningkatan Keteladanan Masyarakat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Pasal 4

Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Fasilitasi Umroh kepada masyarakat, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hibah.

Pasal 5

Pengadaan jasa Fasilitasi Umroh dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Provinsi Banten.

Pasal 6

(1)Pengadaan fasilitasi umroh dihibahkan kepada Lembaga Keagamaan.
(2)Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.mengumpulkan dan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi calon peserta Umroh;
2. b.menetapkan calon peserta umroh berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi;
3. c.bertanggung jawab atas hasil seleksi peserta umroh.

BAB III

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA UMROH

Pasal 7

Calon Peserta Umroh harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

a.Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Banten;
b.Beragama Islam;
c.Pegawai Negeri Sipil/ TNI/POLRI dan atau masyarakat berprestasi di berbagai bidang/memiliki keteladanan/pengabdian pada masyarakat/mengharumkan nama daerah yang dibuktikan dengan rekomendasi dari organisasi/lembaga yang berwenang;
d.Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
e.Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Fasilitasi Umroh, calon peserta umroh berkewajiban sebagai berikut :

a.melaksanakan Ibadah Umroh sesuai dengan syarat dan rukun umroh;
b.menjaga persatuan dan kesatuan Jemaah Umroh Provinsi Banten; dan
c.menjaga nama baik pribadi dan Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hadiah Fasilitasi Umrah Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 Mei 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 12 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 0108

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…