DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 29 Tahun 2016

Nomor: 29
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pelimpahan Urusan; 3. KoordinasI, Pembinaan Dan Pengawasan; 4. Sekretaris Gubernur; 5. Pokja; 6. Tata Kerja Dan Hubungan Kerja; 7. Keanggotaan Pokja; 8. Pertanggungjawaban Dan Laporan 9. Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 975). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
8.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daeerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Provinsi Banten.
10.Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Banten.
11.Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh gubernur guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan instansi vertikal di provinsi, antara instansi vertikal dengan SKPD provinsi, antar Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan.
12.Pembinaaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
13.Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu .
15.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
16.Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang antara lain terkait dengan menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan memelihara stabilitas politik.
17.Asas adalah asas penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi.
18.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu RPJMN Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJMN Nasional IV Tahun 2020-2024.
20.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Wilayah Provinsi adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja Gubernur.
25.Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan kompentesi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
26.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang tertentu di daerah.
27.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
28.Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonomi dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang- Undang.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan untuk memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk penguatan fungsi Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi.

BAB II

PELIMPAHAN URUSAN

Pasal 3

(1)Gubernur sebagai wakil Pemerintah menerima pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
(2)Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan penugasan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN.

Pasal 4

(1)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi.
(2)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayahnya yang dikoordinasikan melalui Bappeda.

Pasal 5

Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan koordinasi penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan dan barang milik Negara di daerah.

BAB III

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh Kabupaten/Kota.
(2)Gubernur melakukan koordinasi pengendali pelaksanaan dan pelaporan dana–dana APBN dalam bentuk dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama dan dana alokasi khusus di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibantu oleh Bappeda.
(3)Pengawasan Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah yang menjadi lingkup kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB IV

SEKRETARIS GUBERNUR

Pasal 7

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Sekretaris Gubernur.
(2)Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan dan antar instansi vertikal, dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan antar pemerintah Kabupaten/Kota;
b.memfasilitasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama di provinsi, dan tugas pembantuan dan urusan bersama di Kabupaten/Kota;
c.memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota;
d.memfasilitasi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk pengamalan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; dan
e.memfasilitasi penjagaan etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas politik di daerah.

Pasal 10

Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan koordinasi;
b.penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi;
c.pengkoordinasian antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota;
d.pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten/kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
e.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
f.pengkoordinasian dan fasilitasi dalam rangka menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
g.pengkoordinasian dan fasilitasi pemeliharaan stabilitas politik dan menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
h.pengkoordinasian dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama di daerah provinsi dan tugas pembantuan dan urusan bersama di kabupaten/kota;
i.pengkoordinasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah;
j.pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
k.pengkoordinasian dan fasilitasi pemberian perintah kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
l.fasilitasi pemberian penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
m.fsilitasi penetapan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n.fasilitasi pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang wilayah kabupaten/kota;
o.faslilitasi pemberian persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
p.fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraaan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota di wilayahnya;
q.pengkoordinasian pelaksanaan pelantikan bupati/walikota di wilayahnya;
r.fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi;
s.fasilitasi pelaksanaan kerjasama daerah; dan
t.fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah.
u.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…