DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 34 Tahun 2016

Nomor: 34
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan, 3. Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai) Rencana Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian SPM RSUD Banten; 4. Pelaksanaan SPM RSUD Banten; Pelaporan; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubenur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disebut RSUD Banten adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten.
6.Direktur adalah Direktur RSUD Banten.
7.Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan operasional yang dibentuk dengan Keputusan Gubenur atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Satuan Pengawas Internal RSUD Banten yang selanjutnya disebut SPI adalah tim internal yang beranggotakan pegawai RSUD Banten dan mempunyai tugas mengawasi pelayanan operasional di RSUD Banten.
9.Jenis pelayanan RSUD Banten adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Banten kepada masyarakat.
10.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM RSUD Banten adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Banten.
11.Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
12.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi RSUD Banten dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal RSUD Banten.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), RENCANA BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM RSUD BANTEN

Pasal 4

Jenis pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Rencana Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM pada RSUD Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN SPM RSUD BANTEN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pelayanan pada RSUD Banten dilakukan oleh pelaksana pelayanan dan atau tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi tanggung jawab Direktur.
(3)Direktur menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan RSUD Banten yang dipimpinnya berdasarkan penerapan dan rencana pencapaian RSUD Banten.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

Direktur menyampaikan laporan tahunan hasil penerapan dan pencapaian SPM RSUD Banten kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Dewan Pengawas RSUD Banten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan penerapan dan rencana pencapaian SPM RSUD Banten dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
1. a.Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM RSUD Banten;
2. b.Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM RSUD Banten;
3. c.Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM RSUD Banten; dan
4. d.Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM RSUD Banten.

Pasal 8

(1)Pengawasan operasional pelayanan pada RSUD Banten dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
(2)Satuan Pengawas Internal bersama jajaran manajemen RSUD Banten menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
(3)Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu manajemen mencapai prestasi kerja sesuai dengan SPM RSUD Banten.

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan RSUD Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelengaraan SPM RSUD Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…