DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 38 Tahun 2016

Nomor: 38
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4. Ruang Lingkup; 5. Uraian Tugas; 6. Tata Kerja; 7. Eselon; 8. Kelompok Jabatan Fungsional; 9. Pengangkatan Dan Pemberhentian; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Lain-Lian; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Daerah ProvinsiBantenNomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi BantenNomor 41). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN PADA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernursebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7.Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten, yang selanjutnya disingkat KP3B adalah suatu kawasan pusat perkantoran Pemerintahan Provinsi Banten.
8.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah.
9.Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, yang selanjutnya disingkat UPT Pengelola KP3B adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
10.Kepala Unit adalah Kepala UPT Pengelola KP3B pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
11.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan KP3B dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
14.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
15.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Pengelola KP3B.

Pasal 3

(1)UPT Pengelola KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalahUPT pada Dinas.
(2)UPT Pengelola KP3Bsebagaimanadimaksud pada ayat (1), dipimpinolehseorangKepalaUnit yang beradadibawah dan bertanggungjawabkepadaKepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Pengelola KP3B, terdiri dari:
1. a.Kepala Unit;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi UPT Pengelola KP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

UPT Pengelola KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di KP3B dengan mandiri.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelola KP3Bmempunyai fungsi :

a.penyusunan rencana dan program pengelolaan KP3B;
b.pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan KP3B;
c.perumusan standar operasional prosedur pengelolaan KP3B;
d.pelaksanaan koordinasi kelompok jabatan fungsional;
e.pelaksanaan pendataan dan penginventarisasian kerusakan sarana prasarana dan utilitasyang ada di dalam KP3B;
f.pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan sarana prasarana dan utilitas yang ada di dalam KP3B;
g.pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan fasilitas sarana prasarana di dalam KP3B;
h.pelaksanaan pembinaan teknis dengan petugas pengelola gedung di masing-masing SKPD;
i.pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
j.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
k.pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

UPT Pengelola KP3Bmemiliki ruang lingkup:

a.pemeliharaan dan kebersihan sarana,prasarana,danutilitas di dalamKP3B;
b.saranasebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
1. 1.sarana perniagaan;
2. 2.sarana peribadatan (Masjid Raya Al-Bantani) dan halamannya;
3. 3.sarana sosial (pancaniti dan alun-alun KP3B);
4. 4.sarana olahraga;
5. 5.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;dan
6. 6.fasilitas lainnya.
c.prasaranasebagaimanadimaksudpadahuruf a, antara lain:
1. 1.jaringan jalan lingkungan;
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. 3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
4. 4.jaringan pengumpul air hujan dan atau sistem resapan air hujan (kolam retensi);dan
5. 5.tempat pembuangan sampah terpadu.
d.utilitassebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
1. 1.jaringan air bersih;
2. 2.jaringan listrik;
3. 3.jaringan telepon;
4. 4.jaringan cctv;
5. 5.pemadam kebakaran (hydrant);dan
6. 6.sarana penerangan jalan umum.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 8

(1)Kepala UPT Pengelola KP3B mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan sarana dan prasarana di KP3B.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala UPT Pengelola KP3B mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program pengelolaan KP3B;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan KP3B;
3. c.perumusan standar operasional prosedur pengelolaan KP3B;
4. d.pelaksanaan koordinasi kelompok jabatan fungsional;
(3)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pengelola KP3B mempunyai rincian tugas:
1. a.menyusun rencana dan program pengelolaan KP3B;
2. b.melaksanakan kebijakan teknis operasional pengelolaan KP3B;
3. c.merumuskan standar operasional prosedur pengelolaan KP3B;
4. d.melaksanakan koordinasi kelompok jabatan fungsional;

Pasal 9

(1)Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan barang, rumah tangga dan kehumasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dibidangnya;
2. b.penyiapan bahan pengelolaan administrasi, perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan di lingkungan UPT Pengelola KP3B;
3. c.perencanaan program kerja dibidang kepegawaian, keuangan serta sarana dan prasarana;
4. d.pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi;
5. e.pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset UPT Pengelola KP3B;
6. f.pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dilingkup UPT Pengelola KP3B;
7. g.pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidangnya;
8. h.pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan fasilitas sarana prasarana di dalam KP3B.
(3)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
1. a.menyiapkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dibidangnya;
2. b.menyiapkan bahan pengelolaan administrasi, perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumahtangga, kehumasan di lingkungan UPT Pengelola KP3B;
3. c.merencanakan program kerja dibidang kepegawaian, keuangan serta sarana dan prasarana;
4. d.melaksanakan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi;
5. e.melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset UPT Pengelola KP3B;
6. f.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dilingkup UPT Pengelola KP3B;
7. g.melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidangnya;
8. h.melaksanakan pelayanan perizinan penggunaan fasilitas sarana prasarana di dalam KP3B.

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis pemeliharaan dan kebersihan di KP3B.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan pendataan dan penginventarisasian kerusakan sarana prasarana dan utilitas yang ada di dalam KP3B;
2. b.pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan sarana prasarana dan utilitas yang ada didalam KP3B;
3. c.pelaksanaan pembinaan teknis dengan petugas pengelola gedung di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang ada di KP3B untuk kelancaran tugas pengelolaan meliputi pemeliharaan dan kebersihan;
5. e.pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
(3)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai rincian tugas:
1. a.melaksanakan pendataan dan penginventarisasian kerusakan sarana prasarana dan utilitas yang ada di dalam KP3B;
2. b.melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan sarana prasarana dan utilitas yang ada di dalam KP3B;
3. c.melaksanakan pembinaan teknis dengan petugas pengelola gedung di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan instansi yang ada di KP3B untuk kelancaran tugas pengelolaan meliputi pemeliharaan dan kebersihan;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan UPT Pengelola KP3B wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…