DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 39 Tahun 2016

Nomor: 39
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Mekanisme Pelaporan Informasi; 5. Sistem Informasi Dan Pelaporan; 6. Evaluasi Dan Pengembangan; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi target laju inflasi daerah, perlu dilaksanakan upaya pengendalian dalam bentuk program kegiatan yang strategis dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaporan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting di Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAPORAN INFORMASI HARGA BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
7.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membawahi Perdagangan.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
9.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
10.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
11.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
12.Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan
13.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
14.Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/ atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok dan/ atau Barang Penting.
15.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
16.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
17.Pasar Sasaran adalah pasar yang secara khusus menjadi sasaran konsumen dan menjadi sasaran kontributor untuk pengambilan data harga bahan pokok.
18.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri dari hanya satu penjual.
19.Kontributor adalah Petugas pengumpul informasi harga Pokok dan Barang Penting.
20.Responden adalah pedagang barang kebutuhan pokok dan barang penting yang menjadi sumber informasi bagi kontributor.
21.Pemangku Kepentingan adalah Gubernur, Bupati, Walikota, Dinas, dan Dinas Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pelaporan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting di Provinsi Banten. Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

a.Mewujudkan suatu tatanan sistem pelaporan informasi harga bahan pokok dan barang penting yang dapat menjadi acuan/referensi bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan suatu hubungan transaksi;
b.Meminimalisasi terjadinya asimetri informasi (asymmetric information) yang dapat berpotensi menimbulkan gejolak harga, sehingga pada gilirannya dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas harga bahan pokok dan barang penting;dan
c.Menjadi landasan kebijakan jangka panjang dalam rangka penataan sistem logistik daerah yang mampu menjamin keadilan bagi konsumen dari sisi harga dan kesejahteraan bagi petani selaku produsen.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Mekanisme pelaporan informasi;
b.Sistem informasi;dan
c.Evaluasi dan pengembangan.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN INFORMASI

Pasal 5

Mekanisme pelaporan informasi harga bahan pokok dan barang penting di Provinsi Banten merupakan kegiatan yang terdiri dari :

a.penetapan jenis bahan pokok dan barang penting;
b.penetapan kriteria responden;
c.penetapan kontributor; dan
d.penetapan pasar sasaran. Penetapan Jenis Bahan Pokok dan Barang Penting

Pasal 6

(1)Penetapan jenis Bahan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional pada barang tertentu yang bernilai tinggi.
(2)Bahan pokok dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memperhatikan ketentuan :
1. a.Memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau
2. b.Memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
(3)Penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan daerah dan nasional.
(4)Tata cara penetapan bahan pokok dan barang penting ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas. Penetapan Kriteria Responden

Pasal 7

(1)Responden merupakan pedagang yang menjual bahan pokok dan barang penting serta secara faktual berada dalam pasar sasaran serta pedagang dan/atau pemilik toko yang menjual barang.
(2)Responden sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalahpedagang yang tetap tidak berpindah-pindah dalam menjual Bahan Pokok atau Barang Penting serta diperkirakan dapat menjamin kontinyuitas dalam pengumpulan harga bahan pokok dan barang penting secara periodik dan mudah diwawancarai / dimintai data harga bahan pokok atau barang penting yang dijual.
(3)Penetapan, pengangkatan, dan pemberhentian responden ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Penetapan Kontributor

Pasal 9

(1)Kontributor merupakan petugas yang telah ditetapkan dan diberi tugas untuk melaksanakan pengambilan data harga dan mengirimkan secara rutin kepada Dinas Kabupaten/Kota.
(2)Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , adalah Pegawai/Petugas Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain diluar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Dinas untuk Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.
(3)Penetapan, pengangkatan, dan pemberhentian kontributor ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Penetapan Pasar Sasaran

Pasal 10

(1)Pasarsasaran merupakan pasar yang dijadikan lokasi pengumpulan data harga bahan pokok dan barang penting dengan ketentuan khusus yang ditetapkan.
(2)Pasarsasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemilihan pasar untuk pengumpulan data harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, Toko, Depo Bangunan yang terletak di daerah, menetap, tidak berpindah-pindah, beroperasi setiap hari dan waktu operasi/ transaksinya panjang.
(3)Penetapan pasar sasaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN Sistem Informasi

Pasal 11

Sistem Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting merupakan suatu rancangan sistem yang terpadu berbasis Teknologi Informasi (Information Technology) yang ditujukan untuk mendukung terbentuknya/ tersusunnya pelaporan informasi harga bahan pokok dan barang penting secara harian. Pelaporan

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…