DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 43 Tahun 2016

Nomor: 43
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan Dan Pembinaan; 3. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Program Terpadu Kampung Iklim. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2.Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4726);
5.Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah PesisirdanPulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1068);
10.Peraturan Daerah ProvinsiBantenNomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah ProvinsiBantenTahun 2012 Nomor 10, TambahanLembaran Daerah ProvinsiBantenNomor 45);
11.Peraturan Gubernur Nomor39 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Banten Tahun 2010 – 2020 (Berita Daerah ProvinsiBantenTahun 2012Nomor 38). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PROGRAM TERPADU KAMPUNG IKLIM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6.BadanLingkunganHidup Daerahyang selanjutnyadisebutBLHD adalah Badan LingkunganHidup Daerah Provinsi Banten.
7.Kampung adalah wilayah administratif yang terdiri atas rukun warga, dusun atau dukuh, kelurahan atau desa, dan wilayah administratif lain yang dipersamakan dengan itu.
8.Program Terpadu Kampung Iklim adalah upaya yang dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintahan desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
9.Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
10.Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upayapenanggulangandampakperubahaniklim.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusundenganmaksudsebagai aksi nyata ditingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumahkaca serta mendorong upaya adaptasi untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Masyarakat, dan Pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim.

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMBINAAN Perencanaan

Pasal 3

(1)Perencanaan Program Terpadu Kampung Iklim dilaksanakan secara komprehensif ditingkat Provinsi mengikuti tahapan proses perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bappeda.
(2)Perencanaan Program Terpadu Kampung Iklim sebagaimana dimaksudpadaayat (1) termasuk penentuan sasaran lokasi binaan.
(3)BLHD melaksanakan koordinasi perencanaan secara khusus untuk Program Tepadu Kampung Iklim dalam lingkup tingkat Provinsi dan koordinasi perencanaan secara vertikal.
(4)Hasil perencanaan Program Terpadu Kampung Iklim tingkat Provinsi menjadi dasar arahan perencanaan Program Terpadu Kampung Iklim tingkat Kabupaten/Kota dan arahan perencanaan tingkat Desa.
(5)Hasil Perencanaan dan lokasi binaan sebagaimana dimaksudpadaayat
(1), ayat(2), ayat(3), dan ayat(4) dibuat berita acara kesepakatan bersama rencana pelaksanaan pembangunan program terpadu kampung iklim.
(6)Tanggung jawab perencanaan sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing SKPD baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kababupaten/Kota. Pelaksanaan dan Pembinaan

Pasal 4

(1)SKPDsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.koordinasi;
3. c.sosialisasi;
4. d.peningkatankapasitas;
5. e.pendampingan;
6. f.bimbinganteknis; dan
7. g.pelaksanaankegiatanfisik.
(3)Pelaksanaan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai kebutuhan kampung.
(4)SKPD di Provinsi melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait di Kabupaten/Kota untuk sinkronisasi pembinaan Program Terpadu Kampung Iklim.
(5)SKPD terkait di Provinsi mengikutsertakan stakeholder untuk melaksanakan pembinaan dan pembangunan Program Terpadu Kampung Iklim.

Pasal 5

Program Terpadu kampung Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai Pedoman Umum Program Terpadu kampung Iklim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Gubernur memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pengarah;
2. b.timteknis;
3. c.timverifikasi; dan
4. d.sekretariat.
(4)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

PenilaiansebagaimanadimaksuddalamPasal 6 dilaksanakansesuaipedomanpenilaiansebagaimanatercantumdalamLampir an II yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanGubernurini.

Pasal 8

PendanaanPerencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, PenilaiandanPenghargaan Program TerpaduKampungIklimberasaldari :

(1)AnggaranPendapatandanBelanja Negara.
(2)AnggaranPendapatandanBelanja Daerah.
(3)sumber lain yang sahdantidakmengikatberdasarkanperaturanperundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 Juni 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 7 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 43 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…