DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 44 Tahun 2016

Nomor: 44
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tarif Dasar Angkutan Penumpang AKDP Kelas Ekonomi; 3. Tarif Jarak Angkutan Penumpang AKDP Kelas Ekonomi; 4. Pengenaan Biaya Tambahan; 5. Pengawasan; 6. Sanksi; 7. Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang AntarKota AntarProvinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 229);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/Pmk.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
8.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis Amum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis Amum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52);
11.Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Banten.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasika Provinsi Banten.
6.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
7.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
8.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Angkutan AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bis umum yang terikat dalam trayek.
9.Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
10.Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilo meter.
11.Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
12.Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
13.Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan Jarak.
14.Tarif Jarak Batas Atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
15.Tarif Jarak Batas Bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
16.Bis Besar adalah kendaaan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
17.Bis Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 orang sampai dengan 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
18.Bis Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 orang sampai dengan 16 orang dengan ukuran dan jarak tempat antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan perpanjang dengan panjang kendaraan 4 ampai dengan 6,5 meter.

BAB II

TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG AKDP KELAS EKONOMI

Pasal 2

(1)Tarif dasar angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari :
1. a.kendaraan bis sedang dan besar ditetapkan sebesar Rp139,29 (seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen) per penumpang per kilometer.
2. b.kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp198,23 (seratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen) per penumpang per kilometer.
(2)Tarif dasar batas atas angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari :
1. a.kendaraan bis sedang dan besar ditetapkan sebesar Rp181,07 (seratus delapan puluh satu rupiah tujuh sen) per penumpang per kilometer.
2. b.kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp257,69 (dua ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) per penumpang per kilometer.
(3)Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari :
1. a.kendaraan bis sedang dan besar ditetapkan sebesar Rp111,43 (seratus sebelas rupiah empat puluh tiga sen) per penumpang per kilometer.
2. b.kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp158,58 (seratus lima puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) per penumpang per kilometer.

BAB III

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG AKDP KELAS EKONOMI

Pasal 3

(1)Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang dan besar di Wilayah Provinsi Banten (Jenis BBM Solar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil di Wilayah Provinsi Banten (Jenis BBM Premium) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Tarif jarak batas atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah besarnya tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas atas dengan jarak ditambah iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tarif jarak batas bawah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(1)dan ayat (2), adalah besarnya tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas bawah dengan jarak ditambah iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN

Pasal 5

Setiap pengenaan biaya tambahan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis umum di Wilayah Provinsi Banten harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 6

Atas usul Bupati atau Walikota, Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing Wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat (load factor) dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan temuan pelanggaran tarif kepada Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

(1)Bagi pengusaha angkutan penumpang AKDP, yang terbukti memberlakukan tarif angkutan yang melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif.
(2)Gubernur memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
1. a.pencabutan izin trayek;
2. b.pembekuan izin trayek;
3. c.penundaan perluasan izin trayek; dan
4. d.peringatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pengusaha angkutan penumpang AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 Juni 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 7 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 44 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS SEDANG DAN BIS BESAR (JENIS BBM SOLAR) NO. TRAYEK JARAK (KM) TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp) TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp) 1 2 3 4 5 1 SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CILEGON- ANYER-LABUAN PP E.04 86 16.000 10.000 2 RANGKASBITUNG-MAJA-TANGERANG PP E.20 54 10.000 6.000 3 CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING- RANGKAS BITUNG PP P.02 121 22.000 14.000 4 RANGKASBITUNG-PASIR KURAY PP P.05 156 28.000 17.000 5 RANGKAS BITUNG-CIBARENO PP P.06 161 29.000 18.000 6 RANGKAS BITUNG-CIKOTOK PP P.07 141 26.000 16.000 7 RANGKAS BITUNG-SUMUR BATU PP P.08 126 23.000 14.000 8 LABUAN-TANGERANG PP L.01 130 24.000 15.000 9 LABUAN-RANGKAS BITUNG-CIMONE PP L.02 122 22.000 14.000 10 LABUAN-BALARAJA-TANGERANG (CIMONE ) PP L.03 123 22.000 14.000 11 PANDEGLANG-SERANG-TANGERANG (CIMONE) PP L.08 85 15.000 10.000 12 MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA-CIMONE PP M.02 100 18.000 11.000 13 MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-BAYAH PP M.03 165 30.000 18.000 14 MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING PP M.04 134 24.000 15.000 15 MERAK-SERANG-PANDEGLANG- RANGKASBITUNG PP M.05 66 12.000 7.000 16 MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING-BINUANGEN PP M.07 151 27.000 17.000 1 2 3 4 5 17 MERAK-SERANG-LABUHAN-CIBALIUNG PP M.08 145 26.000 16.000 18 MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN PP M.09 91 17.000 10.000 19 BALARAJA - LEBAK BULUS. PP D.37 60 11.000 7.000 20 ANYER-LABUAN-PANDEGLANG- RANGKASBITUNG- TANGERANG PP E.17 140 25.000 16.000 21 TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-CIKANDE- RANGKASBITUNG PP E.18 50 9.000 6.000 22 TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-SERANG- CILEGON-MERAK PP E.19 95 17.000 11.000 23 RANGKASBITUNG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING-SUKAMAJU PP P.04 100 18.000 11.000 24 RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09 120 22.000 13.000 25 MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10 62 11.000 7.000 26 LABUAN-ANYER-MERAK-SERANG PP L.05 111 20.000 12.000 27 LABUAN-MERAK-SERANG-TANGERANG (CIKOKOL) PP L.06 167 30.000 19.000 28 MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA PP M.01 85 15.000 10.000 29 MERAK-SERANG PP M.15 38 7.000 4.000 30 BINUANGEN-PANDEGLANG-SERANG PP P.15 150 27.000 17.000 31 MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG PP P.16 110 20.000 12.000 32 MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17 55 10.000 6.000 33 CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP M.12 174 32.000 19.000 34 CIKOTOK-MALINGPING-CILEGON PP C.43 112 20.000 13.000 35 TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-PANDEGLANG- SERANG PP P.18 120 22.000 13.000 36 LABUAN-MALINGPING-SAKETI-BINUANGEUN PP L.09 80 15.000 9.000 37 LABUAN-MENES-SAKETI-MALINGPING- BINUANGEUN PP L.44 110 20.000 12.000 38 TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-LABUAN- PANDEGLANG-SERANG PP P.19 107 19.000 12.000 39 CIKEUSIK-WANASALAM-MALINGPING- PANDEGLANG-SERANG-CILEGON-MERAK PP M.13 180 33.000 20.000 40 CIKOTOK-BAYAH-MALINGPING-PANDEGLANG- SERANG-MERAK PP M.14 198 36.000 22.000 41 MERAK -TIRTAYASA PP K.36 18 3.000 2.000 42 RANGKAS BITUNG-KALIDERES PP P.20 98 18.000 11.000 43 LABUAN-CIBALIUNG-MALINGPING-CIKOTOK- CIBARENO PP L.45 204 37.000 23.000 1 2 3 4 5 44 SERANG-PETIR-WR. GUNUNG-TERM. RK. BITUNG-CILELES-GN. KENCANA-SUKAMAJU PP E.21 107 19.000 12.000 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS KECIL (JENIS BBM PREMIUM) NO. TRAYEK JARAK (KM) TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp) TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp) 1 2 3 4 5 1 TANGERANG-SERPONG-CIPUTAT PP B.05 33 9.000 5.000 2 SERPONG-PRIYANG-CIKOKOL-TERM. PORIS PLAWAD PP R.03A 19 5.000 3.000 3 BOJONG NANGKA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD PP. R.06A 15 4.000 2.000 4 TERM. PORISPLAWAD-CIKOKOL-KARAWACI- ANGGRIS PP. R.06 16 4.000 3.000 5 TERM. PORISPLAWAD-SEWAN-KP. MELAYU-TELUK NAGA- CITUIS PP. F.01 19 5.000 3.000 6 TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-KEBON NANAS- TOL KARAWACI - PRM. MEDANG LESTARI PP. R.16 17 4.000 3.000 7 TERM. PORISPLAWAD -CILEDUG-JOMBANG- CIPUTAT PP. B.11 21 5.000 3.000 8 TERM. PORISPLAWAD -PAP II-DUTA GARDEN- BENDA- DADAP PP B.09 18 5.000 3.000 9 TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-JL.CEMARA- JL.PAJAJARAN-JL.NURI- JL .PAPANDAYAN RAYA PP. R.11A 17 4.000 3.000 10 CIMONE-CURUG-LEGOK PP. A.05 20 5.000 3.000 11 CIMONE-JL.RAYA SERANG-PS.KEMIS PP. R.08 14 4.000 2.000 12 CIMONE-BALARAJA-KRONJO/KRESEK PP. A.04 22 6.000 4.000 13 CIMONE-PS KEMIS-DAON/RAJEG PP A.01 28 7.000 5.000 14 CIMONE-ANISA/KP.GEBANG-BUGEL-SANGHYANG- VILA REGENCY-PS. KEMIS-KUKUN PP R.15 21 5.000 3.000 15 CIMONE-KAV. PEMDA-KARAWACI-CURUG PP R.07A 15 4.000 2.000 1 2 3 4 5 16 CIMONE-PALASARI-BI-BINONG-CURUG PP. R.07 15 4.000 2.000 17 CIMONE-KAV PEMDA-KARAWACI-LEGOK PP. R.13 20 5.000 3.000 18 CIMONE-BITUNG-PERUM-TIGARAKSA PP. (A.06) 27 7.000 4.000 19 CIMONE-JL.G.SBR-JL.CBDS-JL.GDR-JL.BDR-HRP KT-LP KRWC-VL PRM-BNG-CRG PP. (A.03A) 17 4.000 3.000 20 CIMONE-JL.SBN-JL.MRG SARI-JL.BUGEL- MOH.TOHA-CADAS-RAJEG/DAON PP. (A.01A) 21 5.000 3.000 21 CIMONE-TIGARAKSA-CISOKA PP. (A.02) 24 6.000 4.000 22 CIMONE-JL. SUBANDI-ARYA SANTIKA-ARYA WISANGKARA-JL. MOH. TOHA-KIANSANTANG- REGENCY-KOTABUMI PP. (R.15 A) 16 4.000 3.000 23 CILEDUG-PONDOK KACANG TIMUR-PARIGI- LENGKONG WETAN-BUMI SERPONG DAMAI PP. (C.11) 15 4.000 2.000 24 CILEDUG-PONDOK AREN-JOMBANG PP. (C.02) 12 3.000 2.000 25 CILEDUG-JL.INPREA RAYA-CEGER-JL.BINTARO PLAZA-JL.MANDAR UTAMA PP. (D.22) 12 3.000 2.000 26 PASAR BARU-KOSAMBI PP. (G.07) 17 4.000 3.000 27 PASAR BARU-MAUK-KROJO PP. (G.01) 21 5.000 3.000 28 PASAR BARU-GEBANG RAYA-PASAR KEMIS PP. (G.04) 18 5.000 3.000 29 PASAR BARU-BAYUR-SEPATAN PP. (G.05) 15 4.000 2.000 30 PASAR BARU-SEPATAN-KRAMAT PP. (G.02) 17 4.000 3.000 31 CITUIS-SEPATAN-PASAR BARU PP. (G.06) 23 6.000 4.000 32 PERUM II-PASAR CURUG-CIKUPA PP. (R.18) 20 5.000 3.000 33 PERUMNAS II-CIMONE-JL.SHINTA-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD PP. (R.14) 16 4.000 3.000 34 PERUMNAS III,II,I-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. (R.11) 17 4.000 3.000 35 TERM. CIBODAS -UWUNG RAYA-BITUNG-CIKUPA PP. (R.17) 20 5.000 3.000 36 TERM. CIBODAS - BRB-LP KRW-KLP DUA-GD.SRP- JL.MH.THAMRIN-CIK0KOL - TERM. PORISPLAWAD PP. (R.19) 16 4.000 3.000 37 PERUM KELAPA DUA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL- TERM. PORIS PLAWAD PP. (R.06B) 13 3.000 2.000 38 TERM. CILEDUG-PANINGGILAN-JAPOS-PD. JATI- JR. MANGU-PLADEN-PLAZA BINTARO PP. (C.04) 12 3.000 2.000 39 CIPUTAT-CINANGKA-PARUNG PP. (D.05) 15 4.000 2.000 40 CIMONE-CURUG-PARUNG PANJANG PP. (A.03) 30 8.000 5.000 41 BUMI SERPONG DAMAI-VIKTOR-RAWALUMBU- RAWA KALONG-GUNUNG SINDUR-PARUNG PP (D.28A) 15 4.000 2.000 42 CILEDUG-PADURENAN-KRESEK-SEMANAN PP. (C.15) 15 4.000 2.000 43 CIPUTAT-CIREUNDEU-PD. LABU-CINERE PP (D.19) 21 5.000 3.000 44 CIPUTAT- JL.H.IPIN-JL.H.JATI- CINERE PP. (D.30) 15 4.000 2.000 45 CIPUTAT-KP.SAWAH-PD.RANJI-ULUJAMI-KREO- CILEDUG PP. (D.18) 24 6.000 4.000 1 2 3 4 5 46 CIPUTAT-PS.JUMAT-KEBAYORAN LAMA PP. (D.01) *) 12 3.000 2.000 47 CIPUTAT RAYA-SELAPA POLRI-RA. KARTINI-RS. FATMAWATI-PD.LABU PP. (D.02) 12 3.000 2.000 48 CIPUTAT-TANAH KUSIR-SESKOAL-JL.SANUSI PP. (D.17) 20 5.000 3.000 49 KOTABUMI-PS.BARU-DAAN MOGOT-KALIDERES PP. (G.03) 21 5.000 3.000 50 PAMULANG-GAPLEK-CIREUNDEU- LEBAK BULUS PP. (D.15) 12 3.000 2.000 51 PONDOK AREN-KREO-JL.SANUSI PP. (C.12) 19 5.000 3.000 52 PD.AREN-LEBAK BULUS-PD.LABU PP. C.09 19 5.000 3.000 53 PD.AREN-ULUJAMI-JL.SANUSI PP. C.05 17 4.000 3.000 54 SERPONG-NUSA MELATI-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES PP. B.07 28 7.000 5.000 55 CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES- RAWA BUAYA PP. B.01 17 4.000 3.000 56 CILEDUG-KREO-JL.MANGGA PP. C.01 17 4.000 3.000 57 PD.BAHAR-GONDRONG-RAWA BUAYA-KALIDERES PP. C.10 13 3.000 2.000 58 CILEDUG-JOGLO-KEBON JERUK PP. C.13 15 4.000 2.000 59 CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD -KB.BESAR- DUTA GARDEN - PETA BARAT/SELATAN- KALIDERES PP. B.09A 25 7.000 4.000 60 CILEDUG-JL. ADAM MALIK-JL.INPRES- JL.KEMAJUAN-JL. SAIDI-JL.KODAM BINTARO-PSR. BINTARO-JL.DEPSOS-JL. RC. VETERAN-JL.MUHI- JL. CIPUTAT RAYA-TERM. LB.BULUS PP. C.14 19 5.000 3.000 61 TERM. PORIS PLAWAD - PERUM PORIS INDAH- KETAPANG DONGKAL-PERUM DARUSALAM- SEMANAN-PASAR HIPLI-DAAN MOGOT-TERM. KALIDERES PP. R.25 13 3.000 2.000 62 MALL PURI INDAH-JL. PURI INDAH-JL.PURI KEMBANGAN BARAT-JL. KEMBANG KEREP RAYA- TAMAN MERUYA-JL.MAKRO RAYA-JL. MERUYA UTARA-JL. RD. SALEH-CILEDUG PP. C.03A 14 4.000 2.000 63 CIPUTAT - CITAYEM PP. D.28 20 5.000 3.000 64 CIPUTAT - PARUNG PP. D.04 18 5.000 3.000 65 CIPUTAT - DESA LIMO. PP D.35 30 8.000 5.000 66 SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE- BALARAJA PP E.08 46 12.000 7.000 67 SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-KOPO- RANGKASBITUNG PP E.10 55 14.000 9.000 68 SERANG (TERM. KEPANDEAN)- CILEGON PP E.11A 18 5.000 3.000 69 SERANG (TERM. CIPOCOK)-BAROS-PANDEGLANG PP E.12 24 6.000 4.000 1 2 3 4 5 70 SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - ANYER - PASAURAN PP E.13 43 11.000 7.000 71 SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-ANYER - LABUAN PP E.14 86 22.000 14.000 72 SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-MERAK PP E.15 31 8.000 5.000 73 SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - MERAK - PULORIDA PP E.16 35 9.000 6.000 74 BALARAJA-CIKANDE-KRAGILAN PP E.O1A 24 6.000 4.000 75 CIBARENO-RANGKASBITUNG PP P.01 150 39.000 24.000 76 CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING- RANGKAS BITUNG PP P.02 121 31.000 19.000 77 RANGKASBITUNG-PANDEGLANG PP P.03 21 5.000 3.000 78 RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09 120 31.000 19.000 79 MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10 62 16.000 10.000 80 CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP P.12 174 45.000 28.000 81 LABUAN-RANGKAS BITUNG PP L.04 55 14.000 9.000 82 LABUAN-PASAURAN-CILEGON-SERANG PP L.05 86 22.000 14.000 83 MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING PP M.04 134 35.000 21.000 84 MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP M.05 66 17.000 11.000 85 MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING-BINUANGEN PP M.07 114 29.000 18.000 86 MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN- CIBALIUNG PP M.08 145 37.000 23.000 87 CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG PP C.34 40 10.000 6.000 88 CILEG0N-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG- PASAURAN PP C.37 45 12.000 7.000 89 LABUAN-PASAURAN-CILEGON PP C.38 58 15.000 9.000 90 MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17 55 14.000 9.000 91 TERM. PORISPLAWAD-DAAN MOGOT-KOTA PP K.01 50 13.000 8.000 92 TERM. PORISPLAWAD - DAAN MOGOT-PESING- KOTA PP K.02 55 14.000 9.000 93 TERM. PORISPLAWADI-DAAN MOGOT-ROXI PP K.03 40 10.000 6.000 94 TERM. CIMONE-JL. GANDASARI-JL.DUMPIT- CIJENGIR-CURUG PP K.05 18 5.000 3.000 95 SERPONG-MUNJUL-PUSPITEK-CISEENG-PARUNG PP K.29 22 6.000 4.000 1 2 3 4 5 96 PASAR CURUG-KORELET-CICARAB-PARUNG PANJANG PP E.11 25 7.000 4.000 97 PASAR KEMIS-TAMAN BUAH-SONDOL-CADAS-JL. BARU-PINTU AIR X-JL. SIMPANG TUJUH- K.MELAYU-JL.PEMBANGUNAN-DAAN MOGOT- KALIDERES PP F.02 22 6.000 4.000 98 TERM. PORISPLAWAD-VIA PERUM KM-TERM. KOTABUMI PP B.12A 19 5.000 3.000 99 KOTA TIGARAKSA-JAMBE-LEGOK-SERPONG- GN.SINDUR K.25 32 8.000 5.000 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…