DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 48 Tahun 2016

Nomor: 48
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Sumber Dana Dan Penganggaran; 3. Peruntukan Dan Rincian Bantuan Keuangan; 4. Mekanisme Pencairan; 5. Pelaporan; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Di Bidang Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
9.Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);
10.Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SERANG DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Walikota adalah Walikota Serang.
5.Kota adalah Kota Serang.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7.Badan Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disebut BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.
8.Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disebut Kepala BLHD adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Di Bidang Lingkungan Hidup selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Kota Serang untuk kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Di Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibuat dengan tujuan tertib administrasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Di Bidang Lingkungan Hidup.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Di Bidang Lingkungan Hidup bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

(1)Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Di Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
(2)Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kota Serang menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah Kota Serang.
(2)Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Serang harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kota Serang apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(3)Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang.

BAB III

PERUNTUKAN DAN RINCIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Serang Di Bidang Lingkungan Hidup dipergunakan untuk :

1.Penghijauan di Banten Lama;
2.Pengelolaan Sampah Sistem 3R di Banten Lama.

Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Biaya Penghijauan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang meliputi :

a.Persiapan : 1) Rapat Koordinasi; 2) Identifikasi Jenis Tanaman; 3) Persiapan Lokasi Penanaman.
b.Pelaksanaan Penanaman: 1) Pengadaan tanaman; 2) Pekerjaan Penanaman; 3) Pemeliharaan dan monev.
1. 2.Biaya Pengelolaan Sampah Sistem 3R sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang meliputi:
a.Pengadaan Tempat Sampah Fiber 3R;
b.Pengadaan Gerobak Sampah.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 9

(1)Walikota Serang mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan :
1. a.rincian penggunaan dana bantuan keuangan ditandatangani dan distempel;
2. b.referensi bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang, dan dilegalisir pihak Bank;
3. c.kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
4. d.fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala BLHD Provinsi Banten.

Pasal 10

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk Bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Serang.

Pasal 11

(1)Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Banten Di Bidang Lingkunga Hidup harus selesai pada akhir tahun anggaran.
(2)Sisa anggaran akibat dari efisiensi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang menunjang dan berkaitan dengan Bidang Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…