DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 49 Tahun 2016

Nomor: 49
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Prinsip; 3. Perencanaan Bantuan Keuangan; 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 71 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 72);
14.Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 25). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten.
9.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun.
14.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
15.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
16.Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan politis, teknokratik, partisipastif dan bottom-up planning perencanaan pembangunan daerah.
17.Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
18.Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
19.Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun formulasi kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai langkah sinergitas dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan program dan penganggaran Tahun 2017.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan berasaskan:

a.keadilan;
b.kepatutan;
c.manfaat untuk masyarakat;
d.keselarasan kerjasama operasional; dan
e.penyelenggaraan otonomi Daerah.

Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.tertib;
b.taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.efisien, ekonomis, efektif, transparan; dan
d.bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa;
e.keadilan, kepatutan; dan
f.manfaat untuk masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Bantuan Keuangan merupakan bagian dari perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2017 dengan Tema “Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kesenjangan Berbasis Potensi Wilayah”.
(2)Perencanaan Bantuan Keuangan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017 yang meliputi:
1. a.Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan;
2. b.Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, serta penguatan logistik pangan;
3. c.Peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang lebih merata;
4. d.Peningkatan akses, promosi dan mutu pelayanan kesehatan;
5. e.Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana;
6. f.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan Pilkada Banten.
(3)Alokasi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Bidang Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari total alokasi bantuan keuangan yang diterima kabupaten/kota;
(4)Peruntukkan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan, diatur sebagai berikut:
1. a.Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dianggarkan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari besaran bantuan keuangan yang diterima;
2. b.Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dianggarkan paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) dari besaran bantuan keuangan yang diterima.
(5)Perencanaan Bantuan Keuangan dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(6)Proses perencanaan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Bantuan Keuangan terbagi berdasarkan:

a.Top-down, sesuai dengan program prioritas Pemerintah Provinsi yang bersifat mandatori, sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan/atau apabila ada mandat dari Pemerintah Pusat;
b.Bottom-up sesuai dengan program prioritas Pemerintah Provinsi dengan proses usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017 masing-masing dan mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)Kabupaten/Kota mengusulkan Bantuan Keuangan dengan terlebih dahulu mengisi format isian Indikator Data Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan SKPD terkait sesuai dengan ruang lingkup usulan kegiatan.
(3)Usulan Bantuan Keuangan yang sifatnya Mandatori diusulkan oleh SKPD terkait yang telah dikoordinasikan dan disepakati dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Usulan Bantuan Keuangan dibahas secara bertahap pada:
1. a.Forum SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. b.Rapat Koordinasi Bidang pada Bappeda Provinsi Banten;
3. c.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
4. d.Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

Kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat bottom-up, mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Pasal 10

(1)Kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat Mandatori sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(2)Kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat bottom-up dilakukan perhitungan besaran alokasi peruntukan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan Perhitungan Plafon Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan melalui Bappeda Provinsi, DPPKD Provinsi, dan Bappeda Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai kesepakatan bersama.
(4)Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…