DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.sasaran pembangunan provinsi banten;3.pelaksanaan jamsosratu;4.mekanisme pengajuan,penyaluran dan pembayaran premi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5403); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL RAKYAT BANTEN BERSATU DI PROVINSI BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, Nomor 2), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 8 diubah, diantara angka angka 11 dan angka 12 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 11a dan angka 11b, angka 12 dan angka 17 dihapus, angka 18, angka 19 dan angka 23 diubah dan diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 2 (dua) angka yakni 26a dan 26b, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Kabupaten/kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah.
6.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Banten.
7.Kepala Dinas Sosial selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten.
8.Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
9.Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Banten.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun di Provinsi Banten. 11a. Pendataan program perlindungan sosial selanjutnya disebut PPLS adalah pendataan yang dilaksanakan setiap tiga tahun satu kali oleh Badan Pusat Statistik, dilakukan terhadap rumahtangga menengah kebawah dan menghasilkan Basis Data Terpadu Nasional yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) selanjutnya dapat dipergunakan oleh seluruh instansi/lembaga pemerintah pusat maupun daerah khususnya terkait berbagai program perlindungan sosial bagi rumah tangga menengah kebawah. 11b. Rumah Tangga Sasaran selanjutnya disingkat RTS adalah keluarga yang menjadi sasaran dari jaminan sosial rakyat Banten bersatu yang mengacu pada pendataan program perlindungan sosial tahun 2011.
12.dihapus.
13.Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat JAMSOSRATU adalah skema yang melembaga untuk menjamin rakyat Banten yang berasal dari kelompok rumah tangga kurang mampu berdasarkan data PPLS tahun 2011 sebagai peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu yang mendapatkan bantuan sosial tunai bersyarat dan pertanggungan asuransi kesejahteraan sosial.
14.Tim Pengendali Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat TPJ adalah tim penunjang yang bertugas untuk mengendalikan dan mengelola jaminan sosial rakyat Banten bersatu.
15.Tim Pengendali Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Provinsi selanjutnya disingkat TPJ-Provinsi adalah tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu tingkat Provinsi.
16.Tim Pengendali Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TPJ-Kab/Kota adalah tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu tingkat Kabupaten/Kota.
17.dihapus.
18.Pendamping Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disebut PENDAMPING adalah pekerja sosial yang direkrut dan ditetapkan oleh Dinas Sosial selaku tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu Provinsi melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan rumah tangga sasaran sebagai peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu yang membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan.
19.Operator Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disebut OPERATOR adalah pekerja sosial yang direkrut oleh Dinas Sosial selaku tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu Provinsi melalui proses seleksi dan pelatihan komputerisasi, verifikasi dan validasi peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu.
20.Resertifikasi rumah tangga sasaran adalah proses evaluasi status kepesertaan jaminan sosial rakyat banten bersatu untuk menentukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagai peserta jaminan sosial rakyat banten bersatu.
21.Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
22.Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
23.Bantuan Sosial Tunai Bersyarat Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat BSTB adalah pemberian uang tunai kepada rumah tangga sasaran yang diwajibkan untuk memeriksakan anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan dan/atau menyekolahkan anaknya.
24.Asuransi Kesejahteraan Sosial Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat ASKESOS JAMSOSRATU adalah sistem perlindungan sosial bagi pencari nafkah utama rumah tangga sasaran sebagai pekerja sektor informal dalam bentuk jaminan pengganti pendapatan keluarga.
25.Lembaga Pengelola Asuransi Kesejahteraan Sosial Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu selanjutnya disingkat LPA-JAMSOSRATU adalah organisasi sosial atau yayasan sosial dan atau lembaga- lembaga yang bergerak di bidang dan melakukan usaha-usaha pelayanan kesejahteraan sosial yang telah diseleksi, diverifikasi dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten selaku tim pengendali jaminan sosial rakyat Banten bersatu Provinsi sebagai mitra pelaksana jaminan sosial rakyat Banten bersatu atas rekomendasi Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
26.Pendampingan sosial adalah suatu proses menjalin dan membangun hubungan sosial antara pendamping dengan peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pelayanan sehingga dapat lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pesertanya. 26a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 26b. Perusahaan Terbatas POS Indonesia selanjutnya disebut PT. Pos adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman.
27.Premi adalah bantuan iuran wajib peserta Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu yang dibayarkan sekaligus untuk periode 12 bulan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama.
28.Klaim adalah pengajuan permintaan sejumlah uang pertanggungan yang menjadi hak peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu yang diakibatkan oleh terjadinya risiko karena pencari nafkah utama mengalami kecelakaan kerja dan atau meninggal dunia.
29.Polis asuransi kesejahteraan sosial jaminan sosial rakyat banten bersatu adalah surat tanda bukti kepesertaan jaminan sosial rakyat banten bersatu dan surat pengikat perjanjian jaminan pelayanan perlindungan antara peserta, Dinas Sosial dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
30.Resiko adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya atau hilangnya pendapatan dan menurunnya tingkat kesejahteraan keluarga peserta karena pencari nafkah utama mengalami kecelakaan, sakit akibat hubungan kerja dan/atau meninggal dunia.
31.Kecelakaan adalah suatu kondisi atau perisitiwa baik yang terjadi pada peserta diluar kemampuan peserta yang mengakibatkan peserta kehilangan pendapatan sehingga menurunnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan keluarga peserta jaminan sosial rakyat Banten bersatu menurun karena peserta pencari nafkah utama mengalami kecelakaan dan atau sakit akibat hubungan kerja.
32.Pertanggungan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan kepada peserta asuransi kesejahteraan sosial jaminan sosial rakyat Banten bersatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33.Ahli waris adalah suami/istri/ayah/ibu/anak yang ditunjuk oleh peserta Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat mengajukan klaim dan menerima uang pertanggungan.
2.Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Petunjuk Pelaksanaan JAMSOSRATU dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan, SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
(2)Petunjuk Pelaksanaan JAMSOSRATU bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten.

3.Ketentuan dalam BAB II Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

Pasal 3

(1)Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial rakyat merupakan salah satu sasaran pembangunan Provinsi Banten yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2012 - 2017.
(2)Sasaran pembangunan Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya dilakukan dengan peningkatan keberfungsian dan keberdayaan sosial dalam sektor pendidikan dan kesehatan serta memutus rantai kemiskinan melalui JAMSOSRATU menuju masyakat Banten sejahtera.

4.Ketentuan dalam BAB III PELAKSANAAN JAMSOSRATU Bagian Kesatu Jenis, Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PELAKSANAAN JAMSOSRATU

Pasal 4

(1)Peserta JAMSOSRATU merupakan RTS sesuai pendataan PPLS tahun 2011, yang memenuhi beberapa kriteria :
1. a.memiliki ibu hamil/nifas;
2. b.anak balita dan/atau anak usia 6 tahun sampai dengan 7 tahun yang belum masuk pendidikan SD/sederajat;
3. c.anak usia SD/sederajat, SLTP/sederajat, SLTA/sederajat; dan
4. d.anak usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun.
(2)RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan JAMSOSRATU untuk meningkatkan keberfungsian dan keberdayaan sosial, berupa:
1. a.BSTB; dan
2. b.ASKESOS JAMSOSRATU,terdiri dari :
  1. 1.jaminan kecelakaan kerja;
  2. 2.jaminan kematian.
  3. 5.Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)BSTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan sebagai bantuan pendapatan kepada RTS melalui pengurangan beban pengeluaran selama tiga periode dalam satu tahun.
(1a)BSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk memotivasi RTS dalam meningkatkan keberdayaan sosial melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
(2)Besaran BSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Petunjuk Teknis JAMSOSRATU.

6.Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)ASKESOS JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1, diberikan untuk mengganti pendapatan RTS yang hilang atau menurun yang disebabkan pencari nafkah utama RTS mengalami:
1. a.kecelakaan kerja;
2. b.sakit akibat hubungan kerja; atau
3. c.meninggal dunia.
(2)ASKESOS JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, diberikan kepada ahli waris pekerja sektor informal yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dengan status aktif.
(3)Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.
(4)Besaran santunan kematian dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7.Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan perlindungan bagi pencari nafkah utama RTS sebagai peserta ASKESOS JAMSOSRATU yang bekerja pada sektor informal diberikan apabila mengalami kecelakaan, sebagai berikut :
1. a.pada saat melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya (profesinya) yang tercantum pada saat pendaftaran (maksimal 2 (dua) pekerjaan);
2. b.pada saat berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali ke rumah.
(2)Peserta ASKESOS JAMSOSRATU yang telah terdaftar dan dijaminkan ketika mengalami musibah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat diganti dengan peserta baru sebagai ahli waris yang menjadi pencari nafkah utama tanpa harus dibayarkan kembali kewajiban preminya.

8.Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Apabila Kecelakaan terjadi pada saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, BPJS Bidang Ketenagakerjaan akan memberikan jaminan kompensasi dan rehabilitasi bagi pencari nafkah utama RTS.
(2)Jika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia pada saat melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya yang tercantum pada saat pendaftaran (maksimal 2 (dua) pekerjaan), peserta ASKESOS JAMSOSRATU dapat memanfaatkan dana klaim untuk memenuhi kebutuhan RTS dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan modal dalam usaha yang sudah berjalan.
(3)Dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak digunakan untuk:
1. a.biaya kesehatan, dikarenakan keluarga tertanggung layanan kesehatan masyarakat miskin termasuk pekerja sektor informal;
2. b.biaya pendidikan, dikarenakan keluarga mendapatkan bantuan operasional sekolah.
  1. 9.Ketentuan Bagian Kedua Pengalokasian, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)JAMSOSRATU dilaksanakan secara berkelanjutan dalam 5 (lima) tahun, dimulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
(2)Pada tahun 2014 JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada 30.000 RTS berdasarkan data PPLS Tahun 2011.
(3)Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi meliputi aspek:
1. a.metode penentuan sasaran;
2. b.validasi data;
3. c.verifikasi persyaratan;
4. d.mekanisme pembayaran;
5. e.pengaduan masyarakat;
(4)RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat pada Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. a.Kabupaten Lebak;
2. b.Kabupaten Pandeglang;
3. c.Kabupaten Serang;
4. d.Kota Serang;
5. e.Kota Cilegon;
6. f.Kota Tangerang Selatan.
  1. 10.Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)RTS peserta JAMSOSRATU yang masih memenuhi kriteria dan persyaratan dimungkinkan menerima bantuan selama maksimal 5 (lima) tahun.
(2)RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 3 (tiga) tahun kepesertaan JAMSOSRATU dilakukan evaluasi dalam rangka resertifikasi terhadap status kepesertaan JAMSOSRATU.
(3)Apabila resertifikasi peserta JAMSOSRATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan maka RTS tidak lagi menjadi peserta JAMSOSRATU.
(4)dihapus.

11.Ketentuan Bagian Ketiga Tahapan dan Kegiatan Penunjang, Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…