DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 52 Tahun 2016

Nomor: 52
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Dan Tahapan Pelaksanaan; 3. Metode Pelaksanaan; 4. Sasaran, Hasil Dan Manfaat Analisis Jabatan; 5. Evaluasi, Pendidikan Dan Pelatihan Analisis Jabatan; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun dokumen Analisis Jabatan sehingga dapat menghasilkan informasi jabatan yang akan dijadikan acuan dan penguatan kapasitas organisasi.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan dalam rangka tersedianya dokumen Analisis Jabatan yang obyektif dan terukur sebagai bahan penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, perencanaan diklat, pengawasan, pelayanan publik serta akuntabilitas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Biro Organisasi dalam pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman, membangun dan memelihara sistem aplikasi pendukung penyusunan, melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen awal Analisis Jabatan pada SKPD serta menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan.
(2)Dalam tahapan pelaksanaan Penyusunan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Biro Organisasi menyusun berdasarkan dokumen awal Analisis Jabatan SKPD dan dapat dibantu oleh pihak ketigayang berkompeten.
(3)Dalam hal penyusunan dokumen awal Analisis Jabatan SKPD sebagimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat melibatkan unsur Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerahdan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen Analisis Jabatan, adalah sebagai berikut :

a.SKPD menyusun dokumen awal Analisis Jabatan berdasarkan pedoman penyusunan Analisis Jabatan dan menggunakan sistem aplikasi Analisis Jabatan;
b.hasil dari dokumen awal Analisis Jabatan yang disusun oleh SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;
c.Biro Organisasi dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi dibantu oleh tim terkoordinasi yang terdiri dari unsur Biro Organisasi, Biro Hukum dan Badan Kepegawaian Daerah serta dibantu oleh unsur Instansi Pemerintah lainnya yang berkompeten dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
d.dokumen awal Analisis Jabatan SKPD hasil verifikasi dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terkoordinasi untuk dijadikan bahan Rancangan Peraturan Gubernur;dan
e.Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan SKPD disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi selaku unsur tim kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Gubernur.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyusunan dokumen awal Analisis Jabatan SKPD meliputi kegiatan:

a.pengumpulan data jabatan;
b.pengolahan data jabatan menjadi informasi jabatan; dan
c.penyajian data jabatan.

Pasal 6

(1)Pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf a dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dengan menyampaikan formulir informasi jabatan dan wawancara kepada pemangku jabatan.
(2)Pengisian formulir informasi jabatan dalam pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi Analisis Jabatan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pengolahan data jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diverifikasi dan diolah menjadi informasi jabatan oleh tim internal SKPD bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak ketiga yang berkompeten.
(3)Hasil pengolahan data jabatan yang telah diverifikasi dan disusun, ditandatangani oleh masing-masing pemangku jabatan pada SKPD bersangkutan sebagai bukti validasi.
(4)Hasil penandatanganan data jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menjadi dokumen awal Analisis Jabatan SKPD.

BAB IV

SASARAN, HASIL DAN MANFAAT ANALISIS JABATAN

Pasal 8

(1)Analisis Jabatan dilakukan terhadap pemangku jabatan, pada :
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrasi;
3. c.Jabatan Pelaksana;dan
4. d.Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 9

Hasil Analisis Jabatan berupa Informasi Jabatan terdiri dari :

a.nama jabatan;
b.kode jabatan;
c.unit kerja;
d.kedudukan dalam struktur organisasi;
e.ikhtisar jabatan;
f.uraian tugas;
g.bahan kerja;
h.perangkat/alatkerja;
i.hasil kerja;
j.tanggung jawab;
k.wewenang;
l.korelasi jabatan;
m.kondisi lingkungan kerja;
n.resiko bahaya;
o.syarat jabatan;
p.prestasi kerja yang diharapkan; dan
q.butir informasi lain.

Pasal 10

(1)Hasil Analisis Jabatan terdiri dari :
1. a.Uraian jabatan; dan
2. b.Peta jabatan.
(2)Format Uraian Jabatan dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Manfaat Analisis Jabatan digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan :

a.penataan kelembagaan;
b.penataan kepegawaian;
c.penataan ketatalaksanaan; dan
d.penataan perencanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11huruf a meliputi :

a.penataan organisasi perangkat daerah; dan
b.restrukturisasi SKPD.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…