DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 53 Tahun 2016

Nomor: 53
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Dan Tahapan Pelaksanaan; 3. Jam Kerja Efektif; 4. Metode Pelaksanaan; 5. Sasaran, Hasil, Dan Manfaatan analisis Beban Kerja; 6. Evaluasi, Pendidikan Dan Pelatihan Analisis Beban Kerja; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun dokumen Analisis Beban Kerja untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang tepat sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk tersedianya pedoman :
1. a.bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, menyusun kebutuhan PNS;
2. b.mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang transparan, proporsional dan rasional; dan
3. c.bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Banten, menyusunan kebutuhan riil berdasarkan beban kerja dan tanggungjawab.

BAB II

KEWENANGAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Biro Organisasi dalam pelaksanaan penyusunan Analisis Beban Kerja memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman, membangun dan memelihara sistem aplikasi pendukung, melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen awal Analisis Beban Kerja pada SKPD serta menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Beban Kerja.
(2)Dalam tahapan pelaksanaan Penyusunan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1), Biro Organisasi menyusun berdasarkan dokumen awal Analisis Beban Kerja SKPD dan dapat dibantu oleh pihak ketigayang berkompeten.
(3)Dalam hal penyusunan dokumen awal Analisis Beban Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat melibatkan unsur Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen Analisis Beban Kerja, adalah sebagai berikut :

a.SKPD menyusun dokumen awal Analisis Beban Kerja berdasarkan pedoman penyusunan Analisis Beban Kerja dan menggunakan sistem aplikasi Analisis Beban Kerja;
b.hasil dari dokumen awal Analisis Beban Kerja yang disusun oleh SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;
c.Biro Organisasi dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi dibantu oleh tim terkoordinasi yang terdiri dari unsur Biro Organisasi, Biro Hukum dan Badan Kepegawaian Daerah serta dibantu oleh unsur Instansi Pemerintah lainnya yang berkompeten dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
d.dokumen awal Analisis Beban Kerja SKPD hasil verifikasi dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terkoordinasi untuk dijadikan bahan Rancangan Peraturan Gubernur;dan
e.Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis Beban Kerja SKPD disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi selaku unsur tim kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Gubernur.

BAB III

JAM KERJA EFEKTIF

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan penyusunan Analisis Beban Kerja secara baik dan benar, ditetapkan alat ukur dalam pelaksanaan Analisis Beban Kerja adalah jam kerja efektif atau hari kerja efektif yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat konkret (benda) atau abstrak (jasa).
(2)Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
1. a.Untuk 5 hari kerja : 1) Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit) 2) Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 5 = 7,5 Jam (7 Jam 30 Menit) 3) Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 7,5 Jam = 5 Jam 37 Menit = 337 Menit dibulatkan 330 Menit (5 Jam 30 Menit) 4) Jam Kerja Efektif Per Minggu = 5 Hari x 330 Menit = 1.650 Menit 5) Jam Kerja Efektif Per Bulan = 20 Hari x 330 Menit = 6.600 Menit 6) Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit = 1.320 Jam = 1.300 Jam
2. b.Untuk 6 hari kerja : 1) Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit) 2) Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam (6 Jam 15 Menit) 3) Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 6,25 Jam = 4 Jam 40 Menit = 280 Menit dibulatkan menjadi 275 Menit (4 Jam 35 Menit) 4) Jam Kerja Efektif Per Minggu = 6 Hari x 275 Menit = 1.650 Menit 5) Jam Kerja Efektif Per Bulan = 24Hari x 275 Menit = 6.600 Menit 6) Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit = 1.320 Jam = 1.300 Jam
(3)Hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk 5 hari kerja dihitung berdasarkan formulasi jumlah hari pertahun dikurangi kumulatif jumlah hari libur sabtu-minggu ditambah hari libur resmi dan hari libur cuti,dengan rincian sebagai berikut: 1) Jumlah hari per tahun = 365 hari 2) Jumlah hari Libur Sabtu-Minggu = 104 hari 3) Jumlah hari Libur Resmi = 14 hari 4) Jumlah hari Libur Cuti = 12 hari 5) Jumlah Hari Kerja Efektif Pertahun = 235 hari
2. b.untuk 6 hari kerja dihitung berdasarkan formulasi jumlah hari pertahun dikurangi kumulatif jumlah hari libur minggu ditambah hari libur resmi dan hari libur cuti, dengan rincian sebagai berikut: 1) Jumlah hari per tahun = 365 hari 2) Jumlah hari Libur Minggu = 52 hari 3) Jumlah hari Libur Resmi = 14 hari 4) Jumlah hari Libur Cuti = 12 hari 5) Jumlah Hari Kerja Efektif Pertahun = 287 hari

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

Pasal 6

Penyusunan dokumen awal Analisis Beban Kerja SKPD meliputi kegiatan:

a.pengumpulan data;
b.pengolahan data;
c.penelaahan hasil olahan data; dan
d.penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 7

(1)Pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dengan :
1. a.Formulir isian;
2. b.wawancara;
3. c.pengamatan langsung; dan
4. d.referensi.
(2)Pengisian formulir dalam pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi Analisis Beban Kerja, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh masing-masing pemangku jabatan pada SKPD bersangkutan sebagai bukti validasi.

Pasal 8

(1)Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan menggunakan :
1. a.inventarisasi jumlah pemangku jabatan;
2. b.rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
3. c.perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan
4. d.rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit.
(2)Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Internal SKPD dengan menggunakan sistem aplikasi Analisis Beban Kerja, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Tim Internal SKPD untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi riil.

Pasal 10

Penetapan hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang telah diolah dan ditelaah oleh Tim Internal SKPD berupa dokumen awal Analisis Beban Kerja ditandatangani oleh Kepala SKPD.

BAB V

SASARAN, HASIL DAN MANFAATANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 11

Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap pemangku jabatan, pada :

a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
b.Jabatan Administrasi;
c.Jabatan Pelaksana;dan
d.Jabatan Fungsional Tertentu.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…