DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 54 Tahun 2016

Nomor: 54
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Dan Tahapan Pelaksanaan; 3. Metode Pelaksanaan Dan Penentuan Level; 4. Sasaran; 5. Evaluasi, Pendidikan Dan Pelatiahan Standar Kompetensi Manajerial; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNURTENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
5.SekretarisDaerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiBanten.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten.
8.Pemangku Jabatan adalah orang yang memegang jabatan atau menjadi wakil untuk melakukan jabatan.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
10.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah.
11.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13.Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
15.Unit Kerja adalah satuan organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
16.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiBanten.
17.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiBanten.
18.Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
19.Rincian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
20.Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
21.Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
22.Standar Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
23.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
24.Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
25.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
26.Kegiatan Utama adalah tahapan substantif untuk menghasilkan hasil kerja setiap tugas, tanpa kegiatan utama tersebut hasil kerja tidak dapat dihasilkan.
27.Kata Kunci adalah esensi kemampuan/kompetensi dan atau indikator perilaku untuk efektivitas keberhasilan kerja.
28.Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, kata kunci dan level kompetensi.
29.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
30.Daftar Sementara Kompetensi Manajerial yang selanjutnya disingkat DSKM adalah dokumen sementara hasil pemetaan Kompetensi Manajerial.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun dokumen awal Standar Kompetensi Manajerial yang dipersyaratkan dalam Jabatan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan yang akan dijadikan acuan dan penguatan kapasitas organisasi.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan:
1. a.mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan dalam Jabatan;
2. b.mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan
3. c.mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan dengan Kompetensi Manajerial Pejabat atau calon Pemangku Jabatan Struktural sehingga terciptanya Pejabat Struktural yang profesional.

BAB II

KEWENANGAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Biro Organisasi dalam pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman, membangun dan memelihara sistem aplikasi pendukung penyusunan, melakukan verifikasi dan evaluasi serta menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Manajerial berdasarkan dokumen awal Standar Kompetensi Manajerial SKPD dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pihak ketigayang berkompeten.
(2)Dalam hal penyusunan dokumen awal Standar Kompetensi Manajerial SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat melibatkan unsur Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen Standar Kompetensi Manajerial, adalah sebagai berikut :

a.SKPD menyusun dokumen awal Standar Kompetensi Manajerial berdasarkan pedoman penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan menggunakan sistem aplikasi Standar Kompetensi Manajerial;
b.Hasil dari dokumen awal Standar Kompetensi Manajerial yang disusun oleh SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;
c.Biro Organisasi dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi dibantu oleh tim terkoordinasi yang terdiri dari unsur Biro Organisasi, Biro hukum dan Badan Kepegawaian Daerah serta dibantu oleh unsur instansi Pemerintah lainnya yang berkompeten dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
d.Dokumen awal Standar Kompetensi Manajerial SKPD hasil verifikasi dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terkoordinasi dijadikan bahan Rancangan Peraturan Gubernur;
e.Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Manajerial SKPD disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi selaku unsur tim kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Gubernur; dan
f.Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Manajerial SKPD yang telah ditetapkan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PELAKSANAAN DAN PENENTUAN LEVEL

Pasal 5

Penyusunan dokumen awal Standar Kompetensi ManajerialSKPD meliputi kegiatan:

a.pengumpulan data;
b.identifikasikompetensimanajerial;
c.penyusunan DSKM;
d.validasikompetensimanajerial; dan
e.penentuanstandarkompetensimanajerial.

Pasal 6

(1)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh SKPD dengan melakukan pengumpulan data yang terdiri dari struktur organisasi dan tata kerja, visi dan misi organisasi, serta informasi jabatan.
(2)Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat nama jabatan, tugas pokok, dan fungsi yang diperlukan untuk dirumuskan standar kompetensinya.
(3)Visi dan misi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan sebagai landasan untuk mengkonfirmasi jenis kompetensi manajerial yang diperlukan.
(4)Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ikhtisar jabatan dan uraian tugas yang diperlukan untuk menentukan jenis kompetensi dan level dari setiap jabatan dalam unit organisasi.
(5)Apabila visi dan misi belum terdokumentasikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat diperoleh informasi dari Kepala SKPD tentang arah kebijakan SKPD di masa yang akandatang.
(6)Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, maka SKPD yang bersangkutan perlu terlebih dahulu melakukan penyusunan informasi jabatan berdasarkan hasil kegiatan analisis jabatan.
(7)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format pengisian data jabatan sebagaimana tercantum dalam form A LampiranPeraturan Gubernur ini.
(8)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Identifikasi Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh tim internal SKPD bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD untuk menentukan kompetensi dan level-nya berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :
1. a.menentukan nama jabatan yang akan diidentifikasi kompetensinya;
2. b.menuangkan ikhtisar jabatan;
3. c.menganalisis setiap uraian tugas menjadi minimal 2 kegiatan utama;
4. d.menentukan jenis kompetensi untuk memperoleh kata kunci dari uraian tugas;dan
5. e.melakukan kegiatan utama untuk menentukan tingkat/level kompetensi.
(2)Identifikasi Kompetensi Manajerial dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam form B Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Identifikasi Kompetensi Manajerial dan level dapat ditentukan dari setiap bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta berpedoman pada Kamus Kompetensi Manajerial sebagaimana tercantum dalam form C Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(4)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Kompetensi yang diperoleh dari hasil identifikasi kompetensi manajerial, selanjutnya dituangkan ke dalam DSKM yang memuat kompetensi, tingkat kompetensi, dan kegiatanutama.
(2)DSKM setiap jabatan dibuat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam form D Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Setelah tersusunnya DSKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selanjutnya dilakukan tahap Validasi Kompetensi Manajerial dengan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yaitu atasan pemegang jabatan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh:
1. a.Kepala SKPD; dan/atau
2. b.Pejabat yang membidangi kepegawaian di SKPD yang dianggap mampu memberikan masukan yang diperlukan, sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keabsahan DSKM.
(2)Konfirmasi keabsahan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh tanggapan apakah kompetensi yang telah dirumuskan dalam DSKM telah sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang akan ditetapkan kompetensinya.
(3)Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimungkinkan adanya penambahan jenis kompetensi lain.
(4)Apabila masih ada kompetensi lain yang perlu ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perlu dijelaskan kepada Tim Internal SKPD tentang alasan penambahan kompetensi yang dimaksud.
(5)Kompetensi yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam form E Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(6)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7)Selanjutnya kompetensi yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan kedalam DSKM yang bersangkutan.
(8)Berdasarkan hasil konfirmasi DSKM untuk ditetapkan menjadi Kompetensi Manajerial maka terlebih dahulu ditentukan kategori kompetensi dari Mutlak, Penting, dan Perlu, Konfirmasi tersebut dilakukan oleh atasan pemegang jabatan dan/atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian berdasarkan penunjukan Kepala SKPD.
(9)Kategori kompetensi Mutlak, Penting, dan Perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagai berikut :
1. a.mutlak, artinya kompetensi tersebut harus ada karena ketiadaan kompetensi ini akan menyebabkan pelaksanaan tugas tidak efektif, karena ketiadaan kompetensi ini tidak dapat diganti oleh kompetensi lain;
2. b.penting, artinya ketiadaan kompetensi ini tidak menyebabkan pelaksanaan tugas tidak efektif, karena dapat diganti/diwakili oleh kompetensi lain; dan
3. c.perlu, artinya kompetensi ini baik, tetapi tidak begitu diperlukan dalam jabatan yang bersangkutan tanpa kompetensi ini tidak berpengaruh pada pelaksanaan tugas.
(10)Tahap validasi dilakukan hingga daftar kompetensi manajerial yang telah dibuat dianggap sudah memadai untuk jabatan tersebut, dan apabila pada saat penentuan kategori kompetensi masih melebihi standar yang telah ditentukan maka kategori kompetensi “Perlu” yang dimungkinkan untukditiadakan.
(11)Jumlah maksimal kompetensi manajerial yang ditetapkan untuk setiap pemangku jabatan ditentukan berdasarkan hasil Tim Terkoordinasi Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi.
(12)Urutan kategori kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan ke dalam format sebagaimana tercantum dalam form F LampiranPeraturan Gubernur ini.
(13)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Setelah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilanjutkan dengan tahapan perumusan Standar Kompetensi Manajerial, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.Hasil konfirmasi terhadap Daftar Sementara dan Kategori Kompetensi Manajerial digunakan untuk menentukan Standar Kompetensi Manajerial.
b.Hasil konfirmasi terhadap Daftar Sementara dan Kategori Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Tim Internal SKPD selanjutnya dihimpun dan ditetapkan menjadi dokumen awal Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan SKPD sesuai dengan jenjang jabatan dan jenis jabatannya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
c.Dokumen awal Standar Kompetensi Manajerial menggunakan format sebagaimana tercantum dalam form G lampiran Peraturan Gubernur ini.
d.Contoh pengisian seluruh format Standar Kompetensi Manajerial tercantum dalam form H Lampiran Peraturan Gubernur ini.
e.Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Dalam menentukan level pada Standar Kompetensi Manajerial dirumuskan sebagai berikut :
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada interval level 6,5,4;
2. b.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada interval level 5,4,3;
3. c.Jabatan Administrator pada interval level 4,3,2;
4. d.Jabatan Pengawas pada interval level 3,2,1;
5. e.Jabatan Pelaksana pada interval level antara 1 dan 0; dan
6. f.Jabatan Fungsional Tertentu pada interval level berdasarkan jenjang jabatan dan Peraturan Kementerian/Lembaga terkait yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Penentuan level pada Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap struktur Jabatan tidak diperkenankan melebihi atau sama dengan level struktur Jabatan diatasnya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…