DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 55 Tahun 2016

Nomor: 55
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Dan Tahapan; Pelaksanaan; 3. Metode Pelaksanaan; 4. Penentuan Kualifikasi Kompetensi Teknis; 5. Sasaran; 6. Evaluasi, Pendidikian Dan Pelatihan Standar Kompetensi Teknis; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adala Pegawai Negeri Sipil Provinsi Banten.
11.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13.Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
16.Unit Kerja adalah satuan organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
17.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
18.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
19.Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
20.Rincian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
21.Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
22.Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
23.Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:

a.keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill);
b.keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (task management skill);
c.keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (contingency management skill);
d.keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (job/role environment skill); dan
e.keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (transfer skills).
1. 24.Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
2. 25.Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat SKTPNS adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. 26.Rancangan SKTPNS yang selanjutnya disingkat RSKTPNS adalah rancangan atau rumusan SKTPNS yang dirumuskan dan kemudian disetujui oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk digunakan sebagai bahan pra konvensi dan konvensi.
4. 27.Standardisasi Kompetensi adalah proses untuk memperoleh kesepakatan atas isi rumusan Standar Kompetensi Teknis oleh pihak- pihak yang berkepentingan melalui konvensi RSKTPNS.
5. 28.Pra Konvensi RSKTPNS adalah forum dialog antara Tim Perumus dengan verifikator atau narasumber terbatas dalam rangka memvalidasi RSKTPNS tentang metodologi perumusan dan muatan teknisnya.
6. 29.Konvensi RSKTPNS adalah forum dialog di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan dan konsensus tentang pembakuan RSKTPNS.
7. 30.Tim Perumus SKTPNS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Daerah yang ditugaskan untuk merumuskan Rancangan SKTPNS.
8. 31.Verifikator SKTPNS adalah pejabat Kepegawaian Negara yang memiliki kualifikasi dan diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap norma atau teknis perumusan RSKTPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun dokumen awal Standar Kompetensi Teknis sebagai pedoman bagi Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam merumuskan SKTPNS.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan agar setiap SKPD dapat menyusun dan menetapkan SKTPNS.

BAB II

KEWENANGAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Biro Organisasi dalam pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Teknis memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman, membangun dan memelihara sistem aplikasi pendukung penyusunan, melakukan verifikasi dan evaluasi serta menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Teknis berdasarkan dokumen awal Standar Kompetensi Teknis SKPD dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pihak ketiga yang berkompeten.
(2)Dalam hal penyusunan dokumen awal Standar Kompetensi Teknis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat melibatkan unsur Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditetapkan oleh keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen Standar Kompetensi Teknis, adalah sebagai berikut :

a.SKPD menyusun dokumen awal Standar Kompetensi Teknis berdasarkan pedoman penyusunan Standar Kompetensi Teknis dan menggunakan sistem aplikasi Standar Kompetensi Teknis;
b.Hasil dari dokumen awal Standar Kompetensi Teknis yang disusun oleh SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;
c.Biro Organisasi dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi dibantu oleh tim terkoordinasi yang terdiri dari unsur Biro Organisasi, Biro hukum dan Badan Kepegawaian Daerah serta dibantu oleh unsur instansi Pemerintah lainnya yang berkompeten dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
d.Dokumen awal Standar Kompetensi Teknis SKPD hasil verifikasi dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terkoordinasi dijadikan bahan Rancangan Peraturan Gubernur;
e.Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Teknis SKPD sebelum diproses menjadi Peraturan Gubernur terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Verifikator SKTPNS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;dan
f.Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Teknis SKPD yang telah diverifikasi dan divalidasi Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi selaku unsur tim kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Gubernur.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyusunan dokumen awal Standar Kompetensi Teknis SKPD meliputi kegiatan:

a.Perumusan SKTPNS dan hasil akhir; dan
b.Penentuan Kualifikasi Kompetensi Teknis. BagianKesatu

Pasal 6

Perumusan SKTPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan, meliputi:

a.menyusun dokumen rencana perumusan SKTPNS;
b.mengidentifikasi tugas dan fungsi kerja organisasi;
c.pemetaan fungsi kerja organisasi;
d.menuangkan fungsi-fungsi kerja organisasi;
e.hasil perumusan fungsi kerja organisasi;
f.menetapkan elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi;
g.menetapkan kriteria unjuk kerja untuk setiap elemen kompetensi;
h.merumuskan RSKTPNS;
i.Pra Konvensi Pembahasan RSKTPNS;
j.Konvensi Pembahasan Hasil; dan
k.Presentasi dan Penetapan Hasil Perumusan SKTPNS.

Pasal 7

(1)Setiap kegiatan perumusan SKTPNS harus didahului dengan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagaimana tercantum dalam form A lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Mengidentifikasi tugas dan fungsi kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu mempelajari tugas dan fungsi satuan organisasi dari unit tertinggi hingga terendah dengan merujuk pada tugas dan fungsi organisasi yang bersangkutan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pemetaan fungsi kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu membuat pemetaan fungsi-fungsi organisasi yang dapat bersumber pada tugas pekerjaan seperti yang ada pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu. Fungsi-fungsi organisasi ini dianggap menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi.
(2)Pemetaan fungsi organisasi ini harus dilakukan hingga fungsi-fungsi organisasi terkecil, yang mencakup tugas-tugas dari jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 10

(1)Menuangkan fungsi-fungsi kerja organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ke dalam Tabel Inventarisasi Fungsi-Fungsi Organisasi sebagaimana tercantum dalam form B lampiran Peraturan Gubernur ini, dan merumuskan sub fungsi kerja lain yang mendukung.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Hasil perumusan fungsi kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, selanjutnya dipindahkan ke dalam Form Identifikasi Unit Kompetensi sebagaimana tercantum dalam form C lampiran Peraturan Gubernur ini, dalam tahapan ini juga dirumuskan judul-judul unit kompetensi yang ada dalam jabatan yang bersangkutan.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…